PERSPEKTIF

Rabu, 28 November 2018 - 06:58

3 minggu yang lalu

logo

Jejak Pemiskinan Massal Petani Kelapa

“Harga Kopra Terjun Bebas”, demikianlah tajuk informasi yang ramai sejumlah media dalam sepekan ini. Dari situasi tersebut, muncul sejumlah gejolak aksi tuntutan, baik dari petani maupun dari mahasiswa, di sejumlah daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah produsen kopra.

Peristiwa ini senyatanya menggiring kita pada satu pertanyaan bersama, “Mengapa harga kopra merosot sebegitu rendahnya pada saat ini?” Jika membaca pergerakan nilai jual kopra dari tahun ke tahun, seolah memberi sebuah pemakluman bahwa komoditas ini sengaja dibiarkan bernasib sial, dan tentu saja nasib sekian juta petani kopra terus dikerangkeng pada situasi ekonomi yang serba mencekik.

Mengutip pemberitaan Kontan.co.id, harga Kopra pada semester pertama tahun ini sempat bertengger pada kisaran Rp 6.000 – Rp 7.000 per kilogram di tingkat petani. Sedangkan di tingkat pabrik sebesar Rp 8.000 per kilogram. Tahun lalu harga kopra masih dibeli pada kisaran Rp 11.000 per kilogram.

Ini adalah kisaran harga umum untuk wilayah Jawa dan sekitarnya. Terdapat variasi harga secara signifikan di masing-masing daerah. Harga jual kopra saat ini di Maluku Utara misalnya, menyentuh pada kisaran Rp. 2500 per kilogram, sebuah angka yang amat tidak manusiawi untuk menghargai keringat petani.

Di tengah runyamnya kondisi petani kopra tersebut, syair klasik yang sama kita dengar bahwa harga kopra yang anjlok itu di luar kendali pemerintah, semua ditentukan oleh kuasa pasar global. Logika Supply and Demand seperti menjadi mantra ampuh merasionalisasi pertanyaan kita bersama hari ini. Lalu benarkah demikian?

Bagaimana kondisi Kopra di Indonesia dari zaman ke zaman?

Di zaman orde lama, perhatian Soekarno terhadap kopra cukup besar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya regulasi yang mengatur terkait Kopra, aturan itu termaktub dalam Peraturan Presiden No. 11 tahun 1963 Tentang Kopra.

Soekarno menyadari terkait pentingnya Kopra yang saat itu menjadi salah satu produk unggulan Indonesia dan menjadi pemasok devisa terbesar. Mandat dari aturan ini adalah adanya Badan Usaha Kopra (BUKOPRA). Tanggung jawab BUKOPRA salah satunya memastikan peremajaan tanaman kelapa, kualitas kopra, distribusi, menjamin stabilitas harga, teknologi maju, subsidi, dan memastikan kesejahteraan petani kopra.

Sialnya regulasi ini hilang paska Orde Lama. Orde Baru pada tahun 1970-an mulai melancarkan politik sawit di Indonesia. Alih-alih menjalankan Perpres 11/63, Soeharto justru menghadirkan program Perkebunan Besar Swasta nasional (PBSN). Hal ini berlanjut hingga paska reformasi dan Jokowi saat ini.

Merosotnya harga kopra di Indonesia, nyatanya juga terjadi di seluruh dunia. Ini dikarenakan adanya persaingan perdagangan produk vegetable oil antar kelapa, sawit dan kedelai. Ketiganya dalam industri internasional dikenal sebagai energi alternatif berbasis nabati (biofuel), dan saat ini menjadi solusi energi ramah lingkungan, biodiesel terbarukan. Di era 1980-an, Amerika Serikat melancarkan black campaign terhadap kelapa.

Negara paman Sam ini mengklaim telah menemukan adanya unsur bahaya dalam varietas kelapa yang mampu menyebabkan hadirnya berbagai penyakit kronis. Ironisnya, kampanye ini didukung penuh oleh WHO dengan membuat rilis bahaya produk dari kelapa. Nyatanya, alasan yang tersembunyi dalam narasi besar Amerika terhadap kelapa adalah persaingan  hasil perkebunan kedelai milik Amerika agar laris di perdagangan dunia.

Di negara tetangga semacam Filipina dan Vanuatu, juga mengalami hal yang sama. Filipina sebagai penghasil kopra dan minyak mentah kelapa, mengeluhkan murahnya harga kopra. Philipina’s Coconut Authority (PCA) menyebutkan bahwa petani kelapa terancam jatuh miskin jika ini tidak secepatnya diatasi. Seperti Indonesia, negara ini sedang mengalami gempuran sawit yang mengakibatkan harga kelapa jatuh jauh dibandingkan sawit. Sawit dianggap sebagai produk yang memiliki nilai jual tinggi dan low cost production dibandingkan kelapa.

Di Indonesia, PT. Bimoli sebagai produsen minyak goreng terbesar negeri ini yang dulunya produk Bimoli berbahan mentah adalah kelapa, kini bahan bakunya telah beralih ke sawit. Berbandinng terbalik dengan kelapa, di zaman kepemimpinan SBY, sawit mendapat perhatian khusus. Arah kebijakan, strategi dan program disusun dalam jangka panjang hingga 2025, yaitu menjadikan Indonesia sebagai produsen sawit terbesar dunia.

Kebijakan jangka menengahnya adalah dengan peningkatan produktivitas dan mutu sawit, pengembagan industri hilir, kebijakan industri minyak goreng dari sawit, dukungan penyediaan dana untuk sawit, hingga sarana prasarana dan infrastruktur transportasi di dan ke perkebunan kelapa sawit dan infrastruktur pengolahan (sumber: litbang.pertanian.go.id).

Kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh Jokowi melalui XVI paket kebijakan ekonomi dengan memuluskan investasi dan pengalihan fungsi tanah/pertanian. Lantas samakah perhatian khusus pemerintah terhadap komoditas kelapa? Jawabannya jelas tidak!

Bagaimana Kondisi Petani Kelapa?

Seperti dilansir oleh BPS, luar area perkebunan kelapa di Indonesia mencapai 3, 13 juta hektar dengan didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 97,8%. Sisanya milik Perusahaan Badan Negara (PBN) dan Perusahaan Badan swasta (PBS). Artinya, mayoritas perkebunan kelapa dimiliki dan dikelola sendiri oleh rakyat petani kelapa. Hal ini sangat berbeda dengan sawit yang sistem kepemilikannya didominasi oleh swasta.

Berdekade-dekade sejak hidupnya OrdeBaru Soeharto, petani kelapa hidup dalam ketidakpastian kesejahteraan. Harga kopra yang fluktuatif semakin mendorong petani ke ujung jurang kemiskinan. Persoalan petani kelapa antara lain adalah tidak adanya subsidi dari negara, kuasa tengkulak yang mempermainkan harga dari petani, proses pengolahan kelapa menjadi kopra masih secara tradisional karena tidak didukung oleh teknologi baru, mahalnya biaya distribusi/transportasi, tak ada perlindungan hukum (regulasi) yang mengatur tentang perkelapaan. Tak heran jika kemudian sistem pertanian kelapa dan daya dukung terhadapnya seperti upaya peremajaan pertanian, akses permodalan dan pengetahuan baru terkait memproduksi pruduk-produk turunan kelapa selain kopra, hari ini tampak diabaikan oleh pemerintah. Kondisi tersebut pada gilirannya telah ikut menciptakan efek ketergantungan petani terhadap tengkulak kopra baik di skala lokal hingga nasional.

Rata-rata petani kelapa di Indonesia tidak memiliki organisasi/komunitas sehingga tidak ada bergan position untuk terlibat menentukan harga kelapa dan komoditas kopra. Beda halnya dengan Filipina misalnya yang pemerintahnya memiliki konsentrasi pada petani kelapa.

Selain PCA, petani kelapa pun berorganisasi dan mempunyai suara dalam menentukan kebijakan atas komuditas ini. Di Indonesia, nyaris di semua forum perencanaan program dan kebijakan (musrenbang, RPJM, dll) dari level desa/kelurahan hingga nasional, tidak ada pembahasan serius terkait dengan kelapa/kopra dan atau melibatkan petani kelapa. Padahal diketahui bahwa 1,3 juta rumah tangga di Indonesia bergantung pada kelapa.

Lantas Bagaimana Jalan Keluar Atas Persoalan Ini?

Tak bisa dibiarkan lagi berlama-lama ketidakpedulian pemerintah atas komoditas kelapa. Perlindungan atas petani kelapa dan produk kopra adalah kemendesakkan yang cukup serius. Murahnya harga kopra adalah bentuk ketidakpedulian pemerintah terhadap petani kopra. Petani kelapa yang pernah menjadi pahlawan devisa bagi Indonesia, kini tidak dipedulikan nasibnya.

Narasi murahnya kopra tidak bisa hanya dijawab dengan dalih jatuhnya harga pasar kopra di dunia, lalu pasrah menunggu para komprador internasional berbaik hati. Sepatutnya kondisi ini menjadi tanggungjawab negara. Desakkan yang paling memungkinkan untuk dilakukan terhadap pemerintah saat ini adalah menuntut menstabilkan kembali harga kopra dengan jalan subsidi. Jika dibiarkan berlarut-larut, maka petani kelapa dan keluarganya bisa semakin miskin, anak-anak para petani pun terancam putus sekolah.

Kita sadari bersama, tidak bisa cukup dengan mensubsidi harga kopra. Tindakan yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia adalah segera membuat regulasi/aturan yang memberikan perlindungan kepada petani kelapa dan menjalankan kembali perpres 11/1963 tentang Kopra.

Perlindungan yang dimaksud adalah dengan memastikan petani kelapa memperoleh akses bibit dan peremajaan perkebunan kelapa, permodalan yang memadai untuk mengelola varietas kelapa dan manfaatnya, pembaharuan teknologi yang memadai, akses transportasi dan distribusi murah,  akses pengetahuan produksi  turunan dari kelapa dan memutus rantai keterlibatan tengkulak. Petani kelapa juga didorong untuk memiliki organisasi/komunitasnya agar memiliki kekuatan dan suara dalam menentukan harga dan segala hal tentang komoditasnya.

Narasi besar yang tak kalah penting yang harus menjadi tuntutan bersama menolak pemiskinan petani kelapa adalah dengan mendesak menghentikan gempuran perkebunan sawit di Indonesia. Logika negara yang menjadikan sawit sebagai komoditas unggulan, selain menghancurkan harga jual kopra, juga lambat laun akan menggantikan perkebunan kelapa ke perkebunan sawit, merampas ruang hidup rakyat, dan menghancukran ekologi & kebudayaan rakyat Indonesia. Kebijakan perkebunan sawit adalah kedunguan pemerintah yang tak melihat dampak sawit terhadap petani kelapa masuk dalam kubangan pemiskinan.

Sikap dan Tuntutan

Untuk itu, tuntutannya, harus naikkan harga kopra dengan melibatkan petani kelapa sebagai produsen utama yang memiliki hak untuk menentukan harga layak dari hasil produksinya, laksanakan reforma agraria yang termaktub dalam UU Pokok Agraria 5/1960, cabut 16 paket ekonomi Jokowi. Paket-paket ekonomi ini hanya berprospek pada ekonomi neoliberal yang tak sanggup memberikan jaminan kesejahteraan pada rakyat.

Selain itu, tolak ekspansi perusahaan sawit dan tambang. Kehadiran perkebunan sawit dan tambang hanya menjadi malapetaka bagi hilangnya ruang hidup, hancurnya ekosistem, dan eksploitasi rakyat sekitar, perkuat regulasi tentang petani dan komoditi pertanian di subsektor holticultura dan pertanian perkebunan rakyat. Adalah sebuah keharusan negara dalam menjamin subsidi untuk petani, teknologi yang maju, distribusi/transsportasi yang murah, menghapus tengkulak, pengetahuan tentang produksi komunitas, dan permodalan. Regulasi ini harus hadir dari level nasional hingga daerah.

Kemudian solusinya, berikan akses reform terhadap petani dalam bentuk koperasi yang berbasis ekonomi kerakyatan, bangun industri perkebunan yang dikontrol langsung oleh rakyat, bangun organisasi petani kelapa sebagai sebuah alat perjuangan petani melawan pemiskinan struktural yang dilakukan penguasa dan pengusaha.

Hal lain yang penting juga dihidupkan oleh kita yang sadar akan bahaya sawit dan ancaman akan pemiskinan petani kelapa adalah menyerukan dan menyuarakan kepada semua anak petani agar tidak malu menjadi petani, dan kembali bertani. Menjadi petani kelapa adalah salah satu cara melawan sawit. Sebab dari Kelapa lah kita hidup, bukan sawit!

Pengirim: Komite Perjuangan Rakyat (Kopra) Jogja

Baca Lainnya