WARTA

Minggu, 18 November 2018 - 16:36

4 minggu yang lalu

logo

Agar Pulau-pulau Kecil Tak Hilang

“Saat ini pulau-pulau kecil rentan terhadap ancaman ekologi. Jadi diharapkan perhatian serius dari pemerintah,” ujar Nurhayati, Direktur Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI] dalam perayaan ulang tahun Walhi ke-38 di Kampung Kalaodi, Tidore, Sabtu (17/11).

Sejatinya, kata Nurhayati, banyak contoh baik yang telah diinisiasi oleh masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil. Bahkan, itu terbukti dapat menjaga lingkungan dan keseimbangan ekosistem. “Ini yang ingin kita munculkan ke pemerintah,” tandasnya.

Sebab ancaman terhadap pulau kecil tidak hanya dari faktor perubahan iklim secara global. Tetapi hadirnya industri yang ekstraktif. Seperti pertambangan hingga perkebunan kelapa sawit. “Itu sudah mulai merambat ke pulau-pulau kecil,” katanya.

Ini menjadi perhatian WALHI. Agar, industri seperti ini tidak merajalela di pulau-pulau kecil. “Ya, kalau bisa kita hentikan. Sebab dari kerentanan ini, jika ditambah dengan industri itu akan menyebabkan kehancuran ekosistem,” tuturnya. “Ini tidak hanya di daratan, tapi juga di laut.”

Perkebunan kelapa sawit, kata Nurhayati, kerap membuka kawasan hutan dengan skala luas. Hal ini tentu menghilangkan keanekaragaman hayati. “Sudah sering kita lihat di banyak tempat. Bahkan industri monokultur ini sering menimbulkan konflik di masyarakat,” katanya.

Lalu, industri pertambangan. Ini juga kerap menimbulkan dampak negatif yang sangat besar. Tidak hanya di darat, tetapi juga merembet ke laut. Karena limbah hasil tambang dibuang ke laut. “Ini merusak dua tempat sekaligus, darat dan laut,” jelasnya.

Padahal, seperti yang dikatakan Staf Ahli Menteri Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Aryo Hanggono yang hadir dalam kesempatan itu, Maluku Utara adalah lumbung ikan. Sedangkan masa depan pangan negara kita ada di laut. “Selain ikan, banyak juga sumber-sumber laut lainnya,” kata dia.

Hal ini menjadi alasan WALHI mengundang Kementerian Kelautan di Kalaodi, agar tidak ada lagi pemisah antara darat dan laut. “Jadi sebenarnya, ada integrasi tata ruang antara darat dan laut,” katanya. Sebab di KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedang digarap penataan ruang laut. Namanya rencana zonazi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Itu intinya tata ruang di laut.”

Namun jika hanya menata laut tanpa memperhatikan tata ruang di darat, percuma. Sebab apa yang terjadi di darat, akan lari ke laut. “Ini yang sedang kami upayakan dengan pemerintah pusat, provinsi dan daerah, agar ada kesatuan penataan ruang antara darat dan laut,” terangnya.

Soal laut, misalkan ada pembagian zona konservasi, zona wilayah budidaya masyarakat, tentu memerlukan kondisi laut yang sehat. Seperti air laut yang bersih dan terumbu karang yang baik. Syarat untuk mencapai itu, maka darat tidak boleh dirusak. Tata ruang di darat tidak boleh dibuka untuk tambang. Karena semua akan lari ke laut. “Berbicara poros maritim, harus mengedepankan laut. Dan itu harus ditarik ke darat,” tandasnya.

Karena selama ini, penataan ruang hanya di darat. Laut seakan menjadi tempat sampah dan tidak pernah diperhatikan. “Nah, sekarang darat sudah rusak. Mau bertumpu ke laut, tidak ada perubahan dari apa yang terjadi di darat. Ini yang ingin kita buka ruang dialognya. Agar laut dan darat tidak dipisahkan. Karena selama ini, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hanya di darat. Padahal itu bisa diintegrasi dengan tata ruang laut.”

Sejauh ini, kata dia, isu-isu ekologis di wilayah Maluku Utara kerap dijadikan sampel untuk diangkat di skala internasional. Semisal PT. Korindo di daratan Gane, Halmahera. Di mana, WALHI bersama pegiat-pegiat lingkungan internasional mengangkat itu untuk menjadi perhatian nasional.

Menurut dia, di nasional perlu mencari titik-titik yang bisa menjadi perhatian pemerintah, agar bisa ditindaki. Karena jika berkaca di wilayah barat, hampir semua sudah tereksploitasi. “Kita tidak mau apa yang terjadi di barat, sama di wilayah timur Indonesia. Seolah-olah di barat sudah habis, di timur mau dihabiskan lagi,” ujarnya.

Saat ini, kawasan timur Indonesia berada di persimpangan. Pertanyaannya, apakah ingin menjadikan wilayah Timur sebagai pusat kejayaan, khsususnya maritim, atau ikut terpuruk seperti di wilayah barat. “Jangan sampai gaya pembangunan di barat, kemudian terulang di wilayah timur. Ini penting. Makanya ketika kita mengangkat berbagai kasus, kita ingin menyampaikan secara nasional, bahkan internasional,” tukasnya.

Secara garis besar, Maluku-Utara adalah provinsi kepulauan dengan garis pantai yang sangat luas. Direktur Eksekutif WALHI Maluku-Utara, Ismet Soleman memaparkan, luas wilayah Provinsi Maluku-Utara mencapai 1.450.800.1,1 Kilo meter (Km) persegi. Di mana, luas daratan 45.000.69 km persegi, luas perairan 107.00.31,44 km persegi, dan panjang garis pantai 301.00, 4 km persegi.

Bagi Ismet, kajian terkait panjang garis pantai sangat penting. Karena ketika terjadi abrasi, permintaan warga sebagai solusi hanya membangun tanggul. Sedangkan tanggul adalah program jangka pendek. Sebab, luas daratan Maluku Utara hanya 23,72%. Sementara lautnya 76,28%. “Artinya, luas perairan di Maluku-Utara itu besar. Jika salah sentuh fatal.”

Menurut Ismet, WALHI menyebut Maluku-Utara dengan sebutan MGP (Merapi, Gempa, Pulau). Maluku-Utara adalah daerah yang memiliki beberapa gunung merapi aktif, pertemuan jalur gempa, khususnya di lingkar Pasifik dan sejumlah pulau-pulau kecil. “Jadi perspektif ini yang harus tuntas di tingkatan kita,” tukasnya.

Sultan Tidore Husain Sjah, Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Aryo Hanggono, serta Direktur Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di Kalaodi, Tidore, dalam perayaan pekan lingkungan hidup pesisir laut dan pulau-pulau kecil di hari ulang tahun ke 38 Walhi.

Pesan Moril di Tengah Geliat Pertambangan

Pertambangan di wilayah Provinsi Maluku-Utara masih menjadi hal yang krusial. Menanggapi hal itu, Sultan Tidore, Husain Sjah mengaku ruang yang diberikan oleh negara ke dirinya [lingkup Kesultanan] tidak terlalu besar. “Belum ada undang-undang secara khusus yang diberikan, untuk bisa melakukan penetrasi dari berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah”.

Sehingga, yang dapat ia lakukan hanya menyampaikan pesan-pesan moril. “Dan Alhamdulillah, kalau itu mau di dengar, berarti kita bersama-sama saling bersinergi. Tapi kalau tidak maka, yang rugi bukan saya saja. Tetapi pemangku kepentingan atau penguasa, atas terjadinya ketidakseimbangan sosial,” jelasnya.

Soal isu pertambangan yang kerap melahirkan konflik sosial di kalangan masyarakat, dikatakan Husain, perlu ada peninjauan kembali terhadap regulasi, yang mengembalikan pengurusan izin-izin pertambangan. “Itu harus dikembalikan ke pusat,” tandasnya.

Husain pun bertanya, semangat otonomisasi ini bagaimana?. Dulu, pemerintah kabupaten dan kota masih punya kewenangan untuk melihat, apakah ada manfaat atau tidak. Ketika izin pertambangan dikeluarkan, apakah mendatangkan maslahat atau mudharat.

“Tapi sekarang, Bupati dan Walikota sudah tidak berdaya. Karena izin sudah di-take over oleh pemerintah pusat, yang kemudian diberikan sedikit kewenangan ke wakil pemerintah pusat yang berada di daerah bernama pemerintah Provinsi,” tuturnya.

“Saya kira ini perlu di tinjau lagi. Harus ada win-win solution. Tarulah kalau memang ini [diberikan izin], jangan diambil semua oleh pusat. Tapi harus mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten. Karena kita-lah yang punya wilayah. Kita-lah yang punya masyarakat.”

Nurkholis Lamaau — (REDAKTUR JALAMALUT)

 

 

 

 

 

Baca Lainnya