TELAAH

Sabtu, 18 Mei 2019 - 00:46

7 bulan yang lalu

logo

6 Tahun Pemerintah Setengah Hati  Terapkan Putusan MK-35

Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara”. Kalimat tersebut tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 35/PUU-X/2012, yang dibacakan ketua MK M. Akil Mochtar pada 16 Mei 2013 di Jakarta.

Selain itu, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua komunitas Adat sebagai pemohon Judicial Review pasal 1 angka (6) UU 41/1999 tentang Kehutanan.

Pada 16 Mei 2019, putusan MK-35 berjalan hingga di usia yang ke-6. Nyatanya  hal ini belum menjawab problem masyarakat adat atau mengelola masalah agraria di wilayah adat mereka.

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat adat bersengketa dengan investasi yang tidak ramah lingkungan. Bahkan, “dinegaraisasi”  wilayah adat mereka. Padahal, putusan MK-35 tersebut menegaskan soal kesatuan wilayah adat secerah utuh.

Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Malut) Hendra Kasim menilai, putusan MK-35 itu belum berlaku tertib di Malut.

“Di beberapa daerah meskipun sudah dilakukan identifikasi wilayah adat bahkan, sampai pada pemetaan wilayah adat pun belum diakui oleh pemerintah hingga saat ini,” ungkap Hendra,  Kamis, (16/5).

Padahal, menurutnya, dengan putusan MK-35 ini, perda masyarakat adat itu harusnya mudah didorong. Nyatanya, sampai saat ini belum juga diperdakan terutama di Halmahera Tengah (Halteng). Perda itu, sejak tahun 2015 sudah didorong.

“Putusan MK itu amanat konstitusi karena itu, Putusan MK-35 lebih dari cukup untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat,” katanya.

Selain itu, Hendra bilang, dalam UU nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat (1) disebutkan “putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum  yang bisa ditempuh (inkracht van gewijsde). Sifat final dalam putusan MK dalam UU ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding),” jelasnya.

Karena itu, putusan MK 35 ini harus dihormati dan dijalankan berdasarkan perintah konstitusi tertinggi. Sebab perda masyarakat adat adalah perintah UU dan konstitusi yang bisa membantu Pemda dalam penyelesaian kasus sengketa agraria.

“Saya berharap Negara segera mengesahkan RUU Masyarakat adat,” ucap Hendra.

Sementara itu, Munadi kilkoda, Ketua AMAN Malut mendesak pemerintah daerah untuk taat pada putusan MK-35. Menurutnya, makin lambat MK-35 dilaksanakan, maka makin besar peluang konflik perebutan hak oleh masyarakat adat dengan pihak lain.

“MK-35 mempertegas kepemilikan hak. Ini jadi pintu masuk penyelesaikan sengketa klaim berbagai pihak. Jadi, harus didukung segera dan  diimplementasikan,” tegas Munadi.

Penulis: Supriyadi Sudirman

Baca Lainnya