TELAAH

Kamis, 3 Mei 2018 - 09:28

2 tahun yang lalu

logo

Tragis kontaminasi ikan kemasan

Kamis, 22 Maret 2018 silam, Indonesia dibuat gempar usai Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) Indonesia melaporkan terdapat 27 merek ikan kaleng terkontaminasi parasit. Benar, dari 541 sampel ikan yang telah diperiksa BPOM, 66 merek ikan kaleng positif terdeteksi kontaminasi parasit jenis Cacing (Nematoda) berjenis Anisakis sp.

Tepat selang 6 hari kemudian (28 Maret 2018). Pemerintah pusat kian risau hingga digelarnya rapat darurat yang melibatkan 3 kementerian (Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan). Dari rapat itu, Trio kementerian  mendesak BPOM secepatnya menangani kasus itu. Usai digelarnya rapat kordinasi, Kepala BPOM DR.Ir. Penny K.Lukito, MCP langsung menggelar investigasi dan mengeluarkan edaran tentang perintah penarikan 27 merk Produsen Makanan ikan kaleng yang bermasalah.

Pihak BPOM pun turut menerangkan bahwa akan menyita dan memusnahkan produk terkontaminasi itu bila diketahui beredar dari waktu tenggang yang diberikan yakni 1 bulan pasca keluar perintah penarikan itu. Menjawab ultimatum itu, pihak produsen pun tunggang-langgang menghindari media sambil menertibkan semua produk merk bermasalah mereka itu sebelum media mendahului, dan sanksi berat menanti mereka kian nyata.

Di mana kedaulatan hukum pangan ?

Kasus ini tentu tak sehebat pemberitaan politik di Indonesia. Informasi ini cepat tiba, cepat pula hilang. Demikian bagaimana peran Pasar membelokkan arah ‘mata angin’ media guna selamat dari streotip massa yang dapat melemahkan identitas perusahaan produsen-produsen ternama yang bertanggung-jawab soal kasus itu. Kasus yang dianggap publik awam begitu ringannya mulai menandakan bau busuk akan perhatian terkait higinitas produksi makanan olahan yang telah aturan keamanan makanan yang diterapkan pemerintah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Kita tahu bahwa pasal 37 pada UU tersebut sudah menjelaskan bahwa “Impor Pangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, Gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat”. Dan standar kemasan pangan di Pasal 82 ayat 1 bahwa “Kemasan Pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen”. Kedaulatan hukum pada undang-undang Pangan membuat mereka pihak produsen berpikir 100 kali untuk segera meredam isu tersebut yang kian menguat di akhir Maret 2018 itu.

Di sela perjuangan BPOM mengokohkan kedaulatan hukum Pangan, Kepala BPOM mengeluarkan stetmen kontroversial di Majalah GATRA soal streotip masyarakat terhadap ikan kaleng, ia berujar “Ikan kaleng punya kandungan Gizi yang sangat tinggi, saya kira ini bahan pangan yang perlu kita dukung, terutama produksi dalam negeri”. Kepala BPOM tak seharusnya bertindak demikian. Benarkah makanan pengawet itu sehat ? itu bukan tugas pengawas ? Selain tak berhak mengintervensi kualitas efek kesehatan di makanan pengawet BPOM tak tegas dalam mendukung kedudukan Hukum (UU) ‘Pangan’ kepada pihak produsen bermasalah yang sudah nyata menyalahi prosedur kemanan makanan hingga berdampak pada lolosnya parasit Anikasis Sp. Berharap beliau dengan tegas menjaga kedaulatan Hukum Pangan, argumennya justru menguntungkan pihak produsen.

Bahkan Adi Surya selaku ketua Asosiasi Industri Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI)  pasca menyambut dukungan BPOM akhirnya berani bicara ke publik bahwa semua kini aman “Masyarakat jangan terlena, semua sudah aman tidak perlu dibesar-besarkan lagi” ujarnya di GATRA. Ini bukan soal aman tidak aman, ini soal kedaulatan Hukum dan nasib umat manusia di Indonesia. Meski secara prosedural Hukum UU Pangan tentang Sanksi administratif telah dijalankan (UU No.18 2012 Pasal 79 ayat 1) setidaknya pihak BPOM mengancam pihak produsen akan bahaya massal yang akan terjadi bila lambannya penarikan bahan kontaminasi tersebut.

Flora Libra Yanti, wartawan GATRA yang bertanggung jawab atas artikel yang melibatkan pendapat BPOM dan APIKI itu bahkan merilis stetment mengagetkan. Ia menyebutkan “prevalensi tertinggi daerah dengan potensi infeksi Anisakis Sp pada negara dengan kawasan pengkonsumsi ikan mentah tertinggi, yakni Jepang dengan jenis makanan Sushi dan Sashimi, Belanda dengan makanan Green Berring, dan Indonesia, tepatnya di Sulawesi Utara dengan makanan Gohu Cakalang. Penulis sempat berpikir dan bertanya apa ia juga seorang ahli Parasit ?

Dr.drh.Wisnu Nurcahyo ahli Parasit dari Universitas Gajah Mada (UGM) kepada media Tirto.id telah membantah bahwa cacing Anisakis sp umumnya bermedia di jenis ikan Kerapu (Famili: Epinephelus), ikan Kakap (Famili: Lutjanidae) dan lainnya. Soal Cakalang (Katsuwonus pelamis) yang disebutkan Flora belum mendapat temuan kasus, Flora pun tak menjelaskan dengan rinci kutipan mana dan siapa yang ia masukkan.

Stetmen itu tentu mengagetkan publik khususnya di Maluku Utara sebab ini pertama kalinya majalah nasional itu mencatutkan parasit tersebut di makanan khas yang paling digemari di sana. Meski tudingan ‘Gohu Cakalang’ yang dipaparkan GATRA tak mendampingkan referensi ilmiah, tentu pihak mereka harus tahu bahwa identitas ‘Gohu’ yang diutarakan persis dengan nama khas makanan yang ada di Maluku Utara. Benar dan salahnya makanan itu berada di Sulawesi Utara, entahlah. Namun, rilisan itu sangat mengkhawatirkan terkait pasca kasus 22 Maret silam. Setidaknya hingga kini belum ada laporan resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara terkait adanya kasus infeksi parasit Anisakis Sp yang menyerang masyarakat di sana.

Guru besar Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof.dr.Saleha Sungkar, DAP&E, MS, Sp.Par.K mengatakan via GATRA bahwa “Hospes definitif atau media perantara cacing Anisakis Sp bukanlah manusia, melainkan mamalia laut, meski tinggal di tubuh manusia, ia tak dapat dewasa. Khususnya larva Cacing, gejala akan terjadi pada waktu 1-5 hari setelah makan ikan mentah. Kadang-kadang buang air besar bercampur darah segar. Sedang dalam bentuk Cacing, menyebabkan gejala nyeri perut mendadak disertai mual muntah dan iritasi peritoneal (Bagian perut)”.

Badan pengawasan makanan dan obat-obatan Amerika Serikat, Food and Drug Administritation (FDA) menyarankan agar ikan mentah kiranya dibekukan -35 derajat Celcius. Sedang pada proses pemanasan disarankan 60 derajat Celcius, pertanyaannya apakah proses pembekuan / pengawetan Ikan di Indonesia khususnya oleh para usaha perikanan telah melalui prosedur tersebut ? pihak pemerintah tentu bertanggung-jawab soal sosialisasi ini terutama Kementerian Kesehatan.

Ancaman tak hanya Parasit semata

Anisakis Sp sebenarnya adalah parasit yang tak begitu potensial mengancam jiwa dibandingkan mikroorganisme lainnya sebut saja Clostridium botulinum. Sayang, keteledoran pihak produsen makanan kemasan di Indonesia hingga terjadinya insiden itu membuat kita tentu khawatir. Bagaimana tidak, tak hanya Parasit, Seandainya kesalahan itu bukan pada bahan (ikan) melainkan prosedur kemasan kaleng ataupun pengawetnya, tentu hal itu dapat bermasalah pada ancaman jiwa. Kandungan Natrium (garam) di bawah 10% dan PH> 4.6 dapat menjadi kelayakan hidup Clostridium botulinum. Untungnya pengawet makanan pada umumnya menggunakan zat tinggi natrium dengan kemasan PH yang terjaga, sebab pada umumnya makanan kemasan seperti ikan kaleng memiliki PH <3,7-4,6).

Ini bukan soal membela pihak produsen, namun faktanya bila kemasan pada makanan bertekstur lemah (Cepat rapuh) hingga rentan terkontaminasi atau terbuka (bocor) akibat kelalaian manusia, ini fatal. Kita hanya mampu membunuh bakteri ganas itu dengan kekuatan panas 120 Derajat Celcius. Molekul Toksin (Racun) pada Clostridium botulinum tak main-main, toksinnya dapat melumpuhkan seluruh otot tubuh termasuk aktifitas otot polos di Jantung hingga meninggal seketika. 1 ons Toksin dinilai mampu membunuh sekitar 300 juta manusia, atau setara kurang lebih penduduk Amerika Serikat. Ini fatal bagi mereka yang tak peduli soal higinitas pangan.

Demi nyawa, hentikanlah belas kasih

Sampai saat ini pemerintah dinilai belum cekatan dan tegas soal higinitas pangan olahan. Penarikan produksi merk berkontaminasi tak dapat memberikan efek jera bagi pihak produsen bermasalah. Para produsen seharusnya diminta memilih, berbenah atau ‘minggat’ (dicabut izinnya sama sekali). Pemerintah seolah dinilai terlalu belas kasih sebab tak menuntut dengan keras para perusahaan produksi dan pengelola makanan yang menyalahi prosedur kualitas makanan berdasarkan hukum perundangan-undangan.

Insiden ini dapat ditindak pada Pasal sanksi (Pasal 79 UU.No.18 2012) bahwasanya “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. denda; b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; d. ganti rugi; dan/atau e. pencabutan izin.

Meskipun BPOM masih merealisasikan poin C pada UU itu dengan menarik produk pangan dari edaran di masyarakat, pelaksanaan pencabutan izin sebenarnya dapat didesak bila ada pihak yang mengetahui adanya korban dari kontaminasi produksi makanan tersebut, terlebih mereka para perusahaan produk pangan ‘Teledor’ yang senantiasa masih menjilat belas kasih pemerintah dalam urusan produksi dan investasi di Indonesia. (*)

 REFERENSI

1) Majalah Gatra (Edisi 19-25 April 2018) Artikel kesehatan. Hlm 28-30. Oleh: Flora Libra Yanti

2) Tirto.id (Edisi 31 Maret 2018) ‘Penjelasan Ahli Parasitologi soal cacing Anisakis di Makarel Kaleng’. Oleh: Maya Saputri

3) Siagian A, 2002. Mikroba Patogen Pada Makanan dan Sumber Pencemarannya

4) Biologiedukasi.com

Oleh : Fatir M — (Kru Jalamalut)

Baca Lainnya