WARTA

Rabu, 20 Februari 2019 - 22:10

3 bulan yang lalu

logo

Dugaan Pungli di Pelabuhan Bastiong

Dugaan praktek pungutan liar (pungli), parkir berbayar kendaraan roda dua di area Pelabuhan Pangkalan Bastiong Ternate telah berlangsung lama. Praktek tersebut dibiarkan sehingga oknum mengapling area yang sebetulnya menjadi tanggung jawab Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ternate.

Area parkir itu berada tepat di depan Pos Syahbandar dan Pos Polisi. Polanya sama seperti yang dilakukan di deretan rumah toko, depan Jatiland Mall Ternate. Para tukang parkir dadakan itu memarkir motor rapi, dan membungkus helm pengendara menggunakan kantong kresek merah.

Masyarakat umum mengenal lokasi itu sebagai ‘tempat penitipan motor’. Tarif yang dikenakan untuk sekali parkir sebesar Rp5000. Harga yang lebih mahal dari tarif parkir Jatiland Mall, Rp 2000.

Petugas jaga Pos Polsupsektor Kawasan Pelabuhan Bastiong Ternate, Rahmansyah, mengaku tak bisa bertindak sepanjang belum ada perintah dari atasan. Kendati demikian, Rahmansyah berpesan, agar tidak menggubris jika ada yang meminta tarif hingga Rp5000.

“Karena biasanya Rp 2000 saja. Atau bila perlu jangan bayar,” kata Rahmansyah kepada Jalamalut, Selasa 19 Februari 2019, di Ternate.

Saat ditanya, apakah tidak ada permintaan dari Pelindo IV Ternate atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk menindaki pelayanan ilegal tersebut, Rahmansyah memilih diam. “Soal itu silahkan konfirmasi komandan pos kami, namanya Pak Salim Samlan,” ujar Rahmansyah.

Sayangnya, upaya konfirmasi tak berhasil. Tiga kali panggilan masuk di handphone polisi berpangkat IPTU itu tak diangkat. Sementara, di Pos jaga KSOP Bastiong Ternate, pun sama. “Kami di sini cuman mengawasi kapal saja. Kalau parkiran, silahkan tanya Pelindo,” tutur Jamaluddin, petugas jaga KSOP Bastiong.

“Baiknya tanya komandan pos kami. Namanya Pak Ibrahim,” timpal Fahry, petugas jaga lainnya. Namun hingga sore hari, ruang kantor Komandan Pos KSOP Bastiong Ternate masih terkunci.

Sejauh ini, belum ada regulasi terkait titipan kendaraan roda dua berbayar di area pelabuhan tersebut. Kecuali pembayaran karcis tanda masuk (PAS), yang ditetapkan sebesar Rp 2000 sekali masuk. Sementara parkiran belum dikelola secara baik , karena harus melalui lelang untuk dikelola pihak ketiga.

Hal ini di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 tahun 2017 tentang, jenis, struktur, golongan, dan mekanisme penetapan tarif jasa kepelabuhanan. Namun, pratek parkir liar di area Pelabuhan Bastiong Ternate, menunjukkan pengabaian terhadap aturan tersebut.

Seorang bertugas sebagai penagih PAS di depan gerbang Pelabuhan Bastiong Ternate, yang tidak mau disebutkan namanya kepada Jalamalut, mengatakan pendapatan jasa titipan motor berbayar juga disetor ke Pelindo. “Iya itu kan. Itu disetor ke Pelindo juga,” katanya sembari menunjuk lokasi parkir berbayar.

Aktivitas parkir liar di area Pelabuhan Pangkalan Bastiong Ternate, Selasa 19 Februari 2019 || Foto : Risman Rais/Jalamalut

Soal tarif yang dipatok sebesar Rp5000, pria bertubuh gempal itu mengatakan, pemilik kendaraan yang memakai jasa parkir tersebut berhak menolak tagihan tukang parkir. “Semua tergantung kita. Apakah mau membayar atau tidak. Tapi kendaraan dijaga. Helm dijaga. Tarif Rp 2000 saja,” tandasnya.

Supervisor Pelindo IV, Wilayah Pelabuhan Pangkalan Bastiong Ternate, Abdullah Iskandar Alam, membantah keterangan tersebut. “Tidak benar itu. Coba katakan, siapa namanya. Mungkin dia tidak paham soal pelabuhan. Di pelabuhan itu untuk pembayaran jasa pas saja. Itu resmi. Kecuali ada penerapan e-parking,” katanya.

“Mereka Cari Makan”

Abdullah tidak membenarkan praktek pungli tersebut. Ia mengaku telah menyampaikan itu sejak awal bertugas di Pelabuhan Bastiong. Kenyataannya, area tersebut menjadi lahan subur bagi oknum yang diakuinya adalah warga sekitar area Pelabuhan.

Abdullah bilang, pihaknya hanya ingin menghindari gesekan dengan penduduk yang tinggal di sekitar area Pelabuhan. “Mereka cari makan. Tapi saya sudah pernah sampaikan, cobalah kalian buat tempat parkir lalu kerjasama dengan pemda,” katanya.

Abdullah mengaku telah menyalahi manajemen dan ketentuan jasa kepelabuhanan. “Kecuali ada penerapan e-parking. Sementara kita di sini belum ada, kecuali e-PAS,” jelasnya.

Secara terpisah, Manager Pelayanan Barang dan Aneka Usaha PT. Pelindo IV Cabang Ternate, Fadel Majid menegaskan, pihak Pelindo tidak bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir tersebut.”Itu cuman inisiatif warga di sekitar situ. Mereka juga tidak punya izin. Tentu sangat mengganggu operasional pelabuhan,” tuturnya.

Di Pelabuhan Bastiong Ternate, terdapat unsur pemerintahan seperti KSOP serta pihak keamanan yang terdiri dari Polisi dan TNI AL. Namun alasan tak ditindak karena tidak mau menimbulkan gesekan. “Kita takut jangan sampai jadi masalah dengan warga di situ,” tandasnya

Menurut Fadel, seharusnya persoalan ini tidak dilimpahkan ke Pelindo semata. Sebab ada KSOP dari unsur pemerintah. Hanya saja, terjadinya praktek seperti itu lantaran ada pertimbangan rasa. “Mereka tidak punya pekerjaan, jadi praktek seperti itu masih terus berjalan. Tapi sesungguhnya itu melanggar aturan pelabuhan,” katanya.

“Kan ada unsur terkait. Seperti keamanan itu dari kepolisian. KSOP sebagai unsur pemerintah. Kami sebagai jasa pelabuhan, yang tentunya tidak ingin ada masalah. Makanya diperkuat juga dengan TNI AL. Karena pelabuhan itu aset vital,” tambahnya.

Ditegaskan Fadel, jika pihaknya ngotot dengan aturan, parkir berbayar tidak diperbolehkan. Apapun alasannya. Namun lagi-lagi, dirinya tak ingin terjadi gesekan.

“Pihak otoritas harus sikapi itu. Karena persoalan ini sudah lama. Katanya ini berpotensi pungli. Memang sudah sempat diselesaikan. Tapi sampai sekarang masih terjadi juga,” katanya.

Penulis : Nurkholis Lamaau/Kru Jalamalut

Baca Lainnya