WARTA

Selasa, 12 Maret 2019 - 16:58

2 bulan yang lalu

logo

Sulfi Majid

14 Caleg Dinilai Melanggar Aturan di Ternate

Bawaslu Kota Ternate, KPU, dan Pemerintah Kota Ternate saat melakukan penertiban, mendapati ada 14 calon legislatif yang dianggap melanggar aturan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Ternate, Maluku Utara.

Sulfi Majid, Kordinator Divisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kota Ternate, kepada jalamalut, Senin (11/03) mengatakan, dari 14 caleg tersebut yaitu; 4 caleg dari partai Nasdem, 2 caleg dari Partai Berkarya, 2 caleg Partai Golkar, 2 caleg Partai PAN, 1caleg Partai PKB, 1 caleg Partai Demokrat, 1 caleg Partai Perindo dan 1 dari Partai Garuda. Bahkan, ada caleg yang mengklaim punya wilayah kawasan.

Selain itu, penertiban APK di Kota Ternate, masih mempertimbangkan lahan pribadi, dan Swasta.

Pemasangan APK di tempat umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2018 dan Perwali Kota Ternate  nomor 8 tahun 2013 tentang Pengawasan dan pengendalian alat peraga politik pada pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam wilayah kota Ternate.

Perwali Kota Ternate No 8  Tahun 2013 ini menjadi rujukan pihak KPU untuk melakukan penertiban seperti Jalan Protokol seperti di Jalan Revolusi-Pelabuhan Ahmad Yani hingga ke Dodoku Ali, tidak boleh ada pemasangan APK

“Tetapi pihak swasta yang mempunyai lahan tetap mengizinkan,” ungkap Sulfi.

Sementara, untuk menghindari konflik dengan masyarakat pemilik lahan, Bawaslu Kota Ternate melalui Devisi Hukum dan Penindakan, telah melakukan investigasi di beberapa tempat di Kota Ternate dan  menemukan satu aduan, yaitu pemasangan APK tanpa persetujuan pemilik lahan.

Ada juga, pelanggaran pengrusakan APK, yang diadukan ke Bawaslu tetapi,  Bawaslu tidak dapat menindak, karena sesuai ketentuan UU, apabila yang membuat pengrusakan tersebut adalah tim sukses, peserta pemilu, atau pelaksana pemilu.

Sejauh ini, Bawaslu Kota Ternate secara internal melakukan investigasi, sehingga menemukan APK yang melanggar, seperti caleg yang mengatasnakaman wilayah dan tembok sekolah yang di coret atas nama Caleg yang terindikasi anak-anak.

“Kami telah menemukan dua pelanggaran APK di Kecamatan Kota Ternate Utara, yang terkesan profokasi seperti pemasangan spanduk yang mengatasnamakan caleg dan tembok sekolah yang di coret,” ungkap Sulfi

Sulfi bilang, Bawaslu, KPU, dan Pemerintah Daerah telah melakukan dua kali penertiban APK. Begitu juga Pengawas Kecamatan, selalu rutin melakukan penertiban.

Katanya, penertiban harus memperhatikan lokasi pribadi. Kendala penertiban APK yang melanggar karena berada di lahan pribadi, walaupun  di tempat umum.

“Sedangkan pemerintah hanya menguasai  Jalan dan trotoar.Terkait pelanggran APK yang lain, Bawaslu Kota Ternate menunggu laporan dari masyarakat,”katanya.

“Sejauh ini, hanya ada satu pelanggaran di Kota Ternate Utara terkait pemasangan APK tanpa sepengetahuan pemilik lahan tetapi, kami langsung menindaklanjutinya,” tambah Sulfi.

Penulis: Risman Rais

Baca Lainnya