WARTA

Selasa, 9 April 2019 - 00:20

6 bulan yang lalu

logo

Rapat kerja di Morotai (Foto: Humas Setda Morotai)

Sinergi Pemerintah Bangun Ekonomi Regional di Morotai

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bank Imdonesia bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai gelarkan Rapat Kerja-Sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha dalam Pengembangkan Ekonomi Regional.

Rapat kerja pada Senin, 8 April 2019 ini, dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan  Iskandar Simorange beserta rombongan, Bupati Pulau Morotai, Wakil Bupati Pulau Morotai, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Asisten I Kantor Bupati, Direktur PT.JABABEKA, Kepala Bank BRI Unit Morotai, Kepala Bank BNI Unit Morotai, Kepala Kepegawaian Bank Maluku, Pimpinan SKPD, para Pelaku Usaha lingkup Kabupaten Pulau Morotai. Tepatnya di Aula Kantor Bupati.

Bupati Pulau Morotai Benny Laos dalam sambutannya mengatakan, Kita berdiri di sini adalah bagian dari pada program Presiden RI Joko Widodo pada Nawacita ke-3 Adalah Pembangunan dari Daerah Pinggiran.

“Kami berharap dan membutuhkan pelatihan dari Menko Perekonomian RI dan Bank Indonesia terhadap seluruh pelaku usaha yang ada di Morotai,” kata Benny.

Dalam RPJMD Kabupaten Pulau Morotai yang telah disinkronkan dengan RPJMN salah satunya adalah UKM dan lapangan kerja. “Target saya di tahun 2021 semua Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Pulau Morotai semuanya terselesaikan,” tambah Benny.

Selain itu, Bupati Pulau Morotai ini bilang, pembangunan Puskesmas dan Rumah pada tahun depan akan  selesai dengan standar Internasional. Seluruh pembangunan Sekolah Unggulan serentak dibangun gedung sekolahnya, fasilitas olahraga dan pendukung lainnya, Pemerintah membangun konsep satu komputer satu murid dan transportasi murid menggunakan Bus pulang pergi Gratis.

Katanya, Pemerintah Daerah telah melakukan kerjasama dengan membentuk 88 BUMDES di 88 desa dan melahirkan 5 Koperasi yaitu Koperasi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan, Simpan Pinjam.

“Akan ada lagi lahir Koperasi Pariwisata.  Perlu kami sampaikan juga beberapa kendala yang kita hadapi terhadap sumber daya manusia,”.

Oleh sebab itu, Morotai membutuhkan lulusan-lulusan S1 Akuntansi Manajemen untuk datang bersinergi sebagai pendamping desa sekaligus mengawali usaha mikro yang ada di desa.

“Saat ini, pengurusan surat izin usaha sudah tidak sama dengan dulu lagi, dulu kita  harus membuang  waktu lama dan mengeluarkan uang sekarang semuanya sudah gampang dan cepat dan bahkan gratis lagi. Pesan saya, kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang profesional dan murni ingin jadi pengusaha,”ujarnya.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir mengatakan, hal yang pertama patut diberikan apresiasi kepada Bupati Pulau Morotai yang mempunyai semangat untuk membangun daerah ini.

Iskandar berujar, tugas Pemda harus mengupload data-data UMKM, agar pihak Bank mengetahui melalui Sistem Informasi Kredit Program, “bisa minta Passwortnya di Kepala Kanwil Perbankan untuk SKPD terkait agar datanya diupload, tujuannya untuk mengetahui nasabah-nasaba yang berpotensi memiliki Kur Mikro,” kata Iskandar.

Kur Mikro sampai 25 juta dengan suku bunga 7 persen, jaminannya proyek itu sendiri, Kur kecil itu di atas 25 juta sampaim Rp.500.000.000 tetapi pemerintah hanya berikan subsidi kurang lebih 5 persen kepada Bank. Kur Kecil ini sebenarnya sama dengan Kur Mikro. Dananya dari Bank itu sendiri. Pemerintah hanya memberikan subsidi.

Pengirim: Humas Setda Morotai

 Editor: Layang Sutanto

Baca Lainnya