WARTA

Senin, 11 Februari 2019 - 23:52

3 bulan yang lalu

logo

Kemiskinan Malut Meningkat, Nasib Petani Terancam

Minimnya kebijakan pemerintah di sektor pertanian menjadi salah satu pemicu meningkatnya jumlah orang miskin di Maluku Utara (Malut). Akibatnya, nasib petani kian terancam di tengah penguasaan orang luar terhadap perputaran ekonomi daerah.

Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Maluku Utara menyebutkan, jumlah penduduk miskin di Malut pada September 2018 sebesar 81,93 ribu orang atau 6,62 persen dan dalam angka ini bertambah sekitar 0,5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2018 yang sebesar 81,46 ribu orang atau 6,64 persen.

Menurut data yang dirangkum oleh BPS pada Januari 2017 sampai Januari 2019, jumlah penduduk miskin di Malut semakin naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 4,21 persen atau meningkat 0,41 poin dibandingkan dengan Maret 2018 yang tercatat sebesar 3,80 persen.

Sementara presentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 menurun 0,20 poin menjadi 7,58 persen dibandingkan keadaan pada maret 2018 yang sebesar 7,78 persen. Garis kemiskinan pada September 2018 adalah sebesar Rp 425.281, atau naik sekitar Rp 13,015 atau 3,16 persen dibanding keadaan Maret 2018 yang sebesar Rp 412.266.

Komoditas utama petani salah satunya menjadi tolok ukur utama, karena angka kemiskinan yang makin tinggi akan terjadi inflasi, pengaruh garis kemiskinan itu dapat diukur dari tingkat pendapatan yang rendah.

“Kemiskinan itu dicirikan dengan garis kemiskinan, kalau garis kemiskinannya cukup tinggi, tingkat pendapatan masyarakat rendah. Garis kemiskinan itu sendiri sangat rentan dengan inflasi. Olehnya itu, angka kedalaman kemiskinan dilihat pada tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan sebagai dasar melihat laju angka kemiskinan,” kata kepala Bidang Statistik, Badan Pusat Statistik Maluku Utara, Dadan, Rabu 6 Februari 2019, saat ditemui Jalamalut di ruang kerjanya.

Presentase kemiskinan pada September 2018 secara statistik ada penurunan dari 81.000,05 total penduduk menjadi 81.009 sesuai laju petumbuhan penduduk. Namun, yang perlu dilihat ialah tingkat kedalaman kemiskinan karena tingkat kedalaman kemiskinan adalah ukuran pendapatan. “Karena itu, kita tidak boleh terlena dengan jumlah presentase yang kecil,” ujar Dadan.

Olehnya itu, perlu ada pengendalian harga sebab pada prakteknya kita lebih susah meningkatkan pendapatan dibanding mengendalikan harga. Maka, distribusinya lancar karena pergerakan garis kemiskinan tidak terlalu tinggi.

“Indikator yang paling mempengaruhi yaitu sembako karena bahan-bahan sembako kita di Maluku Utara diimpor dari luar Ternate. Begitu pula komoditas pertanian seperti kopra, pala, cengkih, dan cokelat karena penduduk Malut kebanyakan petani,” kata Dadan.

Secara terpisah, Akademisi Universitas Khairun Ternate, Muhtar Adam memaparkan, banyaknya orang luar yang menguasai perekonomian Malut menjadi pemicu paling signifikan meningkatnya angka kemiskinan di Maluku Utara. Namun, kondisi ekonomi Malut diakui masih sehat karena sedang mengalami pertumbuhan yakni sebesar 8,5 persen.

“Indikator utama meningkatnya angka kemiskinan itu karena komoditas unggulan petani Malut seperti kelapa tidak diperbaiki,” ucapnya.

Maluku Utara merupakan  salah satu produsen kelapa terbesar di indonesia setelah Riau, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. Sementara  pangsa pasarnya berada pada 39,72 persen. “Pasar global Internasional masih menguasai pasar ekspor,” kata Muhtar.

Dosen Fakultas Ekonomi itu menjelaskan, faktor utama kemiskinan di Malut disebabkan karena peredaran uang keluar tinggi.

“Banyak orang luar datang mencari penghidupan dan membawa uang keluar sedangkan orang asli Malut tertekan sehingga mengalami kemiskinan, kenapa miskin karena mereka kerja disektor pertanian menggantungkan komoditi-komoditi utama seperti kelapa, cengkeh pala, perikanan,” katanya.

Bugis-Makassar, Gorontalo dan Jawa menguasai sektor jasa sehingga disparitas ekonomi kian melebar. “Jika Gesekan seperti ini apabila melebar terus, kesenjangan akan meningkat diujungnya patologi sosial,” ucap Muhtar.

Resiko kemiskinan biasanya itu diperhitungkan dengan resiko sosial. Olehnya itu, Pemerintah dituntut segera membuat kebijakan dengan memperbaiki sektor pertanian, industrinya, dan menata pasarnya.

“Dengan demikian, pendapatan petani kita akan meningkat. kita berharap ada keseimbangan biar tidak ada ketimpangan,” ucapnya.

Menurut Muhtar, pemerintah saat ini terkesan tidak mempunyai gagasan. Padahal, usulan memperbaiki sektor pertanian telah dilakukan berulang kali.

“Jumlah petani kita besar di sektor petani kelapa. Dan mereka mengharapkan kehidupan dari hasil kelapa,” katanya.

Pendiri Kampung Milenesia itu mengharapkan adanya industrialisasi dan hilirisasi terhadap komoditi kelapa. Pemerintah daerah dinilai lamban dan tidak memerhatikan nasib petani Malut.

“Mesin industri kelapa hanya Rp200 juta. Pemerintah perlu melakukan hilirisasi untuk mendorong home Industri. Yang bobrok ada pada kepala BAPPEDA, Sekda dan bagian keuangan sebab mereka menguasai APBD, mereka mengontrol APBD. Akan sulit Kopra tidak ada harapan,” katanya dengan pesimis.

Penulis : Risman Rais/Kru Jalamalut

Baca Lainnya