Breaking News

Praktek Pungli Hantui Ujian Nasional

Menjelang Ujian Nasional (UN), pada April mendatang, pungutan liar rentan terjadi di sejumlah sekolah. Keterbatasan fasilitas dan anggaran menjadi alasan pihak sekolah memungut biaya di luar ketentuan.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari malutpost, Sabtu 9 Februari 2019 SMP Negeri 1 Ternate, disinyalir melakukan pungutan liar sebesar Rp500.000.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ternate saat ditemui Jalamalut, Sabtu 9 Februari 2019, sore pekan lalu mengaku pungutan sebesar Rp500.000 merupakan uang sukarela yang diminta pada saat pengambilan raport Desember 2018 kemarin. Pungutan tersebut dilakukan dengan alasan keterbatasan fasilitas komputer dalam mengahadapi UN Berbasis Komputer (UNBK), April mendatang.

“Kami pihak sekolah cukup khawatir dengan uang sukarela dari pihak orang tua jangan nanti terkesan wajib, kami pihak sekolah telah memberhentikan uang sukarela itu. Tetapi, uang sekarela yang telah terkumpul sekitar 50 persen dari total siswa kelas IX yang mengikuti ujian, uang yang telah terkumpul kami peruntukan untuk pembuatan empat laboratorium,”ujar Mustamin dengan senyum.

Bantuan komputer dari Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada SMP Negeri 1 Kota Ternate sebanyak 24 unit, Maret 2019. Namun, pihak sekolah mesiah kami masih kekurangan komputer sekitar 76 unit.

“Kami pihak sekolah telah mencari solusi untuk peminjaman dari teman-teman guru dan siswa,” ucap Mustamin.

Keterbatasan itu sulit dipecahkan melalui ketersedian dana Bantuan Operasional Sekolah yang  membatasi pengadaan sarana prasarana berdasarkan petunjuk teknis yakni 1 unit komputer.  Pengadaan komputer memerlukan anggaran yang cukup besar sehingga tidak bisa diakomodir melalui APBD.

“Kami pernah berkoordinasi dengan pihak Diknas pengadaaan pemasaran komputer misalnya pengadaan 22 komputer bersama 1 server biayanya mencapai 281 juta kalaupun, sementara kami kekurangan 100 unit komputer yang ada dananya bisa berkisar bisa 1 milyar lebih,” ucapnya dengan nada tanya.

Angka Pungli Sekolah di Maluku Utara 2016-2017 || Info Grafis : Gali/Jalamalut

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Ternate Jafran S. Naya saat ditemui di ruang kerjanya mengaku masalah yang paling krusial dalam menghadapi ujian pada April mendatang yaitu terbatasnya komputer. “Yang mengikuti untuk UNBK nanti sebanyak 218 siswa sedangkan fasilitasi komputer kami hanya 65 unit tidak sesuai,” kata Mustamin.

Kekurangan fasilitas tersebut disiasati dengan cara meminjam komputer jinjing (laptop) dari guru-guru dan kerabat untuk memenuhi persediaan.

Dia mengaku terusik karena gerak-gerik pihak sekolah menjelang UNBK dipantau langsung oleh ombudsman.

“Setiap sekolah yang ada di kota Ternate selalu dikontrol oleh Ombudsman Malut. Kami juga tidak bisa berbuat banyak, dana BOS juga tidak bisa menjadi solusi untuk pengadaaan Komputer,” kata Jafran.

Meski fasilitas UNBK terbatas, simulasi rutin dilakukan seminggu dua kali, yakni Senin dan Selasa. Jafran berharap, tidak lagi ada pungutan di tingkat sekolah dalam bentuk apapun. Untuk itu, perlu perhatian lebih dari pemerintah kota sehingga masalah krusial kekurangan komputer di SMA Negeri 3 Kota Ternate, dapat teratasi agar tidak ada lagi peminjaman ke luar sekolah.

Pengawasan Ditingkatkan

“Kami secara langsung menerima pengaduan dari masyarakat disamping itu juga kami melibatkan jejaring Ombusdman yaitu Kawan Ombusdman untuk memberi informasi ke kami tentang pungutan yang terindikasi. Kami selalu memantau sekolah-sekolah manapun yang terlibat dalam pungutan liar atau pelayanan yang tidak maksimal,” Kata Sofyan Ali, Kepala Ombudsman Maluku Utara, kepada Jalamalut.

Indikasi pungli berkedok sukarela menjelang UNBK telah menjadi perhatian Ombudman. Olehnya itu pihaknya melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate, Tidore Kepulauan dan Halmahera Barat, pada Kamis 31 Januari 2019, kemarin.

“Tindaklanjutnya, pengawasan di sekolah ditingkatkan agar indikasi pungli yang berkedok sukarela tidak lagi bermunculan,” ucap Sofyan.

Untuk memaksimalkan pengasawan pelaksanaan menjelang UN, pihaknya juga membangun jaringan Kawan Ombusdman yang tersebar di Ternate, Tidore, Halmahera Barat dan Halmahera Utara. “Ini langkah awal untuk dapat mengetahui persoalan-persoalan di setiap sekolah,” kata Sofyan.

Sofyan memaparkan, pungutan yang sering terjadi yaitu sekolah-sekolah yang jauh dari pusat ibukota, misalnya ada pengurusan sekolah yang memerlukan biaya transportasi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya alokasi anggaran perjalanan dinas kepala sekolah maupun guru-guru.

“Pihak sekolah biasanya meminta partisipasi di orang tua wali murid. Fenomena tersebut yang biasa terjadi di desa terpencil yang jauh dari ibukota itu terdapat di sekolah mulai SD, SMP, dan SMA persoalan-persoalan seperti ini yang tidak terkontrol,’’ tutur Sofyan.

Kenyatan seperti, tambah Sofyan, terjadi pada beberapa sekolah di Halmahera Barat. Oleh karena itu, langkah pencegahannya dilakukan dengan menegaskan kepada pihak sekolah melalui diknas agar tidak lagi memungut dengan alasan apapun.

Sementara di Tidore Kepulauan, pencegehannya dilakukan dengan mengeluarkan surat imbauan ke setiap sekolah agar tidak melakukan pungutan. “Sementara untuk kota Ternate tidak boleh ada pungutan karena kebijakan dana Bos daerah serta dana bos pusat rutin dialokasikan,” tutup Sofyan.

Penulis : Risman Rais/Kru Jalamalut

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *