PERSPEKTIF

Jumat, 26 Oktober 2018 - 05:15

2 bulan yang lalu

logo

PSU : Kuasa, Tanah, dan Suara

17 Oktober 2018, tidak kubayangkan betapa ramainya hari itu, dalam kepala penuh dengan sesak manusia-manusia yang telah menanti sejak lama hari pemilihan ini. Maklum, telah lama mereka puasa pemilihan dari calon legislatif hingga pemilihan presiden, dan setiap kali pemilihan seolah-olah mereka tidak ada, namun akhirnya diadakan pula. Setidaknya apa makna yang hadir dari sebuah jejak semacam ini? Kenapa sekelas pemilihan presiden tidak menjadi persoalan, kok pemilihan gubernur ia menjadi soal?. PSU ini mau membuktikan apa? Ketiga pertanyaan ini seperti menggedor pintu nurani, benarkah ini sebuah kebenaran yang membuktikan keadilan?

Jika dalam kepala mahluk bernama manusia, berisi kesadaran bahwa kekuasan tidak lain adalah relasi yang terus dijahit. Jahitan-jahitan ini membentuk pola yang terus dijaga agar tidak ada sobekan, dengan menjaganya setidaknya memberi ruang untuk kesadaran terhadap masyarakat menjadi benar. Namun bukanlah sebuah kebenaran, sebab kekuasan mampu menciptakan wacana-wacana sebagai sebuah bentuk konstruksi terhadap pola pikir yang berada dalam masyarakat tertentu.

Pemantik lidah semisal ‘pilihlah aku maka dalam seratus hari kerja masalah enam desa akan selesa’ atau ‘aku orang baik-baik tidak perlu ragukan sebab aku seorang ustad, andaikata aku memimpin negeri ini maka kesejahteran akan kuwujudkan’ diproduksi secara terus-menerus untuk membentuk keyakinan terhadap kebenaran, yang tidak lain hanya ingin menguasai. Benar kata Foucalt, bahwa setiap kehendak untuk berkuasa harus dimulai dengan pengetahuan yang dipaksakan terhadap masyarakat, sebab pengetahuan tidak pernah netral dan murni.

Wacana kemudian dipakai sebagai alat untuk menggerakan sesuai kehendaknya, dengan kata lain PSU merupakan praktik-praktik kekuasan yang seolah-olah menjadi kesadaran secara kolektif.  Ketidaktahuan mendorong kesadaran ontologis, tubuh dan pikiran menjadi budak hasrat dari sebuah kekuasan. Alhasil, ketidakseimbangan estetik dan spiritual pemilik kebijakan hingga politik menjadi drama saling menipu.

PSU seolah-olah menjadi kebenaran praktik demokrasi yang jujur, bersih tanpa intrik, padahal PSU merupakan pengetahuan tersembunyi permainan naluri tirani. Hegemoni kebenaran bertujuan mengubah konstalasi sosial dan menghasilkan sesuatu, yakni tunduk kepada kehendak rezim kekuasan untuk tidak tergantikan.

Tidak boleh tidak, PSU harus dijalankan sebagai bentuk penghargaan terhadap rasionalitas agar tidak dianggap gila oleh rezim ini.Mengiyakan adalah syarat yang mesti ditaati. Diibuat-buat seolah ini sesuatu yang bernilai kebaikan terhadap masyarakatnya padahal nyatanya adalah bentuk hegemoni terhadap masyarakat, oh bukan hegemoni melainkan dominasi lewat tindakan represif. Pola lama yang masih hangat diterapkan dalam dinginnya keburukan zaman.

Apa yang mendasari dominasi ini diciptakan kumpulan kecoa jadi-jadian ini?. Setidaknya kita tiba pada pikir bahwa PSU bukan lagi soal pemilihan melainkan adu kuasa, seni menipu babi luka yang mengamuk demi menjaga kepentingan uang, tanah, lewat akumulasi suara rakyat. Meski ada yang tergolong sebagai pope manucu (tidak punya uang), ego penguasa yang tidak bisa kalah, karena semuanya sama-sama tiraninya.

PSU menghadirkan makna bahwa konflik tapal batas tidak boleh diselesaikan. Kesengajaan relasi kuasa yang terus dipelihara, dirawat sebagai senjata rahasia. Kantong-kantong suara yang menjadi simpanan, seperti pelacur yang siap sedia diberi gincu demi tercapainya kemunafikan, penindasan bertopeng kebenaran, penjara bagi kebebasan, luka yang dibuat menganga.

Perebutan kekuasaan dengan cara seperti ini, merupakan bentuk lama endapan masa lalu yang secara tidak sadar tertanam. Siapa yang wilayahnya lebih besar, maka dia memperoleh keuntungan lebih besar.  Hasil alam dan tanah mudah dijual sebagai bentuk penghargaan terhadap bumi. Jika bumi oleh cendikiawan dan aktivis lingkungan asal India, Vandana Shiva diandaikan seperti perempuan yang mesti dijaga, maka PSU menjadi tontonan perebutan kekuasaan demi memperkosa bumi.

Orang-orang boleh berkata bahwa pembangunan yang dilakukan oleh ketiga pemerintahan ini merupakan bentuk kepedulian, tapi alpa kalau hasilnya diperoleh melalui  pajak yang ditarik dari rakyat. Itu hasil keringat yang jatuh dari seorang petani dari memanjat kelapa. Jika boleh kuberkata kasar maka, itu uang kami, kalian pakai untuk membangun dan mengakui sebagai kerja keras kalian? Dasar.….

Saat masyarakat menagih janji atas hak suara sebagai yakinnya kehadiran bahwa mereka ada, tetapi sejatinya tidak pernah ada. Lebih tepatnya tidak pernah dianggap, malah menjadi akumlasi suara yang diorganisir secara sistematis menjadi kepentingan sesaat demi mencapai puncak kuasa.

Andaikan pemilik penguasa turun dan bertanya mana yang lebih urgen penyelesaian tapal batas atau PSU? Jawabannya, pasti keduanya tidak penting dari sekadar hak suara untuk menjual kekayaan alam demi kantong pribadi di tanah yang hilang maknanya.

 

Penulis

Immamuddin Ayub

Petani Tomat dan Guru Honorer

 

Baca Lainnya