TELAAH

Jumat, 4 Januari 2019 - 21:04

3 bulan yang lalu

logo

copyright. Find out more

Guru dalam Cengkraman Pemilu

Masalah yang krusial kini mengenai dengan asas demokrasi kita. Sepertinya, kata demokrasi yang dijunjung tinggi di bangsa ini telah pincang. Meskipun itu, masih banyak dipakai dalam segala aktifitas. Kepincangan tersebut bisa kita lihat dalam situasi politik Pemilihan Umum (Pemilu), dimana hak pilih masyarakat selalu dikebiri dengan segala macam cara, ada yang menggunakan cara halus sampai pada cara yang kasar.

Mungkin saja, situasi ini sudah terbaca oleh presiden pertama Indonesia yang menolak cara demokrasi langsung dan mengikuti demokrasi terpimpin (musyawarah dan mufakat) dalam suatu pertemuan umum di Amerika. Hanya saja, desakan pemikiran yang begitu sengit, beliau mengiakan (Adam, 2014). Kondisi akhirnya, banyak bendera partai dengan kewenangan masing-masing hingga sekarang.

Pemaksaan tersebut, kiranya sudah menjadi budaya lama kita dalam setiap periode Pemilu, karena sering dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari kemenangan. Dengan kewenangan tersebut menjadi alasan untuk mengatur serta mengikat sebagian organisasi sebagai basis kemenangan dalam suatu momen Pemilu.

Bernasib baik jikalau mereka yang mengikuti, namun sebaliknya buruk bagi mereka yang tidak mengikuti atau tidak memberikan suara. Seperti yang dihadapi oleh para tenaga pengajar kita. Bilamana datang momen politik dalam rangka mencalonkan kepala daerah, mereka sering dinonjob, dibuang bahkan dihentikan secara paksa dari pekerjaan mereka. Sebagaimana terjadi di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) ketika jelang pemilihan umum (pemilu) – “ada dugaan pihak tertentu yang memaksa kepala sekolah (Kepsek) dan guru untuk memilih salah satu Partai Politik (Parpol)” (Malut Post, 28/11/18).

Perlu diketahui bahwa keadaan yang dialami oleh tenaga pengajar tersebut, akan mempengaruhi psikologi mereka. Terutama guru yang jauh dari tempat kerjanya. Hal ini tentu memicu kurangnya tenaga pengajar, apalagi bagi sekolah yang sejak awal sudah kekurangan guru. Makanya tak heran ada sekolah yang memiliki guru, mengajarkan tiga sampai empat mata pelajaran walaupun itu bukan keahliannya.

Bahkan ada juga yang tidak bisa diajarkan sama sekali. sehingga ketika datangnya ujian sekolah ataupun nasional, banyak soal yang tidak terjawab oleh siswa. Kondisi ini akhirnya, menyebabkan prestasi siswa menjadi menurun. Hal itu tentu berakibat pada proses pembelajaran di sekolah. Padahal Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti guru, seharusnya netral dan bebas dari intervensi politik, sebagaimana ditekankan dalam ayat 1 UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut.

Seyoganya, sekolah harus menjadi basis tertinggi bagi pengolahan sekolahnya sendiri dan itu sudah diatur oleh komite sekolah. Karena komite sekolah adalah suara tertinggi untuk membawa ke arah mana sekolah akan melaju untuk memajukan lembaga dan para anggotanya (Fachul, 2011).

Sesungguhnya masalah seperti nonjob atau pemindahan secara paksa tersebut merupakan sebagian dari praktek Orde Baru. Dimana pada saat itu, banyak organisasi, salah satunya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berada dalam kekuasan partai tertentu, sehingga segala aktifitas mengikuti keinginan partai. Bilamana keluar dari  aturan yang telah ditetapkan, konsekuensinya bisa fatal. Situasi seperti ini, bisa kita persamakan dengan penjajahan Belanda dulu. Meskipun bukan partai, namun praktek yang dimainkan oleh para penjajah sama saja dengan kondisi sekarang. Sebagaimana pernah dialami oleh para fanding father kita. Di antaranya, Bapak Soekarno yang pernah di asing di Flores, Moh. Hatta pernah di asingkan di Pulau Ende, Buru, dan beberapa tokoh penting yang dianggap menggangu kekuasan Belanda.

Kedua kasus tersebut mungkin saja bisa dimaklumi, karena yang pertama kondisi negara masih berada dalam kekuasaan yang otoliter, dan kedua negara dalam masa pembentukan. Sehingga masih jauh dari nilai demokrasi itu sendiri. Namun, bila hal itu terjadi di era reformasi, berarti sudah melecehkan nilai demokrasi.

Bila hal ini terus terjadi dikhawatirkan ikut mempengaruhi sebagian masyarakat kita yang masih menganut nilai-nilai demokrasi, akan hilang. Sehingga dalam pemilu mereka mengedepankan sikap tidak jujur, walaupun itu melanggar nilai demokrasi. Mungkin saja, hal tersebut bisa terjadi, karena dengan demikian, bisa selamat dari perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Makanya tak berlebihan jikalau meminjam sepenggal tulisan dari Putu Wijaya (2001) tentang “kondom” mengatakan kalau mau jujur tak usah jadi pedagang, jadi pedagang harus berani culas, karena itu siap untuk menipu. Bila hal ini dipahami dalam bahasa pemilu takutnya menjadi “mau jadi pemilih harus menipu, karena dengan menipu demokrasi bisa ada”. Kita tahu bahwa ungkapan tersebut memiliki makna sangat negatif dalam kehidupan demokrasi.

Olehnya itu untuk mencegahnya, membutuhkan intervensi yang serius oleh pihak-pihak penyelengara pemilu. Selain itu, badan legislatif (DPR) juga mempunyai peran penting selaku pembuat undang yang mengatur tentang pemilu dan pendidikan. Bahwa tidaklah cukup bila hanya membuat dan mengeluarkan undang-undang tapi juga perlu memahami tindakan-tindakan yang berkontradiksi ketika aturan tersebut dikeluarkan.

Penulis : Musyadin Sangaji | Penggiat Indepedensia

 

Baca Lainnya