TERNATE – Warga Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara yang terkena dampak pertambangan Nikel meminta Presiden Joko Widodo datang ke Gebe dan menyaksikan langsung apa yang dihadapi warga.
Permintaan tersebut setelah kurang lebih 3000 warga Gebe bersama puluhan mahasiswa dari berbagai Universitas di Kota Ternate mendatangi PT Fajar Bakti Lintas Nusantara (FBN) sejak Kamis, hingga Jumat 23 Desember 2016. Ribuan warga Gebe pun berencana melakukan aksi pada Selasa, 27 Desember 2016.
Informasi yang didapat jalamalut, Senin 26 Desember 2016, aksi mendatangi PT FBN tersebut dipicu karena dugaan perusaan tersebut telah melakukan pembohongan terhadap masyarakat Gebe seperti janji penyediaan fasilitas umum berupa pengadaan listrik, air bersih, dan tuntutan pembebasan 14 warga Gebe yang telah ditahan pada 11 November 2016 lalu.
Aksi demosntrasi di Pulau Gebe
“Massa aksi, yakni warga Gebe meminta Presiden Repubik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Ekonomi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menyelesaikan masalah di pulau Gebe. Warga pun menuntut agar pihak perusahaan menghadirkan Gubernur Maluku Utara, ketua DPRD Provinsi, Bupati bersama ketua DPRD Halteng,”Tegas Imran Husen, salah seorang massa aksi yang juga menjabat sebagai ketua dJAMAN Malut, ketika dihubungi jalamalut, Senin 26 Desember 2016.
Warga mengatakan, terkait dugaan pembohongan oleh pihak perusahan tersebut yakni, sejak tahun 2013 hingga 2016 ini, perusahaan telah beroperasi namun belum pernah melakukan sosialisasi Amdal kepada masyarakat. Pada 30 Mei 2016, ketika masyarakat melakukan pertemuan dengan pihak pimpinan PT FBN yakni Mery, secara lisan, perusahan berjanji akan memasang listrik dan air bersih namun hingga sekarang, Pulau Gebe tidak ada listrik dan air bersih seperti yang dijanjikan.
Selain itu, secara tertulis, pada Tanggal 27 Juni 2013, masyarakat bersama pimpinan PT.FBLN, Agustinus Tikan, bersama 8 kepala desa di Gebe, bersama Camat Gebe, Awaludin Fataha, melakukan perjanjian. Ada 11 poin yang disepakati, salah satunya perusahaan memberikan anggaran 30 juta ke 8 desa per bulan di luar angggaran CSR, tapi ternyata anggaran itu berjalan hanya 4 bulan.
Imran Mengisahkan, aksi mahasiswa bersama masyarakat dengan sejuta bendera Indonesia itu dimulai pukul 08.00 WIT di mana, massa aksi mulai bergerak dipandu oleh masyarakat pulau Gebe dengan membawa bendera HMI, GMNJ, dJAMAN Malut, SAMURAI, Himpunan Pelajar Mahasiswa Pulau Gebe (HPMPG), Hipmapatani, PB Hippmamoro dan sekolah Kritis Maluku Utara, menuju ke titik kumpul massa aksi yakni di bilangan lapangan Basket mikik PT. Aneka Tambang (ANTAM).
Setelah semua massa aksi dari tiap desa datang, massa kemudian melanjutkan rute aksi menuju PT. FBLN dengan berjalan kaki sejauh 2 km, namun ketika massa aksi tiba di Posko Keamanan (PORTAL 1) PT. FBLN, mereka dihadang oleh 200 personil Satuan Brimob bersenjata lengkap bersama Satpam Perusahaan.
“Di tengah-tengah, masa yang terdiri dari Ibu-ibu rumah tangga dan mahasiswi lainnya membagi bunga yang terbuat dari kertas dengan tulisan kritikan seperti Loga-Loga No, Listrik Yes kepada seluruh pihak keamanan dan mengikat ujung sejata milik Brimob dengan pita merah putih sambil menyanyikan lagu indonesia raya,” ucap Imran.
Pada pukul 01:43 WIT, pihak perusahaan yang diwakili oleh bagian KTT pertambangan H. Ridwan bersama Kapolsek Pulau Gebe datang ke lokasi untuk bertemu massa aksi, saat audiens massa aksi meminta kepada pihak perusahaan menghentikan aktivitas perusahaan untuk sementara waktu, selain itu massa aksi juga meminta Presiden RI Bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur Malut, Ketua DPRD Malut, Ketua DPRD Kabupaten Halteng, Bupati Halteng dan pimpinan pusat PT. FBLN ke pulau Gebe dan masyarakat siap mendatangkan Sultan Tidore untuk membahas perihal masalah tersebut.
“Akan tetapi dari pihak perusahaan menanggapi dengan tidak mengindahkan tuntutan tersebut dan bersikeras untuk tetap melanjutkan aktivitas perusahaan,”katanya.
Pada saat itu juga, massa aksi meminta agar pihak Polda Malut membebaskan 14 warga Gebe yang sementara ditahan karena menurut mereka proses penahan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Meski sudah melakukan audiens, tetap saja massa aksi tidak mendapatkan kejelasan terkait tuntutan mereka.
Akibatnya, massa aksi membangun tenda di lokasi tersebut untuk menginap, meski sebelumnya sempat terjadi debat pendapat dengan pihak kepolisian.
“Setelah menginap di posko 1 PT.FBLN, satuan brimob pun mengusir masa aksi secara paksa. Satuan brimob dengan instruksi atasan memberikan waktu hingga pukul 10.00 Wit, massa menduduki perusahaan. jika lewat dari pukul 10, maka satuan brimob tidak akan lagi memberikan toleransi. Seluruh pasukan brimob bersenjata lengkap diarahkan untuk mengepung masa yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak dan mahasiswa tersebut,” katanya.
Masyarakat juga sempat menunaikan sholat dua rakaat di lokasi perusahaan lalu membubarkan diri. “Selama satu hari masyarakat menduduki perusahaan namun selama itu pula belum mendapatkan kepastian sehingga masyarakat bersepakat untuk melakulan aksi pada Selasa besok,” ungkapnya.
“Berangkat dari ketidak percayaan masyarakat terhadap pimpinan daerah kabupaten dan Provinsi Maluku Utara maka, Presiden Republik bersama Kementrian ESDM harus datang dan menanda tangani kesepakatan ini sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat kecamatan Pulau Gebe,” jelasnya. (nas)
Kepala Jalamalut | Wartawan Mongabay Indonesia
