Breaking News

Serobot Wilayah Adat, Arkipus: Perusahaan Tidak Menghargai Kami

Masyarakat adat Fritu menggelar aksi protes terhadap PT Putra Karya Makmur (PT PKM) yang melakukan aktivitas di dalam wilayah adat mereka. Perusahaan ini masuk tanpa sepengetahuan masyarakat adat Fritu yang juga pemilik tanah ulayat tersebut. Profil perusahaan ini pun masih menjadi rahasia hingga sekarang.

Aksi protes ini yang kedua kalinya. Sebelumnya, Senin, 24 Desember 2018 lalu, masyarakat adat Fritu melakukan protes lantaran perusahaan ini tidak pernah ada sosialisasi, baik itu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Fritu, Sabtu, 19 Januari 2019, mereka mendatangi lokasi PT PKM tanpa orasi dan tidak memobilisasi warga. Kedatangan mereka sebagai bentuk kepedulian sekaligus takut atas terancamnya wilayah adat.

Kala itu, suasana masih pagi, Ketua PD AMAN Halteng, Kepala Adat Noya Kora, Perwakilan Tokoh Perempuan dan beberapa warga mendatangi langsung lokasi dan memblokir jalan perusahaan.

Ketua Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Halteng, Arkipus Kore bilang, “Mereka masuk ke wilayah kami tanpa sepengetahuan kami, mereka menggusur apa yang menjadi bagian dari hak kami. Kebun digusur. Perusahaan tidak menghargai kami sebagai pemilik hak ulayat.”

Selama ini, lanjut Arkipus, masyarakat adat Fritu tidak pernah mendapat respon baik saat mereka mendatangi pihak perusahaan, padahal mereka sebagai pemilik wilayah, yang berhak menjaga tanah adat dan tanah leluhurnya.

Dia menuding, perusahaan telah melakukan penyerobotan lahan, serta diakuinya kebun-kebun warga malah sudah digusur perusahaan tanpa ada proses yang baik antara perusahaan dengan warga.

Karena itu, Arkipus bilang, akan menolak perusahan ini, dan menurutnya perusahaan harus menghentikan seluruh aktivitasnya. “Karena kehadiran perusahaan ini telah merugikan kami sebagai masyarakat adat, kami tidak mau hutan kami rusak karena perusahaan. Kami berhak menjaga hutan ini agar tetap hijau,” katanya.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan tokoh adat, Noya Kore, bahwa memang perusahaan ini tidak pernah menghargai mereka sebagai pemilik hutan, padahal mereka sudah berkomitmen untuk tetap menjaga hutan ini sesuai dengan kearifan dan hukum adat sebagai masyarakat adat.

Jadi, lanjut dia, dengan nada tegas mengatakan, “Kalau perusahaan tidak menghargai kami maka kami tidak akan pernah menghargai perusahaan. Karena, tanah ini bukan milik perusahaan.”

Masyarakat adat pun melakukan pemblokiran jalan utama yang menjadi aktivitas keluar masuk mobil perusahaan di lokasi.

Tokoh perempuan Fritu, Greis Hidanga ikut bersuara. Dia bilang, sebagai tokoh perempuan dia juga menolak kehadiran perusahaan, karena menurutnya ruang hidup adat akan terancam. “Perusahaan PKM, mereka adalah tengkulak tanah. Ini tanah dan hutan kami, wilayah adat ini milik orang Fritu bukan milik orang lain.”

Dalam sebuah rekaman video, dia bilang, masyarakat di manapun bisa melihat, ini adalah kondisi masyarakat adat yang berada di lokasi perusahaan. Mereka sedang berjuang mempertahankan haknya. “Sekarang kami melakukan pemblokiran jalan milik perusahaan. Kami berharap dokumentasi ini bisa dilihat secara luas,” ujarnya.

 

Penulis: Supriyadi Sawai/Kru Jalamalut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *