TELAAH

Senin, 5 Maret 2018 - 14:39

2 tahun yang lalu

logo

Nasib Kelam Para TKI

Gaji tidak dibayar (37 orang), Tindak kekerasan majikan (6 orang), tak dipulangkan (3 orang), korban Perdagangan (1 orang), dalam tahanan (4 orang), kecelakaan (3 orang), potongan gaji tanpa sebab (9 orang), diberhentikan tanpa sebab (20 orang), sakit (18 orang), hilang (9 orang). Demikian Pengaduan dan masalah Tenaga kerja Indonesia yang dikumpul Puslitfo-BNP2TKI sepanjang 2017-2018.

Lalu siapa yang bertanggung jawab atas aduan ini? Kita takkan mungkin melihat pengaduan mereka di Televisi, surat kabar, bahkan internet sekalipun mengapa ? sebab hal itu akan mempersulit gerak nafas pemerintah dan informasi di Indonesia.

Sejak pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara resmi pada tahun 1983, berhasil dijaring devisa sebesar 551.523.406 Dollar AS. Perhitungan hingga Oktober 1989 itu menunjuk jumlah terbesar yang diperoleh Arab Saudi sebesar 553.616.207 Dollar AS. Para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri terdiri dari 227.654 pekerja wanita dan 48.000 pekerja pria. Efek dampak krisis ekonomi dipertengahan 1980-an yang dikenal dengan ‘Boom Oil’ jilid II (Lonjaknya harga minyak) terjadi akibat dampak krisis perang timur-tengah yang membuat Indonesia waspada dengan menyiapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) jilid III (1979-1984) di masa Presiden Soeharto. Lewat program pembangunan itu, pemerintah memfokuskan salah satu programnya yakni pemerataan penduduk, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Maka dimulailah upaya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

* * *

Indonesia melakukan pinjaman luar negeri di tahun 1985. Bahkan parahnya Indonesia membebaskan Bea dan Cukai pada impor hingga derasnya modal asing masuk ke Indonesia tanpa hambatan. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri pun diserah-kelola oleh kelompok swasta. Di tempat lain, masyarakat sulit mendapat pekerjaan karena pemerintah menekan upah buruh pegawai yang berefek pada antisipasi swasta yang tak mau lagi menambah tenaga kerja bahkan menguranginya hingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan pemerintah yang intolerir membuat tinggi angka pengangguran hingga rakyat tak punya alternatif lain selain tenaga buruh migran. Arab Saudi menjadi pilihan utama sebab, beberapa masyarakat yang pulang dari sana mengisahkan pengalaman kerjanya yang digaji hingga Rp.250.000,-/bulan. Menurut Maruling Tobing yang pernah pemimpin investigasi KOMPAS terhadap kekerasan tenaga kerja wanita (TKW) di tahun 1990 menyebutkan bahwa; di tahun itu, kesejahteraan TKW Indonesia di Arab Saudi sangatlah menggiurkan. Lilies (24) perempuan asal Banyuwangi contohnya, selama 2 tahun ia berhasil mengirimkan 8000 real (setara Rp.3.680.000,- di tahun itu) ke orang tuanya di Tegal, Jawa Tengah. Dana istimewa itu akhirnya merubah nasib keluarganya. Namun itu adalah awal kisah manis para TKW Indonesia di negeri sejarah awal peradaban Islam itu.

 

* * * *

Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga kerja (Depnaker) di tahun 80-an (Jelang Pelita III) menetapkan standar kebutuhan fisik minimum (KFM) begitu rendah, di Jakarta Rp.5.029, Sumatera Utara Rp.5.029,- dan Nusa Tenggara Timur Rp.5.011,-. Pemerintah daerah bahkan menetapkan upah minimum di bawah KFM tersebut. Di ibukota Jakarta contohnya, upah minimum di sana sebesar Rp.2.100,-, sedangkan Sumatera Utara sebesar Rp.1.200,- dan daerah di pelosok Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.1000,- perusahaan swasta pun enggan mememenuhi standar itu. Pengangguran merajalela, ijazah pun mustahil berarti. Demikian Iwan Fals mengisahkan situasi itu di lagu ‘Sarjana muda’nya yang rilis September 1981, tahun yang krusial menjelang krisis minyak dunia ke-2 / Boom Oil (1983).

Maruling dkk menambahkan bahwa, bila pegawai negeri golongan I-A kira-kira menerima gaji Rp.60.000,- per bulan, tentu mereka merasa gila bila mendengar upah tenaga kerja imigran di Arab Saudi justru 4 kali lipat dari gaji mereka (Rp.250.000,-/bulan). Namun hal itu tidaklah mudah. Tak semua pekerja berakhir mulus, bahkan ada banyak rintangan pungli yang senantiasa menjadi lintah di tengah perjalanan itu. Ancaman kekerasan TKI turut menghantui para wanita di sana. Kekerasan di Arab Saudi memang melibatkan banyak wanita yang jarang mendapat peri-keadilan kemanusiaannya. Namun menurut hasil investigasi, kekerasan itu murni adalah bentuk siasat dan taktik para majikan. Menurutnya dari hasil wawancara beberapa TKW Indonesia yang pernah menjadi korban kekerasan majikan, diketahui kekerasan itu dilakukan semata-mata agar para TKW merasa tak nyaman dan memilih berhenti dari pekejaannya, hal ini sangat diuntungkan sebab kontrak kerja (kedua belah pihak) akan resmi dinyatakan batal. Para TKW tak bisa mendapatkan hak upahnya karena telah berhenti. Dan itu diatur sebelumnya dalam perjanjian kontrak, bahkan antara majikan dengan pihak ke-3 (Perusahaan penyedia jasa TKI itu).

Februari Kelam di Penang

Teringat pada kasus Kurtiah TKW Indonesia di tahun 1986 yang dikirim ke Al Kasim salah satu kota kecil Arab Saudi. Kurtiah harus hidup merana dengan ‘asam garam’ tindak kekerasan selama bekerja di sana, ia dipukul bak hewan, ditendang bahkan dijambak oleh sang  majikan yang juga seorang anggota polisi setempat. Kurtiah nyaris tewas akibat tinju yang mendarat di wajah cantiknya. Tak ada kata ‘perempuan dalam kamus akal majikannya, baginya semua perempuan sama. Kekerasan buruh sulit dikelola media jurnalis, hal itu tersimpan rapat di mulut para TKI, Kurtiah pun mengaku diancam akan dibunuh bila ia melaporkannya. Demikian kisah penyiksaan Adelina di Penang baru-baru ini seolah menjadi kisah reinkarnasi atas kisah Kurtiah di tahun 1986 itu.

Peristiwa kelam itu terjadi di sebuah perumahan di Jalan Green Hall, George Town, Penang Malaysia. Berawal dari seorang wartawan Strait times yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa bahwa ada dugaan majikan di salah satu pemilik rumah yang kerap menyiksa perempuan asal Medan, Indonesia di rumahnya. Perempuan itu kelak dikonfirmasi oleh pihak BPN2TKI bernama lengkap Adelina Lisao, perempuan 21 Tahun asal Desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun uniknya BPN2TKI membantah legalitas Adelina sebagai TKI. Gadis malang itu disiksa keji oleh majikannya dengan dihukum tidur bersama anjing Rottweller di depan teras rumah selama sebulan. Sejak berita itu di angkat oleh media Strait Times (Malaysia) dengan mengabadikan foto kondisinya yang mengenaskan, barulah masyarakat empati akan nasibnya. Berita tentang penyiksaan itu akhirnya viral. Sayang, Pers Indonesia lambat menangkap ‘umpan bola’ dari Strait times sebab terlanjur sibuk dengan kasus MD3 hingga Piala Indonesia yang menganak-tirikan seorang kepala daerah.

Kabar yang diterima oleh seorang wartawan Strait times dari warga setempat diteruskan kepada anggota Parlemen Bukit Mertajam Penang Malaysia, Steven Seem Chee Kong. Ia merespon cepat hal itu dan mengutus 3 orang asistennya untuk memeriksa kebenaran yang terjadi. Mereka ke rumahnya pada hari kamis 9 Februari 2018. Salah satu asistennya Por Cheng Han mencoba berkomunikasi dengan Adelina, namun menurut Han, Adelina terlalu lemah untuk berkomunikasi. Tanpa pikir panjang Han lalu menghubungi LSM pelindung Buruh Imigran Malaysia. ‘Tenaganita’ untuk menangani kasus ini. Maka sejak itu pula, kasus Adelina dikawal itu ke kepolisian Malaysia. Adelina bahkan tak merespon kala tim evakuasi datang menyelamatkannya dan membawanya ke Rumah Sakit. Adelina hanya terlihat stres dan pucat dengan tatapan matanya kosongnya. Setibanya di rumah sakit, pupus sudah harapan Adelina bertahan di masa kritisnya, 2 hari kemudian Adelina menghembuskan nafas terakhirnya (Minggu 11 Februari 2018) di Rumah Sakit Penang, Malaysia. Dr.Amir Sa’ad, selaku pakar Forensik RS Sebrang Jaya menjelaskan bahwa Adelia meninggal karena Anemia, kekurangan Haemoglobin, mal nutrisi yang cukup lama akibat tidak makan. Adelina juga memilki luka di kepala serta luka nanah di tangannya”.
* * * * *

Keesokannya (Senin, 12/2/2018) pasca berita wafat Adelina, keluar pernyataan kontroversi dari Menteri Tenaga Kerja RI  Hanif Dhakiri yang saat itu berada di Istana Presiden, ia mengatakan bahwa “Majikan Adelina harus bertanggung jawab”. Di esoknya (Selasa,13/2/2018) sebaliknya Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi di Istana menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan hak hukumnya. Pemerintah seolah kebingungan dengan kasus ini, ada yang melempar kesalahan, ada pula yang menghembuskan angin surga. Sang ibu almarhum, Yohana Banunaek (50) bahkan telah mendatangi kantor Polres melaporkan kasus kematian anaknya itu (Adelina). Dari kesaksiannya, sang ibu mengaku bahwa Adelina sebenarnya telah diculik 3 tahun lalu (2015) oleh para calo TKI. Namun ia enggan melaporkannya ke Polisi karena tahu bahwa ia semata-mata bekerja menjadi TKI di luar negeri., sang ibu mengaku awalnya menolak dan tak menyetujui tawaran itu. Adelina terbujuk dan dibawa lari oleh para calo TKI yang membawanya ke Malaysia hingga hilang kontak. Sang ibu mengungkapkan bahwa kala itu Adelina masih berumur 17 Tahun, usia yang masih terlalu muda bagi seorang Adelina untuk mencari pengalaman hidupnya.

Rabu 13/2/2018 Pkl.09.35 Pagi, para tersangka penyiksaan Adelina yang terdiri dari Ibu majikan dan dua anaknya (36 dan 39 tahun) dadili. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka penyiksaan dan pembunuhan Adelina. Ketiganya diancam pasal 302 hukum pidana Malaysia dengan ancaman maksimal hukuman mati. Hal itu wajar, mereka telah merencanakan penyiksaan itu. Mereka menikmatinya. Dan mengetahui kematian itu pasti terjadi. Tak ragu bila mereka memiliki gangguan ‘Psikopat’.

 * * * * *

13 Februari 2018 Nusron Wahid selaku ketua BPN2TKI menjelaskan pada media (Detik.com) bahwa Adelina masuk dalam tenaga kerja Malaysia lewat jalur Nyonya Lim, darinya ia dijual ke tangan kedua, yakni Nyonya Aida. Dari tangan beliaulah Adelina dipekerjakan kepada seorang majikan bernama Jaya hingga akhirnya berakhir nahas. Pertanyaannya adalah apakah jalur mekanisme Trio Lim-Aida-Jaya ini legal ? Sebab BPN2TKI mencatat hingga tanggal 5 Februari 2018 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Penang tak memiliki data pekerja imigran di sana (‘0’ hingga Januari 2018), kecuali sepanjang 2016-2017 dimana terdapat 88 TKI di sana. Pertanyaannya, bagaimana keberadaan Adelina di Penang tak diketahui Pihak KJRI ?, Pihak KJRI, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian luar negeri, dan BNP2TKI harus bertanggung-jawab soal ini, sebab bila benar Adelina tak tercatat sebagai Tenaga kerja resmi, maka dipastikan Adelina berstatus ilegal, namun bila benar Adelina ilegal dan benar pula bahwa ia dahulu pernah diculik berdasarkan penuturan ibunya, dipastikan Adelina adalah korban Human Trafficking (Perdagangan manusia).

TKI (masih) Terbanyak di Negeri Jiran

Sejak tahun 2011, Pusat Penelitian dan Informasi Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPN2TKI) memperlihatkan jumlah Tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri kerap fleksibel. Pada tahun 2011 tercatat 586.802 jiwa, tahun 2012 turun sebanyak 494.609 jiwa, naik kembali di tahun 2013 sebanyak 512.168 jiwa pekerja. Dan turun drastis di tahun 2014 jumlah TKI menurun sebanyak 429.872 jiwa. BNP2TKI juga mencatat bahwa negara Malaysia menempati urutan pertama sebagai penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbanyak di luar negeri yang pada tahun 2017 dari 5.692 jiwa meningkat sebanyak 9.065 jiwa di awal Januari 2018. Saudia Arabia yang di masa orde baru begitu terkenal kini merosot tajam dengan jumlah TKI sebanyak 601 jiwa (2018) dari angka yang masih tinggi di jumlah 1.669 jiwa pada 2 tahun silam (2016). Sedang Negara yang ditempat-kerjakan TKI dengan jumlah terendah di awal tahun ini adalah Amerika Serikat dengan total 11 jiwa TKI.  Dan Maladewa dengan total 3 jiwa TKI.

* * * * * *

BNP2T menyebutkan hingga Januari tahun 2018, index jabatan pekerjaan tertinggi TKI jelang Januari 2018 adalah Domestic worker (Penatalaksana rumah tangga) di Indonesia kerap menamakannya pembantu rumah tangga. Sedang jabatan pekerja dengan index terendah di luar negeri untuk urutan ke-1 adalah sebagai Cleaners (Pekerja kebersihan umum) dengan jumlah 37 jiwa, di urutan ke-2 sebagai Sanitation officer (Pekerja sanitasi kantor) dengan jumlah 41 jiwa pekerja, ke-3 adalah sebagai Nursing home (Perawat rumah tangga) dengan total 62 jiwa. Daerah dengan Surat izin pengerahan (SIP) TKI terbanyak hingga Januari 2018 masih dipegang Nusa Tenggara Barat (2.872 SIP) dan Jawa Barat (2.211 SIP). Sedang terendahnya adalah Bengkulu dan Riau (Sama-sama memiliki 10 SIP). Sedang pendidikan TKI tertinggi hingga januari 2018 adalah lulusan Sekolah menengah pertama (SMP) dengan jumlah 8.024 jiwa, sedang terendah adalah Sarjana (120 jiwa) dan Pasca Sarjana (3 jiwa) dari total 21.777 yang memiliki riwayat pendidikan.

 Malaysia tertinggi soal pengaduan masalah TKI

Evaluasi Pengaduan TKI yang diakumulasi di Crisis center (KJRI) tertinggi adalah pengaduan soal ‘Selesainya masa kerja’ dengan total 31.414 aduan atau 94,79 % dari total keseluruhan pengaduan. Para TKI juga memandang ketidakefektifan pengaduan dengan cara administratif (Persuratan) hal ini terlihat pada index metode pengaduan tertinggi tahun ini (2017-2018) dengan ‘secara langsung’, melewati ‘Metode ‘Secara Surat’ yang masih didominasi sepanjang tahun 2016-2017. Sedang untuk pengaduan TKI berdasarkan daerah hingga Januari 2018, TKI asal Jawa Barat menduduki tingkat pertama dengan total 101 aduan disusul Provinsi Nusa Tenggara Barat di urutan ke-2 dengan total aduan sebanyak 58 aduan yang telah naik 15 tingkat dari tahun lalu (2017) dengan total aduan 43 aduan. Masalah aduan tertinggi berdasarkan jenis masalah adalah ‘TKI tidak berdokumen’ dengan total 171 aduan. Sedang hingga hari ini, Negara dengan tingkat pengaduan tertinggi TKI hingga Januari 2018 adalah di Malaysia, dengan total pengaduan 375 aduan. Malaysia seolah siap menjelma menjadi negara terangker bagi Tenaga kerja Indonesia (TKI). Dari akumulasi kekerasan TKI di era orde baru hingga kini, kita dapat menyimpulkan bahwa tak semua negara bermayoritas muslim di Asia memiliki index kekerasan buruh yang rendah. Sebab dominasi dan kuantitas Agama tak mempengaruhi watak manusia kecuali lingkungan dan kondisi kejiwaan masyarakatnya. Arab Saudi dan Malaysia adalah 2 negara mayoritas muslim terbesar, namun keduanya tercatat sebagai negara dengan tindak kekerasan tertinggi bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) sejak 50 tahun terakhir, khususnya tenaga kerja wanita (TKW).

 Adelina yang malang, kami berduka

Kasus Adelina sama seperti Kurtiah yang ingin menabrak dogma-dogma kehidupan, melawan batas-batas keterbatasannya yang ia alami di desa, seperti halnya merubah pasir menjadi emas dengan satu tarian merkuri. Namun pertanyaannya adalah apakah kita sedang krisis seperti di era Kurtiah ? dan apakah mata uang Ringgit setara dengan Real atau Dollar Amerika seperti di eranya dengan lebih baik dari Rupiah ? Bila tidak, bukan mereka (Para majikan) pembunuhnya, tapi negara ini. Fatamorgana kemiskinan-lah yang membuat Adelina berjuang bermodal fisik dan harga diri. Ia memiliki tekad, sebab ia melihat kemiskinan dari dalam, tidak di luar. Itulah mengapa ia memilih menjadi ‘Negara’ atas dirinya sendiri. Mengabdi dan memberi, berperang hingga mati, atau mundur dan lari sebagai pecundang sejati. Ia Adelina, perempuan tangguh desa Abi yang gugur di bulan Februari. (*)

 

Oleh: Fatir M. N

 

Kepustakaan:

  1. Maruling Tobing dkk, Perjalanan Nasib TKI-TKW, Antara Rantai Kemiskinan Dan Nasib Perempuan. Penerbit PT.Gramedia, Jakarta. Tahun 1990.
  2. Pusat penelitian pengembangan dan informasi Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (PUSLITFO-BNP2TKI)
  3. Jaringan Star/Asia Newswork Straits Times
  4. Beritaagar id. (13 Februari 2018)
  5. com 19 Februari 2018)

 

Baca Lainnya