TELAAH

Senin, 29 April 2019 - 15:10

3 bulan yang lalu

logo

Foto: Faris Bobero

TERNATE KREATIF

Oleh A. Malik Ibrahim

“Di mana-mana, kaum elite birokrasi  akan selalu mencari cara untuk mengendalikan pemerintahan, dan mengesampingkan kemajuan sosial orang banyak demi kesenangan  mereka sendiri (Jhonson Simon,2014:)”

“Jadi kapala itu tara usah orang bilang. So tau tugas,  apa yang harus  ngoni biking.  Ini sampee so tarada inisiatif. Samua kong musti  doru, laste sampe tara kreatif  itu…”. Ini ungkapan spontan Haji Bur – Walikota Ternate dalam suatu waktu yang pernah saya dengar.

Mengapa? Inilah tradasi klasik birokrasi pemerintahan kita. Lamban, tidak berani mengambil inisiatif, dan tidak mampu bertindak cepat. Terlalu banyak constraint yang mereka buat sendiri. Akibatnya, sulit menemukan change leaders di lingkungan birokrasi. Kombinasi antara tuntutan perubahan dengan kreatifitas birokrat yang berkarat membuat kinerja birokrasi  tergopoh-gopoh.  Apakah ada yang salah dalam hal itu? Sama sekali tidak ada yang salah. Tapi ini sebuah paradox.

Maklum, selama puluhan tahun, tulis Rhenald Kasali, “birokrasi kita tampil dengan wajah  yang sangat feodal. Kuno, lagi kolot. Semua pekerjaan berasal dari atas, jabatan juga diberi, lingkungan yang dihadapi begitu stabil, kontrolnya kuat, politiknya given. Tambahan lagi, birokrasi kita lebih suka dilayani ketimbang melayani, lebih suka membuar repot ketimbang membantu, lebih suka memperlambat  ketimbang  mempercepat. Semua itu ujung-ujungnya…Anda tahulah” (Kasali, 2015 :xii).

Mengapa birokrasi pemerintah dianggap gagal membangun spirit  kreatifitas? Deal & Kennedy (Kasali, 2005 :273) mencatat, setidaknya ada tujuh budaya negatif  yang mengjontaminasi birokrasi pemerintah. Budaya-budaya laten itu adalah: Budaya Ketakutan, Budaya Menyangkal, Budaya Kepentingan Pribadi, Budaya Mencela, Budaya Tidak Percaya, Budaya Anomi dan Budaya Mengedepankan Kelompok.

Pertama, Budaya Ketakutan. Orang-orang yang ketakutan akan merasa cemas, dan mereka yang cemas akan mengatakan kecemasannya  dengan berbicara, bergosip, dan menyampaikan kabar-kabar tidak resmi. Kedua, Budaya Menyangkal. Mereka menyangkal. “Tidak benar!”. “Itu pasti bukan saya!”. “Suratnya tidak sampai ke sini”.”Kami sudah koordinasi!”.

Ketiga, Budaya Kepentingan Pribadi. Masing-masing orang akan berupaya mengamankan kepentingan pribadi yang melekat pada dirinya; seperti  posisi, jabatan dan anggaran. Keempat, Budaya Mencela. Orang-orang akan mulai saling mencela dan sinis terhadap perilaku dan kebijakan pimpinan.

Kelima, Budaya Tidak Percaya. Ketika respek sudah tidak ada lagi dan orang-orang saling mengedepankan kepentingan pribadinya, dan yang ada adalah rasa saling tidak percaya. Keenam, Budaya Anomi. Dalam transisi kepemimpinan orang-orang cenderung cari selamat, dihadapan pimpinan mengatakan ya, tapi sesungguhnya mereka tidak mendukung. Ketujuh, Budaya Mengedepankan Kepentingan Kelompok (Subkultur). Biasanya lebih diungkapkan pada bentuk nostalgia seperti kelompok etnis, alumni dan afiliasi partai.

***

Sesudah berbagai seminar tentang kota cerdas dan kreatif, yang tentunya  menghasilkan rekomendasi-rekomendasi terbaik, apakah kita dapat me-reset birokrasi kota agar sejalan dengan spirit Ternate Kreatif? Apa pula kriteria sebuah kota disebut kreatif? Tentu option tema yang diidentifikasi sangat beragam dan luas.  Bagi saya, Pemerintah  Kota lewat masing-masing SKPD harus lebih  berperan aktif dalam menggiatkan Ternate Kreatif.

Optimisme mesti dibangun melalui jargon Ternate Kreatif. Karena kreatifitas kota itu terkait dengan sistem dan perilaku birokrasi. Di sana harus ada perubahan tata nilai, perubahan perilaku dan perubahan mindset. Sebagai misal, bagaimana kreatifitas Pemkot  dalam  menanggulangi banjir dan genangan jalan kota. Ini tentu harus dimulai dari pemahaman yang benar mengenai karakteristik kalimati atau barangka dan badan-badan air yang ada termasuk trotoar dan selokan. Dari mana asal air, ke mana perginya air, dan berapa yang bisa ditampung harus terjawab dengan baik. Apa itu disebut Ternate Kreatif, jika air PDAM sering tak mengalir ke rumah penduduk dan mati berminggu-minggu?

Pimpinan SKPD yang bicara tentang I Love Ternate, tetapi enggan menyapa, hanya  akan dianggap sebagi lips service dari Ternate Kreatif. Budaya membangun kota kreatif sejatinya harus dimulai dari budaya birokrasi. Programnya harus partisipatif dengan melibatkan banyak pihak. Harus transparan yang bisa diakses publik, dan tentunya harus akuntabel dan berkelanjutan.

Apakah Ternate mencerminkan sebuah kota kreatif? Berapa banyak masyarakat memperoleh hak untuk turut terlibat dalam proses kreatifitas kota? Dan ruang kreatifitas itu hanya bisa tumbuh dan berkembang, jika Pemkot memberi ruang apresiasi kemitraan yang layak untuk itu. Kita tatap keberadaan benteng Fort Oranje, di manakah aspirasi intelektual dan budayawan yang meng-sifati karya-karya kreatifitas Ternate? Apakah sekedar kapitalisasi kreativitas birokrasi atau ada hak dalam proses pengambilan keputusan dalan layanan kota, terkait dengan ekonomi kreatif?

Ternate Kreatif tentu bukan sekedar idiom kosong. Tetapi lebih dari itu terkait dengan penciptaan lapangan kerja (Pro-Job), mendorong pertumbuhan ekonomi kota (Pro-Growth) , dan pengurangan kemiskinan (Pro-Poor) sert didukung oleh faktor lingkungan binaan. Tugas akhir adalah mengubah cara berfikir dengan mengembalikan esensi bahwa birokrasi adalah pendorong perubahan yang melayani kepentingan masyarakat.

Kreatif itu bukan sebuah labirin. Karena labirin itu mengacu pada struktur bangunan penuh lorong. Jika kota tak kreatif, ia bisa jadi perangkap yang secara massif membuat kita semakin terbelenggu oleh beban istilah itu.

Dirgahayu Pemerintah Kota Ternate ke-20…

“Mari memulai perubahan dari sekadar sebuah kata hampa.”

Baca Lainnya