Breaking News

Hantu Kemiskinan di Tengah Geliat Tambang

Perebutan sumber daya alam telah menyisakan konflik atas perebutan ruang hidup terutama produk vital utama atas tanah. Konflik di sektor sumber daya alam telah menyeret masyarakat adat dalam situasi yang tidak menentu dan harus menjadi korban di tanahnya sendiri. Ini kisah kekalahan.

Terserat dalam konflik dan harus menjadi korban tombak bermata tiga atau trisula yang ditusukkan oleh duet modal dan kekuasaan politik.

Ketiga ujung tombak itu pertama, terdiri dari investasi di sektor ekstraktif yang bertujuan menguras kekayaan sumber alam (hutan, tambang dan laut) demi akumulasi modal. Kedua adalah proses depolitisasi lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi rakyat demi pemusatan kekuasaan.

Ujung tumbak ketiga adalah penjinakan para penghuni rimba atau masyarakat adat melalui pemaksaan nilai-nilai asing yang merasuk lewat agama-agama sekuler baru yaitu negara bangsa dan pembangunan ekonomi (baca: orang-orang kalah, 2004).

Maluku Utara (Malut) adalah provinsi kepulauan. Luas laut lebih dominan dari luas daratan. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat secara keseluruhan luas daratan sebesar 3.152.941,19 hektar, dan mengoleksi sekira 805 pulau kecil maupun besar.

Pertumbuhan ekonomi Malut bertumpu pada daratan. Data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada tahun 2017 tercatat 313 izin tambang tersebar di delapan kabupaten/kota dengan total izin tambang secara keseluruhan 1.123.403,73 hektar lahan.

Sementara AMAN mencatat, di tahun 2018 terdapat 19 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan alam, dan hutan tanaman industri (IUPHHK-HA/HTI) dengan total lahan sekira 1.647.336 hektar dan empat izin perkebunan sawit seluas 34.682 hektar.

Semua izin itu tersebar dalam wilayah adat yang proses pembebasan lahannya tidak demokratis dan sepihak, sebab dalil atas kepemilikan negara yang masih dominan. Padahal putusan MK nomor 35 tahun 2012 dengan tegas menyebutkan hutan adat bukan lagi hutan negara.

Pada 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) Malut mencatat, kawasan hutan dan perairan seluas 3.373.364,82 hektar, terdiri dari 578.998,20 hektar hutan lindung, 675.731,94 hektar hutan produksi terbatas, 485.322,62 hektar hutan produksi tetap, 552.715,52 hektar hutan produksi konversi, serta 219.012,44 hektar taman nasional, suaka alam dan konversi alam.

Tambang memang menjadi tumpuan ekonomi Malut, sayangnya geliat investasi yang berbasis lahan ini turut berkontribusi terhadap kerusakan alam yang massif. Berbagai masalah lingkungan di sektor industri tambang mengubah kualitas perairan pesisir.

Industri ekstraktif ini begitu cepat mengubah pola hidup masyarakat dari bertani dan nelayan menjadi buruh kasar di perusahaan. Demi uang warga terpaksa harus melego tanahnya ke perusahan meskipun proses ganti rugi lahan tidak adil.

Perusahaan masuk, kebun lenyap. Lahan sagu hilang, hutan pala, kelapa musnah digusur mesin-mesin modern. Ini semua terjadi akibat kebijakan yang tidak ramah pada sistem sosial budaya masyarakat adat yang selama ini menjadi basis pembangunan berkehidupan.

PT Aneka Tambang (ANTAM) adalah generasi pertama yang mendarat di Malut. Mereka mulai mengeksploitasi nikel sejak tahun 1970-an, lokasinya di Pulau Gebe, salah satu pulau terluar di Halmahera Tengah.

Tidak bisa dimungkiri ANTAM mengubah wajah Pulau Gebe menjadi kecamatan yang kemajuannya jauh jika dibandingkan kecamatan lain, bahkan mengalahkan ibu kota kabupaten. Ekonomi warga lokal beralih dari petani dan nelayan menjadi ekonomi industri yang terpusat di sektor tambang.

Terbuai, warga pun semakin jauh dari tanahnya. Hasil tambang dikira akan berkelanjutan, sayangnya pemerintah dan masyarakatnya lupa untuk memikirkan cara lain ketika tambang berakhir. Kehadiran ANTAM membuat para pengambil kebijakan lupa bahwa tambang adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui.

Di 2004 pasca ANTAM angkat kaki dari pulau Gebe. Potret buram di bekas tambang menjadi contoh akan tata kelola yang buruk. ANTAM memang telah mengubah perilaku konsumsi warga Gebe dari sagu ke beras.

Perusahaan angkat kaki, banyak bekas lubang tambang yang terabai dari pemulihan. Singkatnya, Gebe kini menghadapi krisis air bersih dan lahan menjadi tidak subur untuk bercocok tanam. Akibatnya, warga Gebe begitu bergantung kepada tambang.

Laporan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menyebutkan, di Gebe ada beberapa pulau kecil yang mestinya tidak dibebankan oleh izin tambang. Namun ketika ANTAM hengkang, kini di pulau kecil itu masih terdapat 12 IUP.

PT. ANTAM merupakan perusahaan plat merah, selain itu ada pula PT Weda bay Nickel (WBN) yang sejak 1996 melibas wilayah masyarakat adat Sawai di Halmahera Tengah. Adapula PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) yang melakukan patungan dengan ANTAM sejak April 1997 setelah mengantongi izin kontrak karya dari pemerintah Indonesia. Mereka juga melibas wilayah adat Pagu di Teluk Kao Halmahera Utara. Semuanya itu demi akumulasi Modal.

Izin tambang di Malut memasuki masa penciutan meskipun pemerintah provinsi belum pernah merilis data tersebut dengan resmi. Jika melihat data dari kementerian ESDM Mei 2019, di sana tercatat luas konsesi sebesar 2.097.747,27 hektar.

Jika dibandingkan, antara data KPK dengan data Kementerian, ini menunjukkan jumlah izin yang berkurang namun luas konsesi meningkat dari total 98 izin konsesi tambang tersebut. Data ini juga menunjukkan ada sekira 42 IUP yang diperpanjang pada masa-masa pemilihan kepala daerah Malut pada 2018 silam.

Dampak Tambang
Tambang memang mengubah banyak hal, dari sosial budaya, ekonomi, lingkungan dan kerap pula melanggar HAM. Selain itu, demokrasi dikhianati, kasus Gebe menyeret warganya ke dalam jeruji besi saat mengadu dan protes.

Di NHM, Rusli Tunggapi harus meregang nyawa ketika aksi demontrasi di lokasi tambang. Nemo Takuling di Lelilef dibui hanya karena tidak mau melego tanahnya kepada WBN yang kini mayoritas sahamnya dipegang IWIP untuk konstruksi penambangan.

Kasus di Fritu, Halmahera Tengah, kebun masyarakat adat digusur tanpa proses ganti rugi oleh PT Bakti Pertiwi Nusantara (BPN).

Sementara PT Tekindo di Kobe, Weda Tengah berdalih bahwa tanah masyarakat adat Sawai tak masuk ke dalam kawasan lindung, sehingga mereka enggan membayar ganti rugi. Alasannya, karena mereka merasa sudah membayar ke negara. Fritu dan Kobe menanggung nasib serupa.

Malut kini memasuki dunia investasi kapitalisme modern pasca industri abad 20. Sejarah panjang investasi ini sistematis, dari awal sistem kapitalis merkantilis Eropa abad 18, juga kapitalisme industri abad-19. Semua ini akibat capital invasion yang terorganisir sejak abad ke-17 yang telah memengaruhi wajah dan sistem di Maluku/Malut, yaitu demi mementingkan pertumbuhan produksi dan permintaan pasar global (Roem Topatimasang, 2004).

Di Teluk Buli, Halmahera Timur, kondisi mangrove dan perairan di Desa Soa Sangaji, Maba Pura begitu memprihatinkan. Kondisi perairan dan mangrove tertimbun sedimentasi tanah merah akibat aktivitas penambangan nikel dari sub-kontraktor PT. ANTAM.

Di Halmahera Tengah, setelah PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) menjadi pemegang mayoritas saham Weda Bay Nickel, pembebasan lahan di Lelilef dan Gemaf meningkat. Agustus 2018 silam, pabrik pengelolaan nikel dan stainless resmi dibangun.

Demi itu semua, hutan-hutan digusur hingga ke wilayah sempadan pantai dan perairan. Mangrove pada wilayah tersebut habis dilindas mesin-mesin modern dari Tiongkok. Begitu juga penimbunan batu karang untuk perluasan bandara dan pelabuhan bongkar muat.

Salah satu dampak lain dari lajunya aktivitas perusahaan IWIP di Lelilef adalah meningkatkanya angka pengidap Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Selain itu, pada akhir 2019 di teluk Weda, PT Tekindo membuang sisa-sisa ore dari lantai kapal ke laut, perbuatan ini sempat direkam oleh para nelayan setempat.

Lelilef, dalam kajian AMAN Malut, terancam akan direlokasi, sebab aktivitas pertambangan IWIP dengan perkampungan sangat dekat. Lelilef yang kini dikepung dua perusahaan yang bergerak pada komoditas nikel, menurut laporan warga, ada sekira 20 rumah akan direlokasi akibat pelebaran bandara milik IWIP.

Pada penghujung 2019 kemarin, hasil rekaman nelayan di Teluk Weda menghebohkan dunia maya. Pasalnya, Ore yang diangkut dengan kapal milik PT Tekindo dibuang ke Laut. Pengawasan lingkungan yang minim akan menyebabkan pengendapan di dasar perairan yang berdampak pada kerusakan biota laut dan karang yang mati dan tentu memengaruhi kualitas air. Pengendapan tersebut juga bisa dipengaruhi arus hingga mengubah warna perairan menjadi kecokelatan. Fenomena ini biasanya disebut upwelling.

Gatra.com telah memberitakan, sebanyak 216 desa di wilayah Malut mengalami pencemaran air limbah pertambangan. Mantan Kepala BPS Malut, Misfaruddin menyebut, jumlah pencemaran meningkat 370 persen jika dibandingkan tahun 2014.

Selain air, pencemaran terhadap tanah meningkat 31 persen. Sedangkan udara 89 persen. Hal itu membuat kondisi baku mutu air di wilayah Malut sudah dalam keadaan kritis. (Gatra.com 2018)

Belakangan, publik di Malut disuguhkan berita yang menyebut Desa Kawasi di Obi, Halmahera Selatan akan direlokasi. Sebabnya, perkampungan itu terlalu dekat dengan lokasi pabrik.

Tambang marak, kemiskinan terus meningkat
Kehadiran industri tambang sepertinya tidak berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan di Malut. Pernyataan andalan pemerintah soal tambang akan mensejahterakan masyarakat justru kontradiktif dengan realitas.

Malut, sekali lagi adalah wilayah kepulauan yang basis ekonominya ada di darat dan laut (nelayan dan Petani). Filosofi kalao (nelayan) dan kadara (Petani) adalah etos bagi warga kepulauan dengan komoditas unggulan diantaranya pala, kopra, cengkeh, cokelat, sagu dan tanaman bulan lainnya.

Dengan keunggulan komoditas itu, selama ini anak-anak bisa menempuh pendidikan, orang membangun rumah dari hasil kebun dan laut. Bukan tambang. Peradaban dan etos ini sudah berlangsung lama tapi sistem kapitalisme modern membuatnya berangsur-angsur lenyap.

Pemusatan industri tambang sesungguhnya adalah langkah pemusnahan peradaban dan etos yang selama ini terbangun. Karena peradaban tersebut tumbang akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan tangan jahil manusia.
Teori ini menurut Jared Diamond, seorang antropolog cum penulis asal Amerika, sesungguhnya memberi kabar bahwa hubungan manusia dan alam sangat erat laiknya mata rantai yang tidak bisa lepas pisah. Sehingga dalam bukunya yang berjudul Collapse tentang “Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia”, Jared mengingatkan kita bahwa satu faktor yang kita tidak sadari adalah kerusakan sistem ekologis dan krisis tanah.

Jumlah kemiskinan di Malut, sejak 2013 hingga 2019 menunjukkan peningkatan sekira 6,42 persen. Sementara 2017-2019 juga mengalami kenaikan signifikan. Pada 2019, misalnya, BPS Malut mencatat sekira 6,77 persen atau sebanyak 84,60 ribu orang miskin.

Perbandingan ini sebenarnya menegaskan bahwa Malut berada pada kemiskinan di tengah gencarnya industri tambang. Membuat kita lupa sejarah negeri pulau ini yang pernah berjaya pada masanya dengan cengkeh, pala dan sagu. Kini kejayaan itu nyaris hilang, atau bahkan kejayaan rempah itu telah kalah. Etos masyarakat agraris itu telah bergeser menjadi masyarakat industri.

Pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada sektor tambang justru menyangkal ruang dan hak agraris warga, belum lagi lahirnya regulasi yang berorientasi kapitalistik. Berbagai peraturan agraria akhirnya menjadi alat untuk menghalalkan ‘pencurian’ harta milik rakyat. (Achmad Sodiki,2013)

Putusan MK 35/2012 tentang hutan adat di Malut belum berjalan. Penyangkalan atas tanah negara masih menjadi dalil menguasai tanah-tanah masyarakat adat.

Kemiskinan di perdesaan pada September 2019 sebanyak 71,80 ribu orang, sementara di perkotaan sebanyak 15,377 orang. Dengan adanya kemiskinan ini, sudah seharusnya pemerintah segera memikirkan cara agar keluar dari hantu yang terus membuntuti itu, sebab tambang justru tidak bisa diandalkan menjadi basis pembangunan dalam rangka mengurangi kemiskinan.

Dengan demikian, sumber-sumber agraria dan aturan harus benar-benar adil dilaksanakan sehingga warga bisa berdaulat atas tanah mereka sandiri. Etos dan filosofi kalao dan kadara harus dijadikan basis utama pembangunan karena dengan begitu kesatuan ekologis bisa terjaga. “Suatu saat sumber daya alam yang ditambang akan habis, maka Malut harus mencari ekonomi berkelanjutan dan inklusif,” kata Dwi Tugas Waluyanto mantan Kepala BI Malut seperti yang dilansir Cermat partner Kumparan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *