WARTA

Rabu, 9 Januari 2019 - 20:24

3 bulan yang lalu

logo

Ketua Jaringan Komunitas Ternate (JARKOT) Zandry Aldrin saat memaparkan hasil diskusi kelompok dalam Workshop Mainstreaing Disability: Identifikasi Kebutuhan dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas yang dilenggarakan pada 7-8 Januari 2019 di Benteng Oranje. Foto: Faris Bobero/jalamalut

Ternate Belum Ramah Disabilitas

Masalah paling mendasar disabilitas di Kota Ternate adalah belum adanya payung hukum berbentuk Perda pemenuhan hak disabilitas, padahal, UU Disabilitas no 08/2016 telah berjalan hampir 3 tahun. Agar Payung hukum ini ada, semua pihak harus terlibat dalam merumuskannya, baik pemerintah kota, komunitas disabilitas, kademisi, dan DPRD.

Hal tersebut disampaikan Fatum Ade, Leader Australia Grant Scheme (AGS) untuk program Pendidikan Inklusi Kota Ternate pada Workshop Mainstreaing Disability: Identifikasi Kebutuhan dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas yang diselenggarakan pada 7-8 Januari 2019 di Benteng Oranje. Kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan di Kota Ternate ini dilaksanakan oleh AGS bersama Sentra Advokasi Perempuan dan Difabel dan Anak (SAPDA).

Foto bersama Sahabat Disabilitas Kota Ternate setelah Workshop Mainstreaing Disability: Identifikasi Kebutuhan dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas yang dilenggarakan pada 7-8 Januari 2019 di Benteng Oranje. Foto: Faris Bobero/jalamalut

Beberapa keterwakilan instansi dan komunitas turut hadir berperan aktif yakni; Dinas Pendidikan Kota Ternate, Dinas Sosial Kota Ternate, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Ternate, Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Ternate, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Maluku Utara, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Malut, Perkumpulan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Malut, Fakultas Hukum Unkhair, dan Ikatan Keluarga Disabilitas (IKD).

Dari keterwakilan komunitas yakni, Jaringan Komunitas Ternate (JARKOT), Generasi Muda Peduli Kota Ternate (GMP-KT), Ternate Azik, dan Literasi Jalanan. Selama dua hari kegiatan belajar bersama, terbentuklah satu wadah Sahabat Disabilitas Kota Ternate.

“Awalnya saya tidak membayangkan bahwa kehadiran program ini mendapat sambutan yang positif dari berbagai pihak, saya speechless ternyata banyak yang welcome tentang isu disabilitas di Kota Ternate,” kata Dede (sapaan Fatum Ade, penyandang disabilitas).

Mengurai Masalah, Merumuskan Solusi

Hasil temuan Dede selama ini, teman-teman disabilitas di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate belum pernah dilibatkan dalam Musrenbang untuk menentukan nasib mereka. Padahal, hal ini penting. Selain itu, data Dinas Sosial Kota Ternate mencatat 414 penyandang disabilitas di Kota Ternate. Data tersebut diperoleh dari Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018. Itu pun belum semua kelurahan tercatat. Artinya, belum ada data disabilitas yang lengkap dan terpilah di Kota Ternate.

Dede khawatir, jika persoalan disabilitas tidak diperhatikan oleh pemerintah, bahkan masyarakat Malut cenderung diam, bagaimana nasib teman-teman disabilitas yang tinggal di daerah kepulauan ini?

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur di Kota Ternate saat ini belum ramah difabel, kantor pemerintahan masih tidak aksesibel, guiding block di pedestrian juga perlu diperbaiki lagi. Menurutnya, ketersediaan aksesibilitas fasilitas umum dan sosial tidak hanya dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Tetapi semua warga kota termasuk lansia, ibu hamil dan anak-anak dapat merasakan manfaat tersebut.

“Setiap orang akan menjadi difabel pada waktunya, karena penyebab kedisabilitasan itu bisa beragam seperti dari lahir, penyakit, kecelakaan, konflik, usia lanjut, atau bencana. Apalagi Ternate masuk dalam zona rawan bencana. Itulah kenapa penting semua warga kota ikut terlibat dalam mewujudkan Kota Ternate yang inklusif, kota yang bisa merangkul dan memberi manfaat kepada semua pihak” ujar Dede.

Untuk itu, Dede menyampaikan bahwa dalam mewujudkan kota Ternate perlu partisipasi penuh semua pihak. Sayangnya, dalam forum ini, pihak-pihak terkait seperti DPRD Kota Ternate, PUPR Kota Ternate, tidak hadir.

“Ketika saya menyurat dan datang di beberapa kantor, terlihat betul banyak kantor yang belum ramah difabel. Bahkan kantor PUPR Ternate sendiri terlihat belum akses. Ada tangga yang tidak bisa diakses penyandang disabilitas fisik,” Kata Dede. Ia berharap, ke depan dinas terkait bisa terlibat sehingga bisa bersama-sama melaksanakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota ini.

Didik Arisno, Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kota Ternate yang juga berpartisipasi dalam kegiatan ini menyampaikan, “secara pribadi saya dan Dinas Sosial mengaspirasi kegiatan ini, karena dapat membantu pemerintah daerah dalam memahami persoalan disabilitas. Dengan agenda yang dilaksanakan selama dua hari ini memberi motivasi kepada kami menyusun program. Kegiatan ini juga sudah melahirkan sebuah forum baru yaitu Sahabat Difabel Kota Ternate, dan rencananya kami akan mendorong agar di kota ini memiliki Komite Disabilitas supaya semakin kuat pengarusutamaan isu-isu disabilitas di pemerintahan dan masyarakat Kota Ternate.”

Farid Fabanyo dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate saat memaparkan hasil diskusi kelompok. Foto: Faris Bobero/jalamalut

Ketika ditanya terkait dengan program yang sudah dilakukan oleh pihaknya, Didik mengatakan saat ini program yang dijalankan Dinas Sosial adalah pemberdayaan dan pendayagunaan disabilitas. “Kami sering memfasilitasi penyandang disabilitas dalam mengikuti kursus disabilitas di beberapa daerah seperti di Kupang untuk Difabel Tuli, Manado untuk Difabel Netra. Ini bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Kami juga memfasiltias disabilitas yang kreatif sesuai dengan minat bakatnya” ucap Didik.

Ketua Generasi Muda Peduli Kota Ternate (GMPKT) Asmul Syukur yang hadir pada workshop tersebut ikut memberikan tanggapan. Menurutnya,  sosialisasi terkait hak-hak disabilitas adalah sesuatu hal yang baru bagi mereka. Pelibatan komunitas dalam mengkampanyekan isu-isu disabilitas dianggap penting, sehingga bisa bersama-sama dengan disabilitas mendorong pemenuhan hak-hak disabilitas termasuk menyuarakan kepada pihak legislatif Kota Ternate untuk membuat Perda disabilitas.

“Kami memiliki program rutin bernama Ruang Kreatif. Nanti akan kami coba membuat diskusi di kegiatan Ruang Kreatif untuk mendorong pihak legislatif agar secepatnya merumuskan Perda disabilitas di Kota Ternate,” tuturnya.

Suasana Workshop Mainstreaing Disability: Identifikasi Kebutuhan dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Disabilitas yang dilenggarakan pada 7-8 Januari 2019 di Benteng Oranje. Foto: Faris Bobero/jalamalut

Pada hari kedua kegiatan workshop tersebut, peserta diajak merumuskan kerja bersama dalam 4 isu besar, yaitu pendidikan, hukum, infrastruktur dan ketenagakerjaan. Rumusan kerja tersebut berangkat dari identifikasi kebutuhan, potensi dan hambatan yang sudah dilakukan di hari sebelumnya, serta ditambah dengan mengkaji payung hukum nasional Undang-Undang  No. 08 Tahun 2016. Hasil dari rumusan tersebut menjadi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang akan dikawal bersama oleh forum Sahabat Disabilitas Kota Ternate.

Dari banyaknya RTL yang disusun, beberapa di antaranya adalah, menyusun Ranperda Disabilitas, mendorong SDN Negeri 2 Kota Ternate menjadi Sekolah Inklusi percontohan, mendorong adanya taman inklusi di Kota Ternate, dan  memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang dari level kelurahan hingga kota.

Harapan ke depan, Ternate, kota kepulauan ini, menjadi sentrum kota inklusi hingga merembet ke kab/kota yang lain di Maluku Utara.

Penulis: Risman Rais

 

Baca Lainnya