Breaking News

Jangan Gusarkan Populisme, Bersandarlah pada Rawls

Catatan sederhana untuk adinda Indra Thalib.

Agar kembali mehami politik yang seharusnya saja

Mengapa politik hari-hari ini terasa mencekam dan kita gusar tentang seekor hantu yang disebut Ernest Gellner bernama populisme, lalu apa yang diciptakan peradaban beribu tahun sehingga politik belumlah final, apakah janji hidup bahagia bersama adalah dongeng dari politik, ataukah hidup mencekam dan tak adil ini karena kita yang tidak memahami apa dan bagamana politik ideal itu, untuk memahi kita perluh sedikit menoleh kebelakang. Dari banyaknya narasi tentang keluhuran politik, yang melahirkan aneka eksperimen mencari bentuk negara ideal, dari bentuk negara athena perikles berlanjut beda pandang Plato dan muridnya Aristoteles tentang pemerintahan yang djalankan banyak orang, dimana menyebut demokrasi adalah baik (Plato, Abad 5 SM) berseberangan dikatakan Demokrasi Buruk (Aristoteles, Abad 4 SM). Tidak berenti disitu politik setiap masa selalu mencari bentuk, pernah pesona agama begitu perkasa sebagai domain negara, pada City of God (Agustine, 429) dimana satu-satunya negara ideal itu  tak boleh berpaling selain follow to script, politik telah belajar bagaimana tekstual begitu destruktif pada interpretatif gerejawi, hingga Thomas Aquinas di abad 12 hadir membawa anti tesa negara Tuhan yang di kotekstualkan dan terbuka pada interpretasi, membuka banyak potensi pada negara ideal dengan dogma agamanya yang lebih terbuka.

Politik juga pernah memotret bagaimana Domain agama yang besar di moderasi perannya dengan menggabungkan akal dan syariat (aturan agama) dengan menitikberatkan kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berbuat pada tesis  Al-jumhuriyah wa al-Ahkam tawaran Ibnu Rusyd (Abad 12 M). Lebih progresif ketika Ibnu Khaldun (abad 13M) menawarkan konsep AshabiyaNya sebagai pilar membentuk negara ideal, tentang soliditas kelompok yang diikat oleh ikatan sosial budaya, yang dikemudian hari konsepsi ini diterjemahkan sebagai civil society.

Rusyd  dan khaldun memberi sumbangan yang progresif pada politik, khusunya pada tema-tema kebebasan, hingga politik landing mulus pada ranah keduniawian, saat seorang italia bernama Machiavelli menuliskan karyanya Il Principe (1513) yang banyak dicemooh sebagai karya yang ditujukan untuk para diktator, padahal dari karya itu, ada keluhuran dan kebijaksanaan dalam pembangunan politik, sumbangun terbesar Machiavelli adalah membangun kesadaraan bahwa bagaimanapun politik adalah pertukan pengaruh atau kuasa, sehingga entah itu para raja-raja atau bahkan philosopher-king seperti gambaran Plato, bukanlah wakil Tuhan apalagi utusan Tuhan, machiavelli mendorong apa yang disebut Desakralisasi Politik, atau kearah sekularisasi, penolakan atas sakralitas dan mitologi yang telah mengakar pada politik berabad-abad sebelumnya runtuh seketika.

Sekularisasi politik ini mengukuhkan narasi liberalime dan rasionalitas politik yang hingga sekarang diterapkan mayoritas peradaban dunia, desakralisasi politik ini, awal bagaimana pembatasan kekuasaan dirumuskan dan diaplikasikan, domain negara kembali pada narasi kewargaan, disini kemudian lahir era Kontrak Sosial, sebuah tawaran filosofis dan komprehensif bagaimana sebuah negara legitimate menjadi sebuah negara. Semua bersepakat negara adalah konsensus publik, kontrak sosial adalah penopang berdirinya konsensus tersebut, teori kontrak sosial secara garis besar menguraikan dua hal. Pertama, asal-usul terbentuknya negara, kedua justifikasi otoritas negara. Rumusan Thomas Hobbes (abad 17), John Locke (abad 17), Jean Jacques Rousseau (abad 18) hingga Immanuel Kant (abad 18) adalah pioner gagasan ini,

Di era kontrak sosial meski semua bersepakat dengan kondisi kebebesan dan negara harus memenuhi kesejahteraan bersama, namun tawaran dalam konteks menjalankan praktis politik sangatlah beragam, Hobbes menyatakan bahwa kondisi alamiah manusia sangatlah  destruktif dengan menyebut Homo Homini Lupus yang artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Hobbes menggagas bahwa demi melepaskan diri dari situasi perang tak berkesudahan, akan lebih bijaksana jika setiap orang mengadakan perjanjian untuk menyerahkan kekuasaan mereka pada sang Leviathan yang absolut, menurut Hobbes otoritas semacam ini bisa dibangun jika masing-masing individu, dengan sukarela mempertimbangkan orang lain, menyerahkan hak kebebasan alamihnya kepada orang yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian (kontrak). Kumpulan hak dari orang-orang yang disatukan dengan cara demikian yang diberikan kepada satu orang disebut Commonwealth (persemakmuran) dalam bahasa latin disebut Civitas.

Beda dengan Hobbes, Keyakinan Locke bahwa dalam kondisi alamiah tidak ada otoritas sipil yang dapat melindungi pihak yang dirugikan, dan dalam kondisi alamiah setiap orang mempertahankan kebebasan yang mengarahkannya pada kondisi sempurna seperti yang diinginkan, terlebih soal kebebasan pada hak kepemilikan (property right). Jika kondisi ini terus berlanjut, kebebasan manusia untuk mencapai hidup terbaik, yang bebas dari intervensi dan campur tangan orang lain, akan terancam. Karenanya, sangat beralasanlah bila manusia kemudian meninggalkan kondisi alaminya dan menyetujui satu kesepakatan untuk membentuk pemerintahan sipil, didalamnya terdapat sharing kekuasan yang kemudian tercetusnya gagasan Trias Politka (eksekutif, legislatif dan federal).

Sedangkan Rouseau, dengan memahami bahwa manusia terlahir bebas tetapi terbelenggu, menggagas bahwa kontrak buka soal mebedakan kepentingan individu dan kepentingan bersama, melainkan soal menanggalkan kebebasan dan hak individu yang dimilikinya untuk kemudian mengalihkannya ke dalam satu institusi kolektif yang menjadi wujud apa yang disebut general will atau kehendak bersama.

Pada Immanuel Kant, Kontrak berwujud ketundukan pada apa yang disebut sebagai republik-konstitusional, atau negara hukum, manusia dalam pengertian Kant, sungguh merupakan makhluk rasional, terlepas bahwa dalam dirinya ada kecenderungan untuk menguasai yang lain, namun aspek rasionalitaslah yang membuat hubungan manusia tidaklah selalu destruktif, Kant bahkan menganologikan sekeras apapun negara dapat diselesaikan bahkan oleh sebuah bangsa setan-setan (jika mereka hanya memiliki akal), karena mungkin setan yang satu tidak akan menipu setan yang lain.

Membaca  politik diatas dalam rentang perikles hingga Immanuel Kant, kita membaca sebuah keluhuran yang begitu agung hasil kreasi manusia, ribuan gagasan disumbangsihkan, aneka pemerintahan coba dicontohkan, politik dipuja sebagai ilmu tertinggi karena dia bicara bagaimana mendistribusikan kesejahteraan, politik juga disebut pembeda kita manusia dengan spesies lain, spesifik difirensiasi sapiens atau kita adalah politik. Namun apa esensi politik itu, apakah soal tatanan nilai yang mengatur manusia sejak dari kamar tidur hingga ke ruang kerja, atau aneka prosedur kekuasaan yang melingkupinya, atau aneka kesepakatan sosial yang bentuknya beda-beda pada waktu dan tempat tertentu, bukan itu esensinya saudara.

Politik prosedural, Formalitas Politik, persoalan kekuasaan itu bukan esensi itu hanya sebuah konsekuensi dari Politik, esensi politik yang kadang kita lupa, sebenarnya terwakili dari sebutan zoon politicon, soyos politikos atau Binatang Politik, kata binatang yang tentu ditujukan pada manusia, bukanlah mendegradasi posisi kita sejajar dengan (kingdom) binatang lainnya, namun sebuah kesadaran bahwa manusia adalah spesies yang luhur,  dan keluhurannya terletak pada politik, politik dalam hal dimaksudkan adalah polis (negara kota), bahwa hanya manusia yang dapat berhimpun dalam sebuah komunitas polis (negara kota), beranjak dari itu kita menemukan bahwa esensi politik pada dasarnya adalah menjamin dan membuktikan bahwa hidup bersama (living together) itu Possible atau dapat berlangsung, dengan apapun the idea of good live yang dipilih untuk hidup bersama.

Dalam banyak pemikir politik diatas kita mendapatkan bahwa kondisi kebebasan dan kesetaraan adalah prasyarat politik untuk living together, manusia tidak boleh menjadi hakim untuk manusia yang lain, negara harus menjamin pursuit happiness setiap orang tanpa didikte, hanya nilai universalah yang dijamin persamaan dalam negara, atau terkait interaksi sesama agar tidak ada yang dirugikan, namun apakah esensi politik yang menurut penulis, sangat sederhana itu sudah menjadi keniscayaan di negeri ini.

Penulis mau jujur bahwa hidup bersama di negeri ini masih perluh diuji lagi, di tahun 2018 banyak peristiwa yang menandakan kita gagal mewujudkan esensi politik, jika merujuk pada survei LSI yang kebetulan penulis melakukan riset disitu dalam riset longitudinal kami, terpotret Tren yang mencekam, ketika publik ditanya seberapa nyaman mereka bertetangga dengan orang berbeda identitas (Syiah, Ahmadiya, LGBT) dari tahun 2005 ke tahun 2015 akan mereka yang tidak nyaman meningkat drastis, dan ketika ditanya seberapa besar peluang mereka menggunakan alat kekerasan dalam mempertahankan keyakinan mereka, angkanya juga naik dalam rentan sepuluh tahun tersebut. Di 2018 kita melihat bagaimana razia antar warga terjadi, menutup tempat ibadah, merusak kegiatan, tempat usaha bahkan pidato-pidato agama yang tidak toleran dalam kerangka hidup bersama.

Pertanyaannya dengan berbekal PR intoleransi diatas, apakah di tahun 2019 ini ujian hidup bersama Indonesia dapat lolos, apalagi bertambahnya musuh politik yang bernama populisme, populime memang rumit jika didefinisikan, karena secara harafiah artinya yang sama dengan demokrasi namun berbeda dengan implikasi negatif yang diciptakannya, secara sederhanya populisme memunculkan sentimentalitas (rasa nasionalisme, rasa primordial, rasa Agama) dalam arti sempit yang menolak semangat perubahan dan keterbukaan.

Dalam diskusi di Universitas gajah mada, Robert W. Hefner mengatakan bahwa populisme dilatarbelakangi karena adanya krisis kewarganegaraan di seluruh dunia. Populisme sendiri merupakan wacana politik dalam gerakan sosial yang berkonsep pada “rakyat”, namun menempatkan kelompok penguasa sebagai lawan. Populisme mengembangkan wacana untuk menghilangkan pengaruh ekstern, sehingga menimbulkan sentimen “kelompok asli vs kelompok luar”, misal kelompok etnis maupun agama. Jika dibiarkan, populisme akan mengakibatkan termajinalkan.

Populisme makin pelik ditambah perilaku pemilih menguatkan keadaan-keadaan dimana fakta tidak lebih berpengaruh dalam mebentuk opini publik ketimbang tarikan emosi, kondisi ini yang disebut para sosiolog sebagai Era Post Truth. Di Era Post Truth Geliat populisme terdongkrak oleh sentimentalitas yang terkoneksi dengan kejanggihan teknologi dimana menciptakan sinisme publik terkonsolidasi, namun apa faktor lahir sentimen ini? Vedi Hadiz menyebutkan bahwa alur faktor pendorong terciptanya gelombang populisme di berbagai negara, diawali dengan kejadian krisis ekonomi, dari ekonomi ia melebar mencari pegangan dan agama menjadi wadah yang menampung sentimen ekonomi yang termarginalkan, maka tidak heran sebelum kasus Al-maidah 21 yang merontokkan dukungan Ahok pada pilkada DKI Jakarta, adalah sinisme terhadap identitas tionghoa, populisme menciptakan narasi “We And The Others” artinya populisme selalu membuat dikotomi kawan lawan.

Dari Hefner dan Vedi Hadiz setidaknya kita mendapatkan beberapa postulat tentang populime pertama populisme adalah sebuah bentuk krisis kewargaan, kedua, populisme memanfaatkan sentimentalitas emosi massa, ketiga populisme dipicu oleh urusan keadilan ekonomi yang terdapat kesenjangan. Dari postulat ini penulis merasa penting untuk kita bersandar pada tawan John Raws pemikir politik modern Abad 20.

Dalam konteks kewargaan, Rawls mengemukakan bahwa individu adalah subjek Hak, hak diletakan pada individu, bukan pada society even itu state, Rawls percaya konsep individu sebagai subyek hak digambarkan sebagai agen rasional yang dibekali kesadaran diri, kehendak bebas, dan kemungkinan yang dapat memformulasi bagaimana ia akan hidup sebagai individu yang memiliki martabat dimana tidak boleh diperlakukan sebagai objek semata. Artinya dalam perspektif Rawls, legitimasi suatu kelompok atau suatu identitas untuk melakukan marginalisasi kepada individu atau identitas lainnya seperti corak destruktif yang terlihat pada populisme, harus dibatasi bahkan dibumi hanguskan, karena hak melekat pada individu, maka tidak ada yang legitimate untuk bicara atas nama semua. pada Rawls, Syahadat Politik adalah konstitusi yang menjamin setiap individu apapun identitasnya, karena bagaimanapun identitas adalah hasil kreasi politik, identitas digunakan untuk mempertahankan Hirarki politik, hirarki moral, hirarki kekuasaan oleh mereka para oligark (kepentingan segelintir orang).

Terkait tema keadilan dan problem kesenjangan ekonomi yang juga mendasari kedaan populisme, Raws membahas panjang lebar agar kondisi keadilan dapat tercapai, dimulai dengan mengkitik mahzab utilitarianisme sebagai ideoligi kesejahteraan yang paling banyak diterapak dunia hari inu, menurut Rawls utilitarianisme mereduksi nilai-nilai individu dimana kesejahteraan masyarakat yang diinginkan oleh utilitarianisme tidak memperhatikan kesejahteraan individu, yang menjadi fokus adalah memaksimalkan kesejahteraan untuk jumlah terbanyak, faham ini akrab dengan  narasi untuk kemaslahatan orang banyak, yang berarti tetap ada orang yang dikecualikan, atau orang yang sedikit itu.

Rawls mengingatkan perluh memahami posisi asali (original position) diaman terdapat situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat. Tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya. Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang, disinilah disebut sebagai teori kontrak Rowls. “Posisi Asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif.

Memahami posisi asali diperluka membentuk kerangka berpikir yang bebas dari berbagai kecenderungan dan keberpihakan, Rawls mengajukan apa yang disebut sebagai selubung ketidaktahuan (veil of ignorance), selubung ini memastikan penilaian yang tak berpihak pada aneka sentimen kepentingan personal atau kelompoknya untuk urusan yang lebih besar dimana selubung pengetahuan yang membuat terbebas dari segala macam kepentingan, secara sederhana dimana jika kita memutuskan persoalan gender, maka kita sebagai laki-laki untuk dapat jernih, harus lebih dahulu melepaskan pemahaman kita yang maskulin juga patriarki.

Dalam posisi Asali terkait konsep keadilan, terdapat dua prinsip utama. Prinsip Pertama adalah prinsip kebebesan yang sama, dimana setiap orang harus memiliki hak yang sama pada sistem kebebasan-kebebasan dasar yang setara dalam bentuknya yang paling luas yang sesuai dengan sistem kebebasan yang sama untuk semua orang.

Prinsip Kedua, adalah prinsip persamaan sosial dan ekonomi. Dimana ketidaksetaraan sosial dan ekonomi diatur sehingga keduanya, Pertama, dapat menguntungkan secara lebih besar pihak yang paling tidak beruntung, Rawls membatasi keadilan sebagai “fairness“, dengan mengemukakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara anggota masyarakat yang kurang beruntung,  Kedua, melekat pada jabatan-jabatan dan posisi-posisi yang terbuka untuk semua dibawah kondisi-kondisi kesetaraan kesempatan yang adil. Secara sederhana dua tawaran pada Prinsip Kedua ini ialah “prinsip perbedaan” dan “prinsip kesetaraan kesempatan”.

Bersandar pada Rawls kita melawan populisme dengan mendorong masyarakat untuk berpegang pada nilai-nilai hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu. Kita tidak boleh membedakan individu berdasar suku, agama, ras maupun golongan. “Orang kristen, Cina, syiah, ahmadiya” karena semua memiliki kedudukan sama, dengan memahami posisi asali kita mengubah cara pandang dalam melihat pluralistik, pada kontek alami setiap orang berbeda namun dalam hidup bersama semua bersatu saling menjaga pilihan dan otoritas masing-masing.

Populisme juga dilawan dengan memudarkan kesenjangan ekonomi lewat keadilan Rawls sebagai fairness, dengan membantu pihak yang kurang beruntung. Dan terakhir melawan populisme, Indonesia perluh di Imagine, sebagai sebuah negara bangsa dimana bertumpuh pada narasi nasional, bukan identitas kecil yang diciptkan oligark, terhubung dalam  identitas Nasionalitas untuk menjamin Hak Individu, atau di Imagine sebagai sebuah Identitas Humanis Global, yang juga bertumpuh pada Individu.  

Penulis: Ikrama Masloman

Jumat, 11 Januari 2018, tepat pukul 23,30

Di Starbucks Rawamangun- Jakarta Timur

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *