TELAAH

Selasa, 27 Maret 2018 - 18:14

2 tahun yang lalu

logo

Pudarnya Aroma Rempah di Tepi Pasifik

Pulau Taliabu nasibmu kini, demikian kalimat yang pas daerah yang turut andil mensumbangsihkan produksi arfefak rempah di tepian pasifik ini. Pasca pemekaran kabupaten Kepulauan Sula (UU.No.6 Tahun 2013), menjadikan pulau Taliabu akhirnya sebagai kabupaten Provinsi Maluku Utara, pemekaran itu ternyata bukannya menjadi sebuah harapan, melainkan nestapa yang tak kunjung usai.

Sejak orde baru (Orba), pulau Taliabu justru telah dijadikan lahan eksploitasi menggunakan izin hak penguasaan hutan (HPH) dari PT. Barito Pacific Timber Group (BPTG), perusahan raksasa milik Prajogo Pangestu yang pernah mendapat julukan si penguasa hutan (Lord of the forest) dari majalah Hongkong ‘Far Eastern Economic Review’ itu menggerakkan perusahaannya bergerak pada usaha kayu loging di sana lewat izin HPH.

Dalam pelaksanaannya, perusahan tersebut akhirnya hanya menyisakan kerusakan alam dan ruang hidup di sana terlebih hingga mengancam kehidupan indigineous people seperti Suku Suboyo yang kian terancam hidupnya. Secara geografi, hutan ini telah gundul akibat kerakusan dan kedigdayaan HPH dari perusahaan itu dengan tanpa adanya usaha tanggungjawab yang berarti. Usai tumbangnya rezim orba, pulau Taliabu tak memiliki jeda perbaikan ekologi dan ekosistem yang nyata. Eksploitasi alam kembali terjadi dengan dibukanya usaha pertambangan galian biji besi dengan luas area Izin usaha pertambangan (IUP)  hampir seluas pulau Taliabu.

Eksploitasi hutan di pulau taliabu tak hentinya dilakukan oleh perusahaan mulai dari loging hingga galian tambang yang terus berlangsung yang dinilai kurang mendapatkan perhatian serius pihak stake holder Maluku utara, padahal luas wilayah Taliabu berdasarkan UU No 6 Tahun 2013, hanya seluas 15 078, 05 Km2. Dengan banyaknya jumlah IUP yang ada, sangatlah miris sebab berefek domino pada kerentanan bencana banjir pasca penebangan hutan yang membabi buta itu. Apalagi dari aspek hutan dan struktur tanah, pulau Taliabu bukanlah daerah baru yang hari ini dipadati oleh aktifitas alat berat seperti bulldozer. Sejak tahun 1971, usaha loging telah beraktifitas di sana dan bertanggung jawab hingga kini terhadap nasib 47.239 jiwa populasi penduduk Pulau Taliabu.

Rata-rata sumber usaha pencaharian masyarakat pulau Taliabu terdiri dari atas petani cengkeh, kakao, kelapa, serta nelayan dengan modal semangat bertahan hidup dan penggunaan alat material sederhana yang dikembangkan dalam memenuhi usaha itu. Hal itu terus berkembang hingga penggunaan peralatan modern yang didapat dari modal hasil swadaya masyarakatnya.

Kerusakan hutan hingga pencemaran air yang mengerikan

Masyarakat taliabu hanya hidup mengandalkan hasil pertanian dan tangkapan nelayan. Pada usaha pertanian, khususnya kakao, masyarakat sangat menggantungkan harapan pada aliran sungai, sedangkan cengkeh masyarakat mengandalkan daerah di sekitar perbukitan agar menghindari cemaran tambang. Hal itu tentu membuat masyarakat bergantung pada produksi air dan modal struktur ketinggian tanah. Di masa depannya, struktur tanah dan debit unsur air tanah akan berkurang, hal ini memang belum akan terasa hari ini namun pasca aktifitas pertambangan sangat berpotensi terjadi kekeringan. Dengan jumlah 97 IUP yang di miliki PT. Adidaya tangguh (ADT) di atas luas 15 078, 05 Km2, tak ada yang tak mungkin.

Bagi nelayan sendiri, mereka harus diperhadapkan dengan medan laut yang tak biasa. Luasnya lautan, serta pertemuan arus yang terjadi antara palung-palung di antara Banda-Sulawesi menjadi ujian tersendiri bagi mereka para nelayan yang sudah ikhlas menyabung nyawa. Bagi mereka, modal aspek geografi itu menjadi surga bagi kehidupan mereka sebab suburnya sumber daya laut khususnya ikan yang memiliki jalur dari laut banda ke laut seram dan halmahera. Meski dengan persoalan di atas, masyarakat Taliabu masih mampu menyekolahkan para anak-anaknya hingga jenjang perguruan tinggi.

Otonomi daerah diharapkan memberikan kesempatan pembangunan, bukannya justru membawa petaka baru bagi petani dan nelayan pulau Taliabu. Bukannya memikirkan solusi penenganannya pasca loging besar-besaran di era orba ini, mereka malah menambah usaha pengrusakan alam dengan usaha eksplorasi galian tambang biji besi yang beraktifitas di atas hamparan hutan yang dijadikan sumber mata air bagi masyarakat tani dan Indigineous people di sana. Apa yang terjadi ? kini beberapa sumber mata air telah menguning bahkan sebagian hasil tani gagal sampai kering keronta di sekitar kawasan aliran Sungai (DAS) Samada.

Hal itu tak dianggap ancaman dalam logika pemerintah yang dinahkodai oleh rezim Mus (Mus brothers = MB) yang terus tancap gas membangun pengelolaan sumber daya alam menggandeng PT. Adi Daya Tangguh (PT. ADT). Lewat perusahaan ini, mereka (MB) juga menggunakan fasilitas perusahan untuk melakukan penimbunan jalan dan rencana pembuatan bandara di Desa Sahu yang sampai detik ini masih terbengkalai, namun anehnya para elit lokal terus menggunakan jasa perusahaan itu untuk melakukan penimbunan jalan dan perombakan lahan bandara di desa tersebut yang sampai hari ini tidak diketahui bersumber anggaran dananya.

Upaya paksa transisi sosial masyarakat Tani-Nelayan Taliabu

Raung bulldozer kian menghantui telinga masyarakat, hal itu tak lagi menjadikan rimba Taliabu sebagai andalan produk artefak tanaman produksi andalan Maluku Utara, melainkan hanya bisa pasrah dengan kebijakan elit lokal lewat audiens perusahan kapital bertameng wacana percepatan pembangunan berbasis Developmentalisme, padahal sektor pertanian dan kelautan Taliabu sangat berpotensi sebab menjadi andalan pencaharian masyarakatnya, sayangnya impian itu diamputasi dari wacana pembangunan pemerintah daerah Kabupanten hingga provinsi itu sendiri dengan solusi industri pertambangan yang bertepuk sebelah tangan.

Taliabu satu-satunya daerah (Maluku Utara) yang dekat dengan pusat industri kawasan timur Indonesia (Makassar). Hal itu tentu harus dipikirkan pemerintah daerah (Maluku Utara) agar dijadikan sebagai daerah penyanggah kebutuhan ekonomi daerah dari aspek distribusi barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat Maluku utara, sayangnya hal itu terbalik. Kecenderung pemerintah justru lebih berpihak ke industri pertambangan dan memaksa masyarakatnya bergantung pada keadaan yang ada. Hadirnya Tambang dan rekruitmen tenaga kerjanya justru menggeser budaya Tani dan nelayan masyarakat pulau Taliabu menjadi masyarakat buruh lingkar tambang.

Begitu juga dari aspek ekologi wilayah Taliabu yang dilalui bentangan koral yang sangat rentan dengan gempa tektonik (ring of fire), mungkin belum hilang dari ingatan kita semua pada tahun 1999 ketika terjadi gempa tektonik di selat Capalulu yang berakibat pada bencana kemanusiaan yang melanda masyarakat di sana, hal ini masih belum banyak diketahui oleh publik karena Taliabu kala itu masih terisolasi. Apalagi puncak gunung yang dialiri sungai kini telah di eksploitasi (pertambangan biji besi), menyisakan cemaran yang tak berarti. Sejak itu, harapan masyarakat bergantung pada dewi fortuna (keberuntungan).

Taliabu yang semu dari perhatian publik

Kamuflase pembangunan dengan berbagai agenda daerah yang sulit diakses awak media baik cetak maupun elektronik menjadikan Taliabu ikut terhimpit dari aspek politik, ekonomi, kesehatan, dan sumber daya manusia, yang ada malah justru teror dan intimidasi terhadap kelompok-kelompok baru yang mencoba untuk melakukan otokritik terhadap kebijakan pemerintah.Dari aspek geografis, masyarakat Taliabu terwarisi dari rumpun masyarakat yang hidup ditepian pasifik, sama halnya dengan masyarakat Maluku utara lainnya. Jarak antara Sulawesi, utamanya Sulawesi tengah hanya dapat ditempuh dengan perjalanan laut 6 jam. Masyarakat Taliabu sendiri terdiri dari berbagai macam ragam suku, budaya, dan agama.

Sejak eksploitasi kayu-tambang biji besi, ruang hidup orang Taliabu menjadi tidak pasti. Pulau Taliabu yang secara geografi merupakan wilayah kepulauan yang menjadi pulau transit yang menghubungan antara samudra Pasifik, laut Banda dan, Sulawesi pun nyaris menjadi imbas isu kekerasan teroris (Sebagai jalur tak aman) sejak POLRI mengindikasikan adanya gerakan Terorisme di pulau Halmahera (CNN. Jum’at 24/03/2017 Jum’at). Tak hanya Taliabu, rembesan isu konflik dan ancaman negara pun terjadi di pulau Obi, dimana beberapa waktu lalu sempat viral dengan peristiwa pengibaran bendera Tiongkok (RRT) di perusahaan tambang itu, sedang di Taliabu, kala itu bergejolak antara pihak tambang dan warganya yang  menuntut pembebasan lahan yang berbuntut pada pembakaran mobil operasional perusahan eksploitasi tambang biji besi milik PT. Adidaya Tangguh (ADT).

Kejadian ini merupakan suatu bentuk kejadian yang mengindikasikan adanya suatu tindak kejahatan yang entah ini semua muncul akibat kejenuhan terhadap pemerintah ataukah karena streotip yang memang menjadi produk struktur kekuasaan yang mesra dengan para bandit ekonomi hingga menjadikan pola intimidasi dan teror dalam menjalankan serta melanggengkan kekuasaannya dalam suatu Negara demokrasi yang bercorak kepulauan.

Benar memang bahwa teroris menurut Undang-undang produk Negara di Indonesia dianggap sebagai extra-ordinary, namun dalam pandangan locus dan tempus agak mengelitik bahwa faktanya kenapa harus Halmahera, Obi, Taliabu, dan Posso ?. Dari aspek sejarah memiliki hubungan yang sangat erat kini bergejolak dengan satu isu radikalisme dan terorisme, padahal secra geografi Halmahera terdapat nikel, Tambang emas, Obi, juga demikian memiliki tambang nikel, taliabu pun memiliki tambang biji besi yang siap di eksploitasi. Apalagi jika kita melihat Posso yang menjadi dapur semua industri modern baik perkebunan maupun pertambangan.

Uniknya dari garis geografi, dan hubungan sejarah wilayah di atas meninggalkan sedikit cerita unik kenapa, apa yang menjadi unik dari posisi geografis antara Halmahera, Obi, Taliabu, dan Posso. Semua wilayah ini berkedudukan di bibir pasifik dan secara ekologi merupakan lintasan koral laut hingga ke palung mariana yang telah menjadi issu dunia. Begitu juga jalur alur ikan di garis Wallacea yang dapat memasok kebutuhan ikan dunia, bahkan dari aspek sejarah maritim dimana dahulunya merupakan jalur tersubur kejahatan bajak laut di masa jalur keramik dan rempah (A.B. Lapian orang laut, raja laut, dan bajak laut dan T. Senh, dalam chengho dan penyebaran islam di indonesia).

Semua ini dihadapi oleh Negara dengan mendatangkan industri pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, lebih miris lagi manakala industri modern di atas diperhadapkan dengan komunitas masyarakat asli dalam istilah antropologi disebut dengan indegenous people mereka seakan tak berdaya dan bahkan ruang hidup mereka cenderung dirampas oleh raung boldozer dengan mengatasnamakan hukum dan mengenjot pendapatan Negara. Lihatlah suku Kaili, Tobelo Dalam, Naulu, dan Suboyo, mereka masih terus menjadi bagian dari komunitas indigenous yang masih terus bertahan, namun di sisi lain mereka terancam dengan usaha itu.

Benarkah ada Elit di balik akar kekerasan ?

Panorama alam dimana daerah yang diindikasikan dengan mereka (indegenous people) sebagian telah menjadi cagar ekologi, bahkan sarang terorisme, dijadikan tempat latihan teroris wilayah–wilayah ini masih menyimpan khasan daerahnya yaitu suku asli yang masih jauh dari yang namanya pelayanan publik. Apa benar masyarakat yang masih tradisonal dapat dijadikan alamat teroris di wilayah tempat mereka bermukim?, ataukah mereka yang memang sengaja didatangkan dari luar wilayah-wilayah tersebut agar dapat menciptakan polarisasi isu tentang stabilitas keamanan?, teringat dengan orde Soeherto (Orba) setiap protes dianggap sub-versi, kini di era keterbukaan sub-versi tak dapat diberlakukan karena melanggar hukum yang dianut Negara demokrasi.

Namun lagi-lagi streotipe kekerasan yang didistribusi elit dalam ruang publik masih terisolasi dari aspek pembangunan, tentu akan menghadirkan stigma pembenaran sehingga hal penting terhadap daerah itu terabaikan, namun di era keterbukaan informasi yang juga sudah di ramalkan oleh J. Naisbith, tentang Megatrends 2000 dimana salah satu tren (Ramalannya) adalah kebangkitan tepi pasifik. Memang benar wilayah tepi pasifik memiliki satu keunikan dimana masyarakatnya dialamatkan dengan streotip kekerasaan ini dapat dilihat dengan bebagai gejolak di masa pasca kemerdekaan 17-8-1945. Beberapa pemberontakan pernah terjadi di antaranya, Republik Maluku Selatan (RMS), Permesta, dan DI/TII. Bahkan saat tumbangnya rezim orde baru wilayah ini kembali berkecamuk dengan pola yang berbeda dimana konflik dengan mengatasnamakan SARA lagi-lagi menjadi kemelut fakta yang tak terabaikan di Maluku Utara.

Gejolak pasca lengsernya orde baru terjadi di wilayah pasifik terjadi di Poso, Ambon, dan Maluku-utara dibayar dengan pemekaran sebagian wilayah di daerah konflik tersebut namun belum juga dapat menjawab ketrtinggalan pembangunan, apalagi model pembangunan yang dilakukan elit pusat. Ditambah lagi kebijakan otonomi daerah yang lebih cenderung berburuh rente mengabaikan kondisi ekologi daerahnya sehingga perkembangan pemerintahan hanya dapat dinikmati sekelompok elit lama maupun baru.

Dari data di atas, sampai saat otonomi daerah masih jauh dari aspek pelayanan pendidikan dan kesehatan, aspek ini masih merupakan harapan bisu yang jauh dari apa yang menjadi cita-cita demokrasi, suku asli / indigenous people. Begitu kiranya dalam bahasa antropologi. Masyarakat pasifik mengharapkan uluran tangan pemerintah daerah maupun pusat, namun apa yang diperoleh justru memudarnya harapan mereka dimana banjir dan penggusuran serta prilaku elit yang hanya mengandalkan developmentalisme menjadikan masyarakat yang apatis dan tertutup terhadap perubahan. Dari periode ke periode masyarakat tepi pasifik hanya diperhadapkan dengan berbagai potret kusam raung hidup mereka, anehnya Orba dengan Pancasila sebagai alat hegomoni serta sistim pemerintahan sentralistik, reformasi dengan demokrasi langsung-nya, tak menjadi tembok bagi kelangsungan penggusuran bahkan pembangkangan sipil terhadap masyarakat yang menuntut hak atas tanahnya sendiri. (*)

Oleh: Sumarlin Maate

 

Baca Lainnya