Refleksi Hari Jadi Kota Ternate ke-770

Ulasan tentang kebudayaan tentu sangatlah luas jika dibahas pada konteks teoritis maupun praksis, selain itu nyaris meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Ditengah kompleksikan uraiannya, secara praksis dalam implementasi kebijakan pembangunan seringkali bukanlah dipandang sebagai prioritas urusan sehingga menimbulkan berbagai problematika yang muncul ke permukaan dan menjadi diskursus publik sebagai isu menarik terlebih persoalan-persoalan tersebut adalah nyata di dihadapan mata.

Merekam kompleksitas atau benang kusut persoalan kebudayaan tersebut maka menjadi keharusan kita adalah menemukan akar masalahnya sehingga penyelesainnya efektif dan tepat sasaran. Terlebih ketika kita membicarakan tentang tema kebudayaan dalam kaitannya dengan sebuah kota dimana keduanya memiliki keterhubungan dalam berbagai sudut pandang. Kota dan masyarakat yang memiliki basis kulturalnya. Kota tidak semata dipandang sebagai ruang interaksi simbolik (infra struktur lanscape budaya) melainkan relasi dan agregasi segala kepentingan dengan keragaman orientasi serta dampak yang menyertainya.

Beragam kepentingan yang mempertautkan identitas kultural dalam lingkup segregasi wilayah misalnya bukanlah hal mudah jika didesain dalam kebijakan pembangunan ruang pusaka sebuah kota. Sebut saja kawasan Soa Sio Gam Lamo, Gam Cim, Kawasan Kampung Cina, Kampung Sarani, Kampung Makassar, Kampung Palembang juga Kampung Arab jika dikonstruksi kembali sebagai wujud revitalisasi kawasan bersejarah kota ini maka tentu memerlukan sumber daya yang memadai untuk itu. Baik sumber daya sosial kultural dan juga kapital tentunya.

Meskipun berat untuk diwujudkan namun hal ini bisa dipandang penting jika dikaitkan dengan identitas kota sebagai kota majemuk, kota yang heterogen dan multikultur sejak berabad-abad silam. Dalam hal perencanaan pembangunan maka juga diperlukan strategi desain dan peran lintas sektor yang profesional di bidangnya masing-masing. Hal ini dianggap penting sehingga jangan sampai revitalisasi kawasan bersejarah kemudian dipandang sebagai alat propoganda yang tidak berkelanjutan atau semata-mata dijadikan sebagai dekorasi pariwisata untuk menarik daya tarik kunjungan ke destinasi wisata bersangkutan dalam manajemen tata kelola yang lemah.

Konsep pembangunan bidang kebudayaan yang berkelanjutan sesungguhnya teramat penting dan menjadi isu sekaligus misi program global saat ini sebagaimana terekam jelas dalam Unesco thematic Think (2012) dengan ungkapan yang populer: “Culture as a driver an anabler of sustainable development” atau memandang kebudayaan sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian maka diperlukan kesadaran kolektif kita untuk merawat warisan kebudayaan bersama tanpa kehilangan imajinasi dan ekspektasi atas masa depan kebudayaan yang lebih baik tentunya. Hal ini akan terwujud jika pengelolaan kebudayaan menjadi orientasi bersama dan tidak bisa dibagi atau dipilah secara sektoral pada suatu sektor atau institusi yang ansich.

Dalam artian bahwa urusan kebudayaan bukan semata menjadi tanggungjawab penuh Dinas Kebudayaan semata, melainkan melibatkan semua pihak seperti lintas sektoral (dinas terkait), peran serta dan partisipasi masyarakat (anti vandalisme), lembaga legislatif (regulasi dan payung hukum), serta perguruan tinggi dalam menjamin ketersediaan data kajian dan sebagainya. Diperlukan adanya uapaya transformasi nilai kultural dalam penyelenggaraan birokrasi secara radikal jika diperlukan sehingga urusan kebudayaan tidak dipandang sebelah mata karena dianggap sekedar urusan merawat warisan sejarah dan nilai budaya semata.

Disisi yang lain, kebudayaan adalah investasi bagi tatanan kehidupan yang berkelanjutan jika kita mampuh memaksimalkan peran dari setiap ekosistem kebudayaan itu sendiri sejak perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dalam lingkup pelestariannya yang mencakup ikhwal perlindungan, pengembangan hingga pemanfaatannya. Pada konteks ini maka diperlukan pemahaman terkait problematika yang menjadi solusi atas benang kusut kebudayaan yang terurai selama ini untuk disikapi secara bersama-sama menjawab berbagai tantangan dan hambatan baik struktural maupun kultural dalam isu dominan di ranah pemajuan kebudayaan. Beberapa isu tersebut antara lain:

Pertama, urusan perlindungan: adalah mencakup inventarisasi dan registrasi data kebudayaan termasuk cagar budaya yang dilakukan secara menyeluruh pada tingkat lokal sehingga hal ini turut berdampak pada sistem pendataan terpadu secara nasional. Termasuk pula didalamnya ketiadaan mekanisme perlindungan objek pemajuan dan ekspresi kebudayaan itu sendiri. Ketiadaan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) daerah selama itu turut memperlemah pengelolaan cagar budaya yang sejatinya kita tak mesti abai akan hal tersebut.

Kedua, urusan pengembangan: yaitu mencakup sinkronisasi dan integrasi kajian atau riset ilmiah yang memberi ketersediaan data dan informasi akademis terkait dengan objek pemajuan kebudayaan serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat ditingkat lokal. Dalam hal ini maka, peran pergurun tinggi turut memberikan kontribusinya secara nyata baik dalam wujud field study kalangan mahasiswa (lapang) maupun rekomendasi teoritis hasil riset mendalam bagi sebuah regulasi kebijakan yang berorientasi pelestarian. Hal ini berarti bahwa upaya meningkatkan interaksi dan sinergisitas sebagai wujud simbiosis mutualisme antara lembaga pendidikan dengan upaya konservasi begitu sangat berarti bagi upaya pemajuan kebudayaan.

Ketiga, urusan pemanfaatan: belum menjadi minat bagi kalangan lembaga pendidikan untuk merumuskan kebijakan dalam manajemen kurikulum lokal sebagai satuan mata pelajaran (muatan lokal) terkait dengan objek pemajuan kebudayaan. Selain itu juga, kebijakan dunia pendidikan lokal kita belum memandang objek pemajuan kebudayaan sebagai bagian penting dalam kegiatan-kegiatan sosial lembaga pendidikan dari derajat pendidikan rendah hingga perguruan tinggi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor penyebabnya, dan salah satu faktor penting adalah lemahnya SDM kebudayaan kita dalam urusan tata kelola objek pemajuan kebudayaan itu sendiri. Faktor lainnya adalah lemahnya regulasi dan payung hukum dalam upaya pelestarian serta minimnya kepedulian pada berbagai potensi infrastruktur kebudayaan yang telah kita miliki bersama.

Keempat, urusan penganggaran dan pengalokasian sumber daya kapital bagi ketiga dimensi yang disebutkan diatas. Alokasi anggaran yang memadai bagi institusi kebudayaan akan memberi ruang bagi ekspresi budaya dan dinamika kebudayaan lokal untuk semakin menggeliat. Karenanya diperlukan strategi kebijakan yang berorientasi dan berpihak pada pemajuan kebudayaan secara total. Semoga ini semua bisa diwujudkan ditahun baru nanti. Selamat hari jadi kota Ternate ke-770 dan selamat menyongsong tahun 2021 dengan harapan baru. Semoga!

Tentang Admin

Tim Perumus Sejarah Lahirnya Kota Ternate

Kiriman serupa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *