WARTA

Rabu, 22 Mei 2019 - 22:43

3 bulan yang lalu

logo

Suasana diskusi di rumah AMAN

Peringati 6 Tahun Putusan MK-35, AMAN Malut Tegaskan Soal Hutan Adat

Masyarakat adat harus membentuk simpul kekuatan agar bisa mendapatkan hak tanah dan hutan adat.

Hal tersebut disampaikan oleh pembicara Dr. Herman Oesman, dari akademisi Sosiologi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dalam diskusi Refleksi Enam Tahun Putusan MK-35 tentang “Hutan Adat Bukan Hutan Negara” yang digelar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN Malut), Kelurahan Jati, Kota Ternate, Senin (20/5).

Diskusi ini juga turut menghadirkan pembicara dari Praktisi Hukum Hendra Kasim, yang juga Ketua Badan Pengurus harian (BPH) Wilayah AMAN Malut Munadi Kilkoda.

Herman bilang, dalam beberapa studi ada istilah tentang masyarakat adat dan sistem sumberdaya alam mengenai hubungan sosial lembaga yang mengatur akses dan tata guna lahan.

Menurutnya, lahan dan sumberdaya alam itu diberikan kepada masyarakat adat atau yang punyak hak untuk merasakan itu.

Tetapi kemudian hak ini menjadi problem karena kehadiran negara yang juga mengatasnamakan masyarakat adat lalu mengunci akses untuk pemanfaatan keberlanjutan masyarakat adat.

Lahan atau hutan yang tiba-tiba dikuasai negara, diakui Herman, dipakai konsep-konsep yang direduksi, agar orang tidak tahu bahwa inilah penguasaan. Hal ini juga terjadi dalam hukum barat bahkan pernah terjadi di Afrika.

“Praktek itu hal yang sama juga yang dialami masyarakat adat di Indonesia bahwa wilayah dan sumber daya hutan di mana masyarakat adat dibatasi karena negara sudah mengambil posisi itu,” kata Herman.

Advokat dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Hendra Kasim, menjelaskan Negara mengakui dan menghormati hak masyarakat adat secara tegas disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

“Kalimat tersebut adalah Negara menempatkan masyarakat hukum adat sebagai pemegang kedaulatan atas hak-hak masyarakat adat, juga ditafsir sebagai pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat hukum adat yang telah eksis jauh sebelum Negara dibincangkan,” jelasnya.

Dari sinilah, menurut Hendra dalam Putusan MK 35 dengan tegas dipisahkan bahwa tanah Negara bukanlah tanah adat, sebaliknya tanah adat bukan milik Negara.

Sementara itu, Munadi Kilkoda mengatakan memang sebelumya, lahirnya putusan MK-35 ini dalam pandangan AMAN, UU Kehutanan itu sumber konflik bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Karena diakuinya negara hanya memandang masyarakat adat sebagai objek. Negara hanya mengakui keberadaannya tetapi haknya tidak diakui.

“Atas dasar itulah yang mendorong AMAN untuk menggugat UU Kehutanan lewat Judicial Review pasal 1 angka (6) UU 41/1999 tentang Kehutanan,” ujar Munadi.

Munadi dalam kesempatan itu mengisahkan, kejadian masyarakat adat Pagu di Malifut Halmahera Utara yang terjadi pada 2008, bahwa empat Sangaji di Malifut itu menggugat Perusahaan Tambang Nusa Halmahera Mineral (NHM) dengan alasan berinvestasi di atas tanah dan hutan milik Suku Pagu.

Gugatan itu kemudian diajukan di pengadilan. Hanya saja pengadilan menolak gugatan itu dengan dalil masyarakat adat tidak punya kekuatan untuk membuktikan bahwa itu hak mereka. Lewat UU kehutanan itulah apa yang diakui masyarakat adat Pagu tidak dibenarkan.

“Karena dari situlah investasi itu bekerja sebenarnya untuk milik negara, yang secara kebetulan ada di dalam wilayah masyarakat adat Pagu atau Malifut,” ucapnya.

Konflik di sektor agraria, kehutanan dan tenurial itu, Munadi bilang, semua bersumber dari UU kehutanan. Secara kelembagaan, bagi AMAN hak-hak masyarakat adat itu diambil-alih lewat UU kehutanan atas klaim hak Negara atau hutan Negara.

Persolan tersebut, membuat AMAN dan dua komunitas adat menggugat pasal yang dianggap sebagai sumber konflik itu.

“Alhamdulillah, Judicial Review pasal 1 angka (6) UU 41/1999 tentang Kehutanan diterima MK sehingga frasa Negara dihilangkan setelah Judicial Review,” katanya.

“Maka sebelumnya dalam pasal itu jika berbunyi ‘hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah adat’, menjadi ‘hutan adat adalah hutan masyarakat hukum adat yang berada di dalam wilayah adat’, berlaku hingga sekarang ini,” pungkasnya.

Supriyadi Sawai

 

Baca Lainnya