TELAAH

Jumat, 22 Maret 2019 - 15:40

4 minggu yang lalu

logo

Foto: Layang Sutanto/cermat. kumparan

Menghadirkan Surga di Perkotaan

Menjadi sebuah fakta saat ini bahwa kawasan perkotaan, menjadi lahan pertempuran ekonomi (economic battleground). Bahkan alm Prof. Eko Budihardjo seorang ahli arsitek dan perkotaan memberikan statement yang cukup menohok bahwa siapa yang memiliki sumber daya finansial yang mumpuni, dialah yang akan amat menentukan wajah dan nasib perkotaan.

Jadi jangan heran ketika banyak kota-kota besar di Indonesia dipadati dengan megamal, supermal, department stores, dan apartemen yang serba gigantic, tanpa adanya ruang terbuka hijau (RTH) publik yang memadai.

Tentu, sebagai citizen, kita berharap bahwa pemanfaatan ruang kota juga dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik yang ‘memadai’. Termasuk di dalamnya ruang terbuka hijau. Sehingga menjadi ruang untuk interaksi sosial; tempat wisata; lokus berkumpulnya komunitas kota; ruang untuk komunikasi ide, gagasan, dan informasi; dan ruang yang dapat memicu aktifitas ekonomi masyarakat.

Pikiran ini sejalan dengan pernyataan (John Ormsbee Simonds, 1986) dalam bukunya Earthscape, bahwa taman, lapangan olahraga, ruang terbuka, tempat bermain merupakan urban paradise atau surga perkotaan.

Menurut saya, begitulah seharusnya ruang itu dimaknai dan dimanfaatkan dengan memberikan ‘keadilan’ di perkotaan. Tidak dimonopoli oleh moneyman alias kaum berduit. Dalam perencaan kota, harus mempertautkan work, folk, dan place, begitulah petuah Patrick Geddes sociologist dan perintis perencaan kota (1854–1932).

Berkaitan dengan petuah tersebut pandangan saya adalah, dalam melaksanakan perencanaan wilayah dan kota, harus memahami kondisi sosial-budaya, masyarakat (folk); memperhatikan ekonomi masyarakat terutama berkaitan dengan lapangan pekerjaan (work); dan perlu diberi tempat (place) yang sehat bagi masyarakat kota untuk tetap produktif.

Syahdan, secara jernih (Cecilia Andersson, 2016) dalam jurnalnya Public Space and the New Urban Agenda, menggaris bawahi bahwa ruang publik adalah unsur vital berhasilnya suatu kota.

Cicilia menjelaskan bahwa penggunaan ruang terbuka sebagai barang publik (public goods) akan mengarah pada lingkungan perkotaan yang lebih terpelihara dengan baik, sehat dan aman. Membuat kota menjadi tempat menarik untuk tinggal dan bekerja.

Kota yang manusiawi

Untuk ruang terbuka publik, Kota Bandung bisa dijadikan contoh. Tahun 2017 Pemerintah Kota Bandung meresmikan puluhan kilometer trotoar dengan lebar kira-kira lebih dari empat meter dan beberapa taman tematik.

Trotoar pada ruas jalan Ir. H. Juanda Bandung, merupakan salah satu titik primadona. Trotoar direvitaslisasi, dilangkapi dengan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Seperti bangku dari kayu, dan besi; tempat parkir sepeda; dan tanaman-tanaman yang sengaja ditanam menutupi bagian kecil badan trotoar untuk memberi kesan hijau.

Pada jam 9 pagi ketika saya berangkat dari Simpang Dago menuju kampus atau pada hari-hari libur, saya kerap melihat pemandangan yang menarik. Terlihat beragam aktifitas masyarakat ada di sana.

Mulai dari komunitas sepeda beristirahat dari lelahnya bersepeda dengan duduk santai di bangku-bangku di atas badan trotoar; orang-orang sedang baca koran; beberapa anak baru gede (ABG) meluncur dengan skateboard nya; para pengamen yang menyiapkan biola, dan gitarnya untuk menjemput rejeki; hingga para penyandang disabilitas dan difabel yang diajak jalan-jalan keluarganya atau sekedar duduk santai di trotoar dan ruang terbuka.

Begitupun dengan taman-taman tematik gratis yang tersebar di Kota Bandung juga berfungsi sebagai tempat wisata bagi keluarga kelas menengah kebawah (tidak harus ke mal yang butuh pengeluaran banyak); tempat anak-anak menghabiskan waktu bermainnya; serta para fotografer dan selebgram yang hunting spot menarik untuk aplod. Banyak nilai kemanusiaan, dan cinta terlihat di sana.

Menjelang sore sehabis penat mengikuti kuliah, dan penuhnya otak setelah selesai bimbingan tesis, saya terkadang pulang berjalan kaki dari kampus Insitut Teknologi Bandung (ITB), menuju ke Simpang Dago (± 1,5 km). Dengan berjalan kaki di bawah rindangnya pohon, cukup membantu menyegarkan kembali pikiran.

Saya melihat trotoar dan taman sebagai ruang terbuka publik bukan saja sebagai jalur, dan penjamin keselamatan pejalan kaki, serta penyedap mata semata. Tetapi menjadi kebutuhan masyarakat akan tempat dan rasa tempat (sense of place). Menurut saya dengan pemanfaatan ruang-ruang seperti itu, memiliki pengaruh pada peningkatan kebahagiaan citizen.

Pemerintah Kota Ternate saat ini pada periode Walikota Dr. Burhan Abdurrahman, telah merubah paradigma pemerintahannya dalam melihat ruang diperkotaan yang harus dimanfaatkan dan dikemballikan fungsinya sebagaimana mestinya. Harus diapresiasi.

Terlihat komitmennya dalam membangun ruang-ruang terbuka publik dan merevitalisasi Benteng Fort Oranje yang berada di jantung Kota Ternate. Benteng yang beberapa tahun sebelumnya menjadi lokasi permukiman liar dan kumuh, saat ini menjadi lokasi favorit dan kekinian bagi warga Kota Ternate, serta menjadi pusat kegiatan seni, budaya, dan komunitas kota.

Kota Ternate yang tadinya seperti amnesia, sekarang kembali mengingat sejarahnya dan senyum warga kota kembali mekar yang sebelumnya mulai pudar. Kota Ternate hari ini terlihat sedang menuju dan terus menuju pada etape pembangunan berkelanjutan. Tidak mudah memang, tetapi harus. Tentu hal ini bisa dijadikan preseden baik untuk kab/kota lainnya di wilayah Maluku Utara.

Pertanyaan Penting

Akhirnya, adalah dalam penyediaan ruang terbuka publik di perkotaan menjadi pekerjaan rumah bagi semua pemerintah sebagai pemegang kendali. Tidak gampang untuk mewadahi semua kepentingan di dalam perkotaan. Akan tetapi, tidak bijak jika tidak melakukan apapun.

Perlu dijalankan dan dipatuhi sepenuhnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan turunannya bagi seluruh stake holders dan warga kota. Sebab, itu merupakan tata nilai bersama dalam berkehidupan untuk memanfaatkan ruang yang terbatas ini.

Kemudian untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, maka harus terpenuhinya RTH paling sedikit 30 persen dari luas wilayah. Dengan alokasi 20 persen yang disediakan pemerintah untuk publik, dan 10 persen privat oleh masyarakat. Banyak bukti akademis yang menunjukkan berbagai dampak positif dari hadirnya ruang-ruang terbuka bagi warga kota.

Pertanyaanya kemudian, maukah, siapkah, bersediakah, pemerintah daerah/kota dan kita semua melepaskan diri dari business as usual, menjadi business unusual dalam membangun kota yang manusiawi dan berkelanjutan?

Penulis:

Faizal Banapon, ST., MT

(Konsultan Perencanaan, dan Pengembangan Wilayah dan Kota)

Baca Lainnya