WARTA

Selasa, 1 Januari 2019 - 17:19

8 bulan yang lalu

logo

Proses pengangkutan batubara dari atas kapal menuju tempat penyimpanan di area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore. Foto: Nurkholis Lamaau/jalamalut

Warga Terpapar Debu Batubara PLTU Tidore

Asap kecokelatan membumbung deras dari cerobong merah putih milik Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore, di lingkungan Kelurahan Rum Balibunga, Kecamatan Kota Tidore Utara, Maluku Utara. Cerobong itu kalah tinggi dengan bukit di sebelahnya. Asap yang disertai embusan angin seakan tak mampu menjangkau, melewati bukit tersebut.

Belakangan ini, warga Kelurahan Rum Balibunga mengaku terganggu dengan aktivitas pembongkaran dan pengolahan batubara PLTU. Hampir setiap hari, rumah-rumah warga di lingkungan RT 04, RT 05, dan RW 02, nyaris dipenuhi abu residu batubara PLTU.

Pembangkit energi listrik terbarukan yang dibangun sejak 2008 di atas lahan seluas 18,4 hektare itu, mulai beroperasi pada Agustus 2016. Sedangkan debu batubara ini ada sejak PLTU Tidore beroperasi 10 Juni 2015.

Dalam amatan jalamalut,  Sabtu akhir pekan kemarin, debu setebal satu sentimeter hampir memenuhi seisi rumah warga. Meja makan, penutup ember penampungan air, kasur, hingga lantai rumah. Warga kerap menutup makanan dengan sehelai kain di atas tudung saji. Bahkan, ada beberapa warga menggunakan masker saat tidur di malam hari.

Debu residu batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore, di lantai rumah Ketua Pemuda Kelurahan Rum Balibunga, Wahid Din. Foto: Nurkholis Lamaau/jalamalut

Kondisi ini membuat warga resah. Nasruddin, warga Kelurahan Rum Balibunga kepada jalamalut.com menuturkan, dengan kondisi ini, warga sempat menggelar pertemuan dengan pihak PLTU Tidore di akhir tahun 2017. Namun pertemuan itu tak membuahkan hasil. Memasuki pertengahan 2018, pertemuan kedua kemabli digelar. Lagi-lagi warga harus gigit jari.

“Tak ada solusi yang diberikan,” tandas Nasruddin.

Sementara, aktivitas pembongkaran dan pengolahan batubara di PLTU Tidore masih terus berjalan. Apalagi, jalur pengangkutan batubara dari kapal menuju area penyimpanan, memotong badan jalan raya. Sebelumnya, aktivitas bongkar muat batubara dilakukan di malam hari. Namun belakangan, sudah mulai beroperasi sejak pagi hingga siang hari. Tebaran debu residu batubara pun mulai tak mengenal batas waktu.

Debu residu batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore, di salah satu rumah warga di Kelurahan Rum Balibunga. Foto: Nurkholis Lamaau/jalamalut

Dengan kondisi ini, warga akhirnya bersepakat menggelar pertemuan ketiga pada Rabu 26 Desember di Kantor Kelurahan Rum Balibunga. Hadir dalam pertemuan itu, ketua pemuda, para ketua RT/RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta beberapa perwakilan warga. Dari pihak keamanan, hadir anggota Polsek Kecamatan Tidore Utara serta Babinsa. Sementara, dari pihak PLTU Tidore hanya dua orang, yakni Manajer PLTU Tidore Aji Rismawanto, mewakili management PLTU Tidore dan Ilham mewakili PLN Tidore.

Dalam pertemuan itu, ada beberapa poin dan desakan yang dilayangkan warga. Seperti relokasi rumah, biaya kompensasi kesehatan, hingga solusi terhadap dampak dari debu residu batubara tersebut. Terakhir, warga meminta kehadiran pihak management untuk menyampaikan solusi terkait persoalan ini.

“Jujur pak, hampir setiap hari kami harus menyapu teras rumah belasan kali.  Setiap kami bangun pagi, sudah banyak debu [batubara] di atas kasur,” ujar Ramli, warga Rum Balibunga dalam pertemuan itu.

Pertemuan warga dengan pihak PLTU Tidore di Kantor Kelurahan Rum Balibunga. Foto: Nurkholis Lamaau/jalamalut

Senada dengan itu, Yunus, warga setempat, di hadapan perwakilan pihak management PLTU Tidore, mengaku sudah cukup sabar menghadapi tebaran debu batubara setiap hari. “Jadi saya minta hal ini disampaikan ke managemen, agar cepat mengambil sikap,” tegasnya.

“Kami tidak mau tahu, apanya yang rusak. Mau saringan kah, apakah. Yang penting kami terbebas dari debu batubara, itu saja. Karena jujur pak, kami sangat terganggu,” tegas Abas, warga setempat.

Hal tersebut ditanggapi datar oleh perwakilan dari pihak manajemen PLTU Tidore Aji. Menurut Aji, PLTU Tidore dibangun dengan kondisi anggaran yang sangat minim. Sedangkan terkait sebaran debu, pihaknya masih mengupayakan mendatangkan saringan untuk mengurangi dampak penyebaran debu hasil pengolahan batubara itu.

Sementara, soal tuntutan masyarakat, Ilham yang mewakili PLN Tidore mengatakan, keluhan warga sudah disampaikan ke pihak manajemen. Sebab PLTU Tidore, kata Ilham, hanya unit pelaksana operasional. “Semua keputusan ada di tangan manajemen,” tandas Ilham.

Ilham berdalih, bahwa tuntuan warga soal relokasi sudah dilakukan. Salah satunya adalah relokasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Rum Balibunga ke lingkungan Tojo. Termasuk menyebut relokasi pemukiman warga di lingkungan Tojo, yang sebelumnya menempati area PLTU Tidore.

Lalu bagaimana dengan warga yang bermukim di lingkup RT 04, 05, dan RW 02, yang sampai hari ini masih terdampak dari aktivitas PLTU Tidore tersebut? Lagi-lagi, Ilham tak mampu menjawab. Terlebih debu batubara itu sendiri, diakui Ilham, sangat berbahaya setelah didesak oleh Wahid Din, Ketua Pemuda Rum Balibunga, terkait bahaya terkontaminasi debu residu batu bara. “Betul, [debu] batu bara sangat berbahaya,” tutur Ilham.

Secara tegas, Wahid mendesak agar pihak manajemen PLTU Tidore hadir dalam pertemuan ke empat yang sudah dijadwalkan. Kemudian, dia meminta pihak manajemen agar tidak bertele-tele menanggapi aspirasi warga dalam pertemuan nanti. Rencananya, pertemuan ke empat antara pihak PLTU Tidore dengan warga digelar pada Rabu 6 Januari 2019.

“Jika tidak, kami secara bersama bersepakat akan memblokade aktivitas di PLTU Tidore, hingga mendapatkan solusi dari pihak manajemen. Sebab, kami sudah cukup lama dan sabar menyaksikan kesan ketidakseriusan ini,” tandas Wahid.

Sekadar diketahui, ada yang menarik di balik pembangunan tempat penginapan karyawan PLTU Tidore. Kabarnya,penginapan tersebut akan dibangun di Kelurahan Ome. Namun rencana itu ditolak warga. Warga berasumsi, lokasi pembangunan dengan jarak yang cukup jauh dari area PLTU Tidore itu, untuk menghindari dampak debu batubara.

“Masak mereka enak-enak di sana [Kelurahan Ome], baru torang [kami] di sini kena debu,” ujar salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya. Lantaran warga menolak, penginapan karyawan PLTU Tidore akhirnya dibangun berdekatan dengan Kantor Kelurahan Rum Balibunga.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara melaporkan, sebanyak 216 desa di wilayah Maluku Utara mengalami pencemaran air limbah pertambangan. Kepala BPS Maluku Utara, Misfaruddin, menyebut jumlahnya meningkat 370 persen jika dibandingkan di tahun 2014.

Dari 1.196 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 1.066 desa, 117 kelurahan dan 13 UPT/SPT, serta 116 kecamatan dan 10 kabupaten/kota, sudah banyak yang tercemari. Selain air, pencemaran terhadap tanah meningkat 31 persen. Sedangkan udara 89 persen. “Kondisi baku mutu air di wilayah Maluku Utara rupanya sudah dalam keadaan kritis,” katanya.

Dari hasil wawancara tim pendataan BPS Maluku Utara pada Mei 2018, yang dirilis pada 10 Desember, pencemaran air di Kota Tidore Kepulauan, terjadi di 5 desa/kelurahan, sedangkan udara di 3 desa/kelurahan. “Halmahera Selatan berada di posisi tertinggi tingkat pencemaran airnya,” kata Dadan Supriadi, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Maluku Utara kepada saya di Ternate, Kamis 13 Desember lalu.

Ia mengatakan, presentasi itu diambil dari setiap desa. Di BPS, disebut Podes atau potensi desa tahun 2018. Respondenya adalah kepala desa. Dalam wawancara, banyak pertanyaan yang disodorkan. Salah satunya terkait pencemaran lingkungan hidup. “Ini warning bagi pemerintah daerah, bahwa di wilayahnya ada pencemaran lingkungan,” tandasnya.

Surah Husain, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Kota Tidore Kepulauan, tak mengubris pertanyaan soal dampak debu batubara PLTU Tidore, terhadap warga Kelurahan Rum Balibunga, yang saya kirim via WhatsApp, pada Kamis 13 Desember 2018 lalu.

Terpisah, panggilan masuk di ponsel Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Maluku Utara, Imam Makhdi Hasan, pun tak diangkat. Saat jalamalut menyambangi ruangannya di Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Selasa 18 Desember, Imam tak ada di ruangannya.

“Pak Imam tak ada,” kata salah seorang stafnya. Stafnya bilang, kemungkinan Imam sedang mengikuti rapat. Salah seorang stafnya lagi menimpali. “Mungkin dia [Imam] lagi rapat. Coba cari dia di lantai satu,” katanya. Namun, setelah mengelilingi setiap ruangan di gedung tersebut, tak ada kegiatan rapat. “Dorang (pejabat) semua di Ternate, ada ikut acara Bank Indonesia,” ujar salah seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja kepada Jalamalut.

Penulis: Nurkholis Lamaau/Kru Jalamalut

Baca Lainnya