WARTA

Senin, 17 Desember 2018 - 19:03

12 bulan yang lalu

logo

Nelayan di Malut. Foto: Faris Bobero/jalamalut

Jaring Muroami Masih Digunakan Nelayan di Sula

Kabar sekelompok nelayan di Kabupaten Kepulauan Sula menangkap ikan menggunakan jaring muroami, bikin Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara, Abdullah Assagaf geram.

Muroami adalah alat penangkapan ikan berbentuk kantong, yang terbuat dari jaring dan terdiri dari dua bagian sayap yang cukup panjang. Pemasangannya, dengan cara menenggelamkan muroami yang dipasang menetap menggunakan jangkar.

Abdullah menjelaskan, pelarangan alat tangkap jaring muroami sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPP-RI.

Menurut dia, alasan pelarangan menggunakan jenis jaring muroami karena tidak selektif, karena mengancam keberlangsungan siklus hidup ikan. “Jaring muroami itu terkategori alat tangkap ikan yang tidak selektif. Itu bisa menggerus ikan-ikan berukuran kecil yang belum layak tangkap,” jelas Abdullah, Minggu 16 Desember 2018.

Alumnus Alkhairat Palu itu menganggap, selain tidak selektif, penggunaan jaring muroami juga dikhawatirkan berdampak pada pengrusakan habitat terumbu karang di dasar perairan. “Apalagi terumbu karang merupakan salah satu sumber produksi makanan dari berbagai jenis biota di laut,” ungkap Abdullah.

Ia mengimbau kepada kelompok nelayan di Sula yang masih menggunakan jenis alat tangkapan muroami agar segera menghentikan aktifitasnya, dan mengganti dengan alat tangkapan lain yang tidak dilarang.

Ia juga memastikan, jika surat izin penangkapan kelompok nelayan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. “Untuk surat izin penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap yang dilarang, kami sudah sampaikan ke PTSP provinsi, agar jangan diterbitkan izinnya,” kata Aba-sapaan akrab-Abdullah.

Terpisah, Kepala Seksi Pengawsan DKP Malut Abdullah Togubu, mengaku sudah berkomunikasi dengan kelompok pengawsan masyarakat, untuk bergerak ke lokasi memantau aktifias kelompok nelayan yang diduga menggunakan alat tanggkap muroami.

Ia berharap agar DKP Sula dalam situasi seperti ini tidak tersandera pada fungsi pengawasan perairan yang kini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, sebagaimana mandat UU Nomor 23 Tahun 2014.

“Kami berharap DKP Sula mau proaktif berkoordinasi dengan instasi penegakan hukum, seperti Polairud dan TNI-AL setempat. Sehingga pelanggaran perikanan seperti ini bisa ditindak tegas. Sebab ini sumberdaya milik bersama,” tandasnya.

Pengirim: DKP Provinsi Malut

Editor: Nurkholis

Baca Lainnya