WARTA

Rabu, 18 September 2019 - 10:15

1 bulan yang lalu

logo

IUP di Halteng Marak, Moratorium akan Didorong

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Tengah yang dilantik baru-baru ini akan menuntaskan maraknya Izin Usaha Pertambangan. Moratorium izin usaha pertambangan merupakan salah satu langkah yang diambil oleh DPRD untuk mengantispasi berbagai permasalahan lingkungan berupa kerusakan ekosistem hutan, sungai dan pesisir.

Menanggapi hal ini, Munadi Kilkoda Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Halmahera Tengah (Halteng). Fraksi Nasdem dari daerah Dapil I kepada jalamalut.com, Selasa 17 September 2019, mengatakan, persoalan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan menjadi prioritas untuk didiskusikan di forum parlemen nanti.

“Ini persoalan serius sehingga tidak bisa dipisahkan dengan peran-peran yang mesti dilakukan oleh anggota DPRD, yang baru dilantik,” ujarnya.

Tercatat 66 izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikantongi berbagai perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Kabupaten Halteng.

Munadi yang juga Ketua PW AMAN Malut ini, menjelaskan, dengan fungsi dan kewenangan legislasi serta pengawasan. Ia berjanji akan berupaya melahirkan kebijakan hukum berupa peraturan daerah yang mengatur perlindungan kawasan ekosistem.

“Kawasan ekosistem punya daya dukung untuk keberlangsungan masyarakat di sekitar. Ini harus didorong masuk dan didiskusikan dengan kewenangan legislasi yang torang (kita) miliki,” jelasnya.

Terkait maraknya Izin Usaha Pertambangan (IUP), kata Munadi, akan mencoba mendorong agar pemerintah melakukan moratorium dan pencabutan berbagai izin pertambangan tersebut.

Selain itu, Munadi juga akan memberi masukan dalam revisi tata ruang kabupaten yang sedang berlangsung.
“Kategori ekosistem mendukung kehidupan warga dan menjadi ruang hidup, wilayah-wilayah ini harus diproteksi pemerintah untuk tidak ada lagi izin kuasa pertambangan,” paparnya.

Dalam waktu dekat, kata Munadi merencanakan untuk menyusun agenda kunjungan ke kawasan-kawasan saat ini berlangsung industri pertambangannya, kemudian kawasan yang menjadi target selanjutnya untuk pembukaan lahan.

“Ini menjadi agenda pengawasan yang harus diaktifkan, sehingga ada masalah-masalah misalkan apa yang terjadi di Fritu, di Waleh, di Ake Jira saat ini, tanggung jawab parlemen,” tutupnya.

Permasalahan tersebut menjadi modal harapan warga kepada 20 Anggota DPRD yang baru saja dilantik pekan kemarin. Mereka dititipkan banyak harapan untuk menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan.

Penulis : Risno Hamisi

Baca Lainnya