WARTA

Rabu, 14 November 2018 - 04:47

1 bulan yang lalu

logo

Pemajuan Kebudayaan, Strategi Menjaga Jejak Maritim

SARASEHAN ke-XIV oleh Jaringan Kekerabatan Antropologi Indonesia (JKAI), yang dilaksanakan di Ternate, Maluku Utara itu, mulai digelar pada Senin (12/11/2018) pagi kemarin yang diawali dengan Seminar Nasional bertema ‘Menelusuri Jejak Maritim dalam Perspektif Kebudayaan’. Seminar Nasional yang dibuat di Gedung Aula Nuku, Universitas Khairun Ternate itu berlangsung khidmat dan lancar.

Sebelum acara dimulai, tampak seorang laki-laki muda, bertelanjang badan, berlari ke depan diiringi musik cakalele seraya menari menggunakan parang dan salawaku (perisai). Tarian cakalele atau tarian perang yang diperagakan itu, memang merupakan salah satu warisan tari asal Indonesia timur.

Turut hadir, dari unsur pemerintah Kota Ternate, Ketua KNPI Kota Ternate, Sahrony A Hirto, pejabat Universitas Khairun, di antaranya Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, Syawal Abdul Ajid SH MH, Ketua LP3M yang juga sebagai dosen di Fakultas Ilmu Budaya, Dr M Ridha Ajam, Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unkhair, Drs Fachmi Alhadar M.Hum, Ketua Program Studi Antropologi Sosial FIB Unkhair, Safrudin Abdurahman S.Sos MA, Bupati Halmahera Barat, Danny Missy, dan juga perwakilan dari Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI), Prof Dr Pawennari Hijjang MA.

Seminar Nasional itu dihadiri oleh sejumlah delegasi mahasiswa Antropologi dari beberapa Universitas di Indonesia. Ketua Panitia Sarasehan JKAI, Bahrudin Sarjan, kepada Jalamalut, mengaku, bahwa dalam kegiatan ini dihadiri perwakilan mahasiswa Antropologi dari 16 Universitas se-Indonesia. “Ada 16 Universitas yang mengirim mahasiswanya ke Ternate. Dan sekadar diketahui, kegiatan ini berlangsung selama empat hari, dan nanti ada kegiatan seminar, musyawarah, dan wisata budaya,” katanya.

Dalam sesi pertama seminar dipandu langsung oleh Alumni Antropologi Unkhair, Irfan Koba Duwila S.Ant. Dalam kesempatan itu, Bupati Halmahera Barat Dany Missy tampil sebagai pembicara pertama. Orang nomor satu di Halmahera Barat itu memaparkan strategi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan serta mengelola potensi kebudayaan. Sebagai contoh, dirinya memaparkan capaian-capaian pemerintah Kabupaten Halmahera Barat selama ini dalam menjaga jejak kebudayaan.

“Kita merasa senang, karena kabupaten kita sudah memiliki pokok-pokok kebudayaan yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Unkhair. Dan tentu dari situlah kebijakan untuk kebudayaan kita memiliki arah yang jelas,” paparnya.

Dirinya menambahkan, Halmahera Barat selama ini, secara kebudayaan sudah diakui banyak pihak, seperti tarian kontemporer yang mendunia, yakni tari Cry Jailolo dan BalaBala. Tarian tersebut merupakan kolaborasi dari beberapa tarian lokal. Tarian Cry Jailolo dan BalaBala yang merupakan karya dari Eko Supriyanto itu memang sudah beberapa kali tampil di pentas dunia seperti di Paris, Perancis, Belgia, serta di Arts Center Melbourne, Australia.

“Ekosistem kebudayaan kita memang sangat beragam, seperti seni tari, teater, musik, permainan juga olahraga tradisional. Dan juga kita mempunyai 42 ritus, 32 tradisi lisan, 28 pengetahuan tradisional, dan 10 suku di Halmahera Barat. Ekosistem kita dibangun di atas budaya dunia, agama, kesukuan, tempatan, dan kebangsaan,” jelasnya.

Dijelaskan, bahwa arah kebijakannya selama ini juga difokuskan kepada beberapa hal untuk mendorong pemajuan kebudayaan, yakni meningkatkan kuantitas serta kualitas SDM, dan memberikan apresiasi untuk SDM beserta kebudayaannya. “SDM sangat penting ya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan. Dan sebagai bentuk dukungan, kita akan membuat penerbitan regulasi dan penetapan desa adat,” katanya.

Dalam sesi selanjutnya dipandu oleh Jamal Bobero. Tampil sebagai pembicara kedua, Prof Dr Pawennari Hijjang MA, dari Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI). Dirinya membicarakan urgensi penyusunan pokok pikiran kebudayaan. Menurutnya, selama ini kebijakan kebudayaan hanya berbasis asumsi dan tidak didorong dengan data yang kuat. “Ya selama ini kebijakan kebudayaan kita kurang memiliki data,” jelasnya.

Dirinya memaparkan, bahwa negara harus berperan penuh dalam pemajuan kebudayaan. Kehadiran negara, menurutnya, harus sebagai fasilitator, patron, arsitek dan engineer. Hal tersebut tentu didukung oleh regulasi, seperti pada UUD Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelestarian Cagar Budaya, dan UUD Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Selain kekuatan regulasi, dirinya menyarankan agar adanya keterlibatan dan peran dari lembaga atau organisasi Antropologi, seperti AAI, AJASI, dan JKAI. Pemajuan kebudayaan itu, dijelaskan, bahwa harus didukung oleh beberapa hal seperti kreasi, produksi, partisipasi masyarakat, informasi, dan pameran kebudayaan. Lembaga atau organisasi Antropologi tentu diharapkan dapat menjadi fasilitator serta penggerak dalam proses pemajuan kebudayaan tersebut.

Dipaparkan, untuk mempermudah perumusan masalah, khususnya mengenai pemajuan kebudayaan tersebut, juga perlu mengelompokkan sejumlah masalah, yakni masalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Jejak kebudayaan yang cukup banyak itu diakuinya harus dapat dijelaskan kelompok masalahnya.

Masalah perlindungan sendiri merupakan bagian dari proses inventarisasi, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, dan publikasi. Sedangkan masalah pengembangan didukung oleh kajian, pengayaan keragaman, serta penyebarluasan informasi. Sementara masalah pemanfaatan harus dijelaskan supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat beserta ketahanan budayanya. Selain itu, masalah pembinaan menjadi bagian penting untuk peningkatan SDM serta kualitas tata kelola lembaga yang berurusan dengan proses pemajuan kebudayaan.

“Semua itu, tentu membutuhkan rekomendasi. Kita perlu merumuskan rekomendasi dan tentu pengertian mengenai itu harus jelas. Apa tujuannya, sasarannya, bagaimana tahapan kerjanya, dan indikator capaiannya,” jelasnya, sambil berharap, potensi daerah berbasis kebudayaan itu tentu harus dikelola berkelanjutan dan bisa menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Sedangkan, pada sesi terakhir, tampil sebagai pembicara, Dr Safrudin Amin, MA, dari FIB Unkhair Ternate. Materi terakhir mengenai jejak mitologi orang Maluku Utara. Dijelaskan, bahwa mitos relevan dengan situasi kontemporer masyarakat Maluku Utara saat ini, seperti pada mitologi ‘tujuh putri’, yang nantinya juga menggambarkan persaudaraan empat kesultanan di Maluku Utara. “Struktur mitos boleh disebut relevan dengan soal keturunan, warisan, geopolitik lokal, dan persaudaraan,” jelasnya. (*)

Penulis: Rajif Duchlun/Kru Jalamalut

Baca Lainnya