Sultan Nuku dan Gerakan Pembebasan di Maluku

Pembacaan tentang gerakan sosial dan politik yang bergulir di Maluku sebagai suatu upaya serius untuk keluar dari cengkraman kolonialisme dan imperialisme bangsa lain (Asing). Salahsatu sosok yang bersungguh-sungguh mendorong gerakan pembebasan tersebut adalah Sri Paduka Maha Tuan Sultan Syaedul Jehad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad El Mabus Kaicil Paparangan Jou Barakati atau lebih populis dengan nama Sultan Nuku.

Buah dari gerakan sosial dan politik Sultan Nuku tersebut menjadi alternatif perjuangan menuju pembebasan tanpa syarat dilakukan bersama semua komponen rakyat Maluku. Pelibatan rakyat bersama Sultan Nuku dalam gerakan pembebasan di Maluku pada praktiknya terlihat secara utuh dengan berbasis pada tampilnya para aktor-aktor politik yang dalam pandangan Anthony Giddens relasi antar aktor dan struktur dalam peraktik perubahan sosial.

Basis perjuangan Sultan Nuku tidak semata terfokus pada wilayah kekuasaan di Tidore. Namun, gerakan pembebasan rakyat dari ketertindasan dari bangsa penjajah ialah meliputi wilayah Seram, Papua dan Haliyora (Halmahera). Hal ini digambarkan dengan apik oleh Leonard Y. Andaya dalam karyanya Dunia Maluku (2015). Sultan Nuku sebagai seorang pelopor perubahan memproklamirkan dirinya sebagai sultan bagi rakyat Papua dan memulai suatu pergerakan untuk mengembalikan Maluku kepada kedamaian dan kemakmuran seperti masa sebelumnya.

Keberpihakan Nuku pada rakyat dengan memelopori gerakan pembebasan mendapat dukungan dari rakyat Papua yang melihat Nuku sebagai penguasa Tidore yang sah. Dalam perspektif wewenang Max Weber dapat digambarkan bahwa, Sultan Nuku sebagai pemimpin kerajaan Tidore memenuhi kriteria otoritas yang meliputi wewenang tradisional, karismatik dan legal-formal.  Hal ini diperkuat oleh Andaya, menggambarkan Nuku dikaitkan dengan gelar Jou Barakati (penguasa yang penuh kejujuran atau setidaknya orang besar yang diberkati) dalam bahasa Melayu, berkat (kemanjuran). Istilah barakati atau barakasi dihubungkan oleh penduduk Kepulauan Papua dalam bahasa lokal mereka, nanek yakni sebuah kekuatan istimewa yang hadir di dunia.

Memahami sosok Nuku sebagai seorang pemimpin politik suatu kerajaan Islam yang berdaulat sesungguhnya merupakan suatu hal menarik. Di mana, pada abad ke-18, kharisma Nuku menggaung hingga ke Aia Tenggara. Sebagaiaman di gambarkan Andaya sebagai salahsatu pemimpin yang sukar dicari padanannya di Asia Tenggara, selain memiliki kecerdasan dan karisma yang kuat. Nuku terkenal akan keberanian dan kekuatan hatinya. Nuku mampu mentransformasikan masa lalu Maluku yang kelam ke dalam era baru yang mampu memberikan kepadanya kemungkinan menyeluruh untuk bangkit dan melepaskan diri dari belenggu keterikatan, ketidakbebasan dan penindasan.

Dalam pendekatan wewenang karismatik Weber, kemudian memahami bahwa Sultan Nuku sebagai seorang pemimpin Tidore yang keabsahannya diakui oleh kualitas, keistimewaan, keunggulan. Selain itu, wewenang karismatik ditemukan pada ciri kepemimpinan Nuku, di mana dirnya mempunyai visi dan misi yang dapat mengispirasi orang. Karisma kepemimpinan dan perjuangan Sultan Nuku dielaborasi secara apik oleh Adnan Amal (2010) pertama ketika Nuku memproklamirkan dirinya sebagai Sultan Tidore dan menyatakan kesultanannya sebagai suatu negara yang merdeka yang lepas dari kekuasaan Belanda. Kedua, Nuku mampu mempersatukan wilayah kesultanannya yang utuh, meliputi Makian dan Kayoa, disamping HalmaheraTengah dan Timur, kepulauan Raja Ampat dan Papua daratan, seluruh Seram Timur, pulau-pulau Keffing, Geser, Seram Laut, Watubela dan Tor.

Lebih lanjut untuk memahami sosok Sultan Nuku sebagai pemimpin karismatik yang memiliki visi politik yang kuat, Adnan Amal membaginya dalam empat konsep politik yang ingin diwujudkan Nuku. Pertama. Mempersatukan seluruh wilayah kesultanan Tidore sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kedua, memulihkan kembali empat pilar kekuasaan kerajaan Maluku, Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Ketiga, mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat kerajaan Maluku dan Keempat, menghilangkan kekuasaan dan penjajahan asing dari wilayah Maluku.

Muridan Wijojo dalam buku Pemberontakan Nuku (2013), menggambarkan bahwa Nuku sebagai seorang politisi jenius dengan memimpin gerakan perlawanan terhadap kolonialisme  Belanda di abad ke-18 dan ke-19, sosok Nuku dipandang sebagai figur dengan karakter yang tercerahkan, adil dan bijaksana yang dalam kehidupannya diperhadapkan dengan ragam ancaman dan pengkhianatan yang terus mengikutinya, namun dihadapi dengan tegas. Sikap politik pembebasan Nuku secara tegas digambarkan melalui surat yang ditulisnya sendiri kemudian ditujukan kepada Gubernur Belanda di Ambon, yang mana Nuku menyebutkan dirinya sendiri sebagai raja dari wilayah Papua dengan menyertakan alasan dirinya melakukan perlawanan. Secara politik, ini adalah sikap seorang pejuang sejati yang mempunyai visi yang kuat dan prinsip. Dengan menggambarkan basis kekuatan aktor-aktor politik yang mendukung dirinya, seperti para ojau, ahli hukum, para Bobato, 2 gimalaha (putra terbaik), dan seorang ngofamanyira (kepala kampung) serta 400 orang Tidore yang meninggalkan Tidore menuju Kepulauan Papua karena sikap perlawanan terhadap Belanda.

Nuku sebagai putra kedua dari Sultan Jamaludin (1757–1779). Nuku lahir di Soasio, Tidore pada 1738 dan meninggal pada 14 November 1805. ) adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Nuku di dinobatkan sebagai Sultan pada 13 April 1779. Nama kecilnya adalah Kaicil Syaifudin. Nuku melakukan perlawanan terhadap Belanda, sejak 1781. Konfrontasi yang dilakukan Nuku karena tidak senang dengan intervensi kongsi dagang Belanda yakni VOC dalam pengangkatan calon penerus Kerajaan Tidore. Karena campur tangan VOC dalam pengangkatan calon penerus Kerajaan Tidore merupakan salah satu pelecahan atau kesewenang-wenangan di Kerajaan Tidore yang harus dilawan atau ditentang. Sikap politik Nuku tersebut, sebagai upaya untuk mewujudkan tertib sosial di Tidore dan wilayah kekuasaannya. Karena bagi Nuku, perwujudan tertib sosial melahirkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur. Selain itu, dalam rangka menjaga nilai-nilai adat dan budaya sekaligus menjaga kedaulatan Kerajaan Tidore. Sehingga Kesultaan Tidore sebagai suatu merupakan suatu negara yang merdeka dalam satu wilayah kesatuan yang utuh. Secara sosiologis, gerakan pembebasan yang dilakukan Nuku yang bertujuan menjaga ketertiban dan pranata sosial di wilayah kekuasaannya sesungguhnya merupakan bagian dari upaya institusional untuk melaksanakan atau melanggengkan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Sikap politik Nuku dengan menolak tunduk pada kolonialisme Belanda, dapat ditelaah dengan berpijak pada teori strukturasi Anthony Giddens. Bagi Giddens (2011), tindakan manusia diibaratkan sebagai suatu arus perilaku yang terus menerus, seperti kognisi, mendukung atau bahkan mematahkan selama akal masih dianugerahkan padanya. Kemudian Giddens, menguraikan dalam teori strukturasi, saat agen memiliki kuasa untuk memproduksi tindakan berarti sekaligus melakukan reproduksi struktur dalam konteks menjalani kehidupan sosial sehari-hari. Salah satu proposisi utama teori strukturasi Giddens, bahwa aturan dan sumberdaya yang digunakan dalam produksi dan reproduksi tindakan sosial sekaligus merupakan alat reproduksi sistem (dualitas struktur). Sebagaimana digambarkan Andaya, bahwa para aktor-aktor gerakan pembebasan yang mendukung perjuangan Sultan Nuku melawan Kolonial Belanda dengan sukarela melakukan pengorganisasian, agitasi dan propaganda. Sebagaimana peranan para penasehat membujuk dan mempengaruhi rakyat di luar KesultananTidore seperti, di Tobelo, Maba, Weda, Patani, Seram dan Goram untuk mengikuti dan mendukung Sultan Nuku. Keberpihakan rakyat kepada Sultan Nuku merupakan bagian dari ketaatan kepada struktur kesultanan, yang mana Nuku dianggap sebagai penguasa dari semua rakyat Maluku terlepas dari kepada siapa mereka memberikan kesetiaan sepenuhnya.

Bagi B. Herry Priyono (2002) dengan berpijak pada teori strukturasi, maka perjuangan Nuku sebagai aktor politik yang merepresentasi struktur dapat dikatakan bahwa Nuku sebagai seorang sultan Tidore dengan gerakan perlawanan pembebasannya merupakan suatu tindakan yang tidak semata berlangsung dalam (bukan melalui) waktu dan ruang. Tetapi lebih pada soal bagaimana relasi waktu dan ruang dikoordinasi dalam praktik perjuangan Nuku melawan penjajahan kolonial Belanda. Hal demikian merupakan faktor yang membedakan masyarakat Tidore dan masyarakat sebelumnya sebelum pemerintahan Nuku.

Dalam situasi yang penuh intrik dan ketidakteraturan sosial, digambarkan Adnan Amal bahwa Nuku tampil di atas pentas hitoris dan berupaya melakukan restorasi Maluku dengan mentransfer ide-ide kemandirian dan kebebasan penuh bagi kerajaan-kerajaan di kawasan itu. Namun, pekerjaan Nuku belum sempat dituntaskannya, ketika Tuhan memanggilnya pulang kekharibaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh Adnan Amala menegasikan bahwa setelah Nuku wafat, sejarah lama Tidore berulang kembali. Di mana, perebutan kekuasaan oleh pengganti-pengganti Nuku dan campur tangan kolonialisme Belanda dalam suksesi Tidore, kemudian menyebabkan pamor Tidore sebagai Kesultanan Islam berpengaruh yang kemudian terpuruk dan kembali menjadi kesultanan yang lemah. Setidaknya secara sosiologi politik, perjuangan sultan Nuku dalam membebaskan Maluku dari kolonialisme Belanda menunjukkan bahwa, dia merupakan salahsatu pemipin politik yang mempunya komitmen kuat dalam mewujudkan empat visi politik kebangsaan yang gagasnya, yakni Pertama. Mempersatukan seluruh wilayah kesultanan Tidore sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kedua, memulihkan kembali empat pilar kekuasaan kerajaan Maluku, Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Ketiga, mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat kerajaan Maluku dan Keempat, menghilangkan kekuasaan dan penjajahan asing dari wilayah Maluku.

BIODATA PENULIS:

Kamaruddin Salim, biasa dipanggil Udin atau Epos. Ia lahir di Tidore, 21 Desember 1980. Pernah sekolah di SDN Cobodoe, SMP Muhammadiyah Sosiao dan SMA N 1 Soasio. Ia menyelesaikan studi jejang S1 pada jurusan Sosiologi di Universitas Nasional (UNAS), Jakarta, 2011. Empat tahun kemudian, ia menyelesaikan Magister Ilmu Politik di UNAS, Jakarta, 2015. Karirnya diawali sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS), UNAS, Jakarta, 2004. Ia pernah terlibat sebagai Surveyor di Friedrich-Naumann Stiftung Indonesia pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2004.  Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa FISIP, UNAS, Jakarta, 2005. Sewaktu mahasiswa ia juga aktif sebagai Ketua Forum Mahasiswa Kota Tidore Kepulauan (FOMATIKA), Jakarta 2006-2010, dan mendirikan Forum Kebudayaan Mahasiswa Indonesia (FKMI) UNAS, Jakarta, 2007. ia menikah dengan Drg. Fitriastutik Dwi Wulandari. Ia menjabat sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Nasional Jakarta 2016-sekarang. Ia adalah Dosen Tetap Sosiologi FISIP UNAS dan Ia juga aktif sebagai Ketua Ikatan Alumni Sosiologi (FISIP UNAS), Jakarta 2017-2019. Buku yan telah diterbitkan yakni Buku Sosiologi Politik 2019 dan Buku Pengantar Pancasila 2019. Dan jurnal yang terbaru Digital Politics and Partisipation Politics in Society in the Era of the Industrial Revolution. Indonesian Journal of Digital. Volume. 1 February 2020

Tinggalkan Balasan