JELAJAH

Rabu, 4 September 2019 - 17:52

3 bulan yang lalu

logo

Hutan Mangrove Desa Kao, Halmahera Utara || Foto : Dokumentasi AMAN Malut

404 Hektar Mangrove Desa Kao Butuh Perhatian Pemda

Lahan mangrove seluas 404 hektar yang berada di Desa Kao Kecamatan Kao, Halmahera Utara, belum menjadi prioritas pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup pemerintah daerah. Padahal, lahan tersebut termasuk dalam kawasan Key Biodiversity Area (KBA), yang menjadi rumah bagi burung endemik, Gosong Maluku (Mamoa), penyu serta 23 jenis burung.

Hal itu mengemuka dalam workshop Kolaborasi Pengelolaan Mangrove dan Satwa Liar yang digelar Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (PW AMAN MALUT), bersama Pemerintah Desa Kao, Selasa 3 September 2019, di Desa Kao.

Workshop Kolaborasi Pengelolaan Mangrove dan Satwa Liar yang digelar Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (PW AMAN MALUT), bersama Pemerintah Desa Kao, Selasa 3 September 2019, di Desa Kao. || Foto Adlun Fikri

“Pemerintah desa sudah bekerja maksimal dengan membuat peraturan desa, saya kira ini perlu lebih ditegaskan ke warga, terutama warga desa Popon atau kampong tua Kao yang masih tebang dan bakar pohon soki (mangrove). Kami meminta Pak Kades lebih tegas supaya torang (kami) punya tujuan melestarikan soki bisa berjalan dengan baik,” kata Yusri Tukang.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kepala Desa Kao, Taufik Max membenarkan adanya penebangan dan pembakaran sejumlah lahan oleh warga desa tetangga. Oleh karena itu, pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Desa (perdes) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup Desa Kao.

“Sejak Perdes dikeluarkan pemerintah desa dibantu oleh polisi kehutanan dan babinsa sudah melakukan sosialisasi ke warga desa. Namun untuk warga tetangga perlu pendekatan yang berbeda agar bisa disatukan dalam satu visi,” katanya.

Taufik menjelaskan, perdes sudah memuat larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan penebangan dan pengrusakan terhadap pohon mangrove serta pembangunan atau usaha pengelolaan hutan dan spesies lainnya tanpa izin dari pemerintah desa. Selain itu di dalam pasal perdes tersebut juga  terdapat larangan kepada setiap orang untuk menembak, atau menangkap segala jenis burung di kawasan pantai dan hutan mangrove.

“Perdes ini juga mengatur sanksi atau denda terhadap perbuatan yang dikategorikan telah melanggar aturan yang berlaku,” katanya.

Kao Menuju Desa Wisata

Dalam tujuan pelestarian dan pengembangan mangrove, Taufik mengatakan, perencanaan pengembangan kawasan mangrove dibagi menjadi tiga zona yang dilakukan secara bertahap. Untuk pembagian zona, pihaknya dibantu oleh PW AMAN Malut, Burung Indonesia dan Universitas Halmahera.

“Torang lebih fokus di zona satu ada sekitar 10 hektar yakni Hate Jawa, Maleu, dan Teken. Itu penamaan lokal untuk zona satu. Ada Mamoa, penyu dan burung. Ini zona aman untuk wisata menurut hasil identifikasi dan pemetaan. Zona dua dan tiga ada buaya makanya perlu diatur,” katanya.

Hutan Mangrove Desa Kao, Halmahera Utara || Foto : Dokumentasi AMAN Malut

Sebagai langkah awal pengembangan, Taufik mengaku masih memerlukan dukungan banyak pihak termasuk pemerintah daerah. Selain PW AMAN Malut dan Burung Indonesia yang telah membantu melakukan identifikasi dan pemetaan.

Untuk menjadi sempurna apalagi menjadi destinasi wisata, menurut Taufik, butuh waktu, karena banyak kebutuhan mendasar desa yang harus dipenuhi. “Mungkin ini bertahap. Tahap pertama, identifikasi, kemudian reboisasi dan penyiapan sarana dasar dan selanjutnya tahap penyiapan sarana pendukung lain lalu kita buka untuk umum,” katanya

Ketua PW AMAN MALUT, Munadi Kilkoda, kebijakan pemerintah desa ini merupakan langkah maju untuk perlindungan hutan mangrove dan potensi serta spesies yang hidup wilayah tersebut.

Pihaknya ikut mendorong mimpi besar warga dan pemerintah desa Kao saat ini yakni “Membangun Kao sebagai Desa Wisata.”

“Ikon utama adalah Mangrove dan Spesies Gosong Maluku,” katanya.

Demi tercapainya mimpi tersebut, menurut Munadi, pola pemanfaatan serta perlindungan mangrove dan spesies yang ada di Kao memerlukan terkolaborasi dan rencana aksi yang terintegrasi ke masing-masing agenda elemen yang ada.

“Misalnya di pemerintah, terintegrasi ke dalam program baik yang pembiayaannya melalui Dana Desa atau APBD. Di LSM, terintegrasi ke dalam agenda dan program kemitraan.”

AMAN Malut sendiri telah melakukan beberapa kegiatan untuk membantu pemerintah desa Kao mewujudkan visi yang ada, salah satunya melakukan pemetaan wilayah hutan mangrove dan kawasan bertelur Gosong Maluku.

“Langkah selanjutnya ini AMAN akan memfasilitasi para pihak agar bisa berkolaborasi dalam pengelolaan dan perlindungan mangrove dan spesies yang ada,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Deputi Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Joice Mahura yang hadir dalam workshop mewakili bupati mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Kao dalam upaya pengembangan dan pelestarian mangrove. Ia berharap ada kolaborasi semua pihak. “Kedepan mangrove disini harus menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat,” ucapnya.

Penulis : Firjal Usdek

Baca Lainnya